Liputan4.com, Banjarmasin – Perayaan puncak Hari Jadi ke-496 Banjarmasin di Balaikota Banjarmasin dengan panggung megah, berbanding terbalik jika melihat kondisi warga di kawasan Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan. Jauh bisa mendapatkan akses infrastruktur jalan, warga setempat justru memasang plang permohonan sumbangan suka rela.
Di kawasan tersebut, titian kayu dengan lebar dua meter yang menjadi akses utama warga sangat jauh dari kata layak, dan luput dari perhatian Pemerintah Kota Banjarmasin. Titian sudah bergoyang dan bahaya untuk dilintasi. Hal itulah yang mendorong warga memasang plang sumbangan sukarela untuk perbaikan titian.
“Sudah tiga bulan kami pasang plang sumbangan ini karena kondisinya sangat memprihatinkan sekali,” keluh Widodo, warga setempat. Persoalan rusaknya titian ini sudah berlangsung sejak belasan tahun lamanya. Hanya dijanjikan oleh Pemko tanpa ada realisasi.
“Perbaikan hanya sementara. Diperbaiki hari ini, besoknya sudah kembali rusak,” keluhnya. Warga lainnya menuturkan, pemasangan plang sumbangan sukarela itu sebuah bentuk kepasrahan.
Seingatnya, Pemko Banjarmasin pernah berjanji bakal memperbaiki akses titian. Namun hingga kini tak kunjung terealisasi. Padahal perbaikan akses titian itu penting dilakukan, karena kerap menimbulkan korban luka yang sudah tak terhitung lagi banyaknya.
“Total sumbangan yang terkumpul Rp 2.005.000. Yang terpakai untuk membeli kayu dan keperluan lainnya sebesar Rp 1.894.000,” bebernya.
Kritik pedas dilontarkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin Afrizaldi. Ia menyebut pembangunan di Kota Banjarmasin hanya bersolek dipermukaan saja, sementara kondisi sebenarnya dibagian dalamnya ditutup-tutupi.
Saat masyarakat harus urunan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, disitu terlihat kegegalan pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat. Karena sejatinya pembangunan itu adalah hak bagi seluruh masyarakat Kota Banjarmasin, tanpa kecuali, untuk itulah pemerintah harus bisa menakar skala urgensi dalam menetapkan prioritas pembangunan.
“Harus ada point yang jelas dalam kreteria pembangunan, yang mana yang harus didahulukan dan yang mana yang harus ditunda, bukan malah terbalik, ucap Politisi muda Partai Amanat Nasional ini.
“Di satu sisi ditengah kota pembangunan begitu mewah dan megahnya, namun di sisi lain, masyarakat yang berada di ujung kota justru belum mendapatkan sentuhan pembangunan,” ujarnya, Rabu (28/9).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, ia sudah kerap kali bertandang ke Pulau Bromo guna menyerap aspirasi masyarakat disana, sungguh sangat memprihatinkan, mereka dibangunkan jembatan pulau bromo dengan menelan anggaran 43 miliar, tapi tidak dibangunkan titian sebagai sarana untuk menuju kejembatan tersebut, ini sama saja bohong, ungkapnya dengan nada kecewa.
Menurutnya, kondisi titian yang sangat memprihatinkan ini sudah dialami warga dalam lima tahun terakhir ini, padahal titian ini merupakan akses utama bagi warga untuk beraktivitas. Kondisi ini berbanding terbalik dengan capaian pembangunan yang disampaikan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina pada momen perayaan puncak hari jadi kota Banjarmasin ke-496 di halaman balai kota Banjarmasin.
“Mendengar pencapaian pembangunan yang disampaikan dalam pidato Walikota tersebut, semestinya, tak ada lagi masalah. Namun, kondisi di lapangan justru berbeda, ada kemungkinan, apa yang menjadi permasalahan sebenarnya tidak tersampaikan oleh bawahanya kepada Walikota,” sehingga Walikota sangat percaya diri bahwa capaian pembangunan yang dilakukannya sudah maksimal, tekannya.
Atau bisa jadi Walikota sebenarnya mengetahui permasalahan sebenarnya, namun terkesan mencoba menutup-nutupi kondisi ini, karena tentu itu akan mempengaruhi elektabilitas capaian seorang pemimpin daerah untuk menjaga citra dirinya, apalagi saat ini Kota Banjarmasin menjadi tuan rumah dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
“Jadi yang sebenarnya terjadi adalah pembangunan di Kota Banjarmasin ini tidak terkonsep dengan baik, sehingga tidak ada tahapan yang jelas dalam menyusun mana saja yang harus kita bangun terlebih dahulu, karena sampai sekarang saya tidak menemukan konsep skala urgensi yang benar-benar jelas, baik dari segi perencanaan ataupun kebutuhan pembangunan, ucap Afrizal yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran ini.
Masyarakat yang meminta sumbangan untuk perbaikan titian di Pulau Bromo, menurutnya, cerminan bahwa pemerintah gagal menyerap aspirasi masyarakat. Padahal, warga memiliki hak untuk mendapatkan layanan pembangunan, apalagi yang bersifat mendesak.
“Saya berharap di Hari Jadi Kota Banjarmasin, pemko bisa menakar dan mengukur skala urgensi dalam hal pembangunan,” tambahnya.
Jangan sampai yang bersifat mendesak justru terkesampingkan. Dan yang tidak mendesak justru didahulukan. Misalnya, jembatan apung yang menghubungkan kampung ketupat dan siring patung bekantan, apa coba skala urgensinya itu sehingga harus dikerjakan dengan secepat ini.
“Pembangunan semestinya berdasarkan kebutuhan bukan keinginan” tegasnya. Disinggung apakah pihaknya sudah melaporkan apa yang dialami warga Pulau Bromo ke dinas terkait? Pihaknya sudah berulangkali menyampaikan, baik dalam RDP dengan SKPD terkait ataupun saat pembahasan anggaran, dalam hal PUPR sudah berkomitmen akan melaksakan kegiatan perbaikan titian di APBD Murni 2023, kita akan pegang ucapan mereka, semoga kegiatan tersebut bisa benar-benar direalisasikan bukan hanya sekedar dijanjikan. Dan saya pribadi akan terus mengawal ini.
Seperti diketahui bahwa titian yang mengalami rusak parah tersebut berada RT 4, RT 5, RT 6, dan RT 7, dengan panjang jalan titian sekitar 1 kilometer lebih. Yang berada dikelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan. (Nd/Rilis)
Berita dengan Judul: Walikota Sampaikan Pidato Capaiannya Dalam Perayaan Puncak Hari Jadi Kota Banjarmasin, Afrizal : Kenyataan Dilapangan Berbeda pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com. oleh Reporter : Tornado
