LIPUTAN4.COM, SAMARINDA – Walikota Samarinda, Andi Harun menolak PPKM di Kota Samarinda.
Hal itu dia sampaikan kepada Panglima Kodam Mulawarman, Mayjen TNI Heri Wiranto dan Kapolda Kaltim Drs. Herry Nahak M.Si diruang rapat utama Balaikota Samarinda
“Mohon izin laporan komandan, perkenankan saya paparkan alasan kami menolak PPKM,” ujar Wali Kota Samarinda, Andi Harun dihadapan Panglima Kodam Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto dan Kapolda Kaltim Drs. Herry Nahak M.Si, pada Selasa (13/7/2021).
Alasan Andi Harun menolak PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat di Samarinda, karena di kota yang dipimpinnya masih dalam kondisi aman terkendali.
Pemkot disiplin melakukan pengetatan Prokes, tegas kepada warga yang ngeyel menentang Prokes serta tersedianya peralatan dan para medis serta ruang-ruang perawatan dan ruang isolasi ICU.
“Perjuangan mengatasi dan meminimalis serangan covid kita genjot dari level kota hingga kelurahan, dan aparatur kami dari tingak pejabat SKPD, Satgas, hingga ke pemerintahan level kecamatan, Lurah dan RT semua bahu membahu berjuang melawan covid, sehingga kami pede menolak PPKM darurat,” kata Andi Harun kepada Panglima dan Kapolda Kaltim.
Andi Harun mengatakan, dia tidak memberlakukan PPKM Darurat di wilayahnya, sebab dari hasil survei dan koordinasi lintas sektoral serta pendapat petugas Satgas covid-19 yang dihimpun, daerah ini masih aman dan terkendali. Ditandai dengan tidak terjadinya lonjakan serangan covid-19 kepada masyarakat secara mengkhawatirkan.
Kemudian, fasiltas kebutuhan medis dan ruang perawatan pasien juga masih tersedia dan senantiasa siaga,” tambah Andi Harun.
Saat menyampaikan paparannya kepada Panglima Kodam VI Mulawarman dan Kapolda Kaltim, Andi Harun memberikan penjelasan situasi terakhir perkembangan covid-19.
Sebelumnya ada desakan agar Samarinda segera menerapkan PPKM Darurat, hal itu terjadi karena termasuk ibu kota provinsi yang berpenduduk paling banyak dibanding dengan kabupaten dan kota lain di Kaltim. Empat kabupaten/kota sudah berstatus PPKM Darurat, yakni Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara dan Berau.
Atas desakan tersebut Pemkot Samarinda bergerak cepat dan tepat di lapangan, dengan melakukan koordinasi dan menghimpun laporan seluruh elemen dan pejabat terkait.
Mulai dari pihak pengelola dan penanggung jawab seluruh Rumah Sakit, negeri maupun swasta, seluruh Kepala Dinas yang terkait penanganan covid, seluruh Satgas covid, para camat, paramedis dan dokter yang bersentuhan langsung dengan pasien covid di lapangan.
Pihak terkait penanganan covid ini kemudian dikumpulkan di ruang rapat utama Balaikota Samarinda untuk berdiskusi dan membedah satu persatu kemungkinan terburuk dan keadaan kesiapan petugas dalam penanganan dan pencegahan yang harus disikapi lebih dalam lagi di lapangan.
Dari penjelasan dan masukan para petugas covid secara menyeluruh, menyimpulkan bahwa kondisi Samarinda masih aman dan terkendali.
Fasilitas dan kebutuhan pasien tersedia, seperti tabung oksigen, obat obatan dan vaksin juga aman terkendali. Selain itu fasilitas ruang dan gedung serta rumah sakit swasta dan rumah sakit negeri tersedia.
Berita dengan Judul: Walikota Samarinda Tegas Tolak PPKM & Siap Bertanggung Jawab pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Muh Fajar
