INFAKTA.COM, PADANG SIDEMPUAN (SUMUT)
– Padang Sidempuan Walikota Irsan Efendi Nasution Bersama Wakil Walikota Ir. H.Arwin Siregar mengikuti Roadshow secara daring bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi terkait Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Utara, berlangsung di Aula Utama Kantor Walikota Padang Sidempuan, Selasa (7/3/2023).
Menko PMK, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan koordinasi untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan stunting dan kemiskinan yang ada di masing-masing kabupaten/kota se Sumut.
“Pertemuan ini, tak lain adalah untuk saling koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi dan pengendalian program prioritas yaitu terkait penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem pada masing-masing kabupaten/kota,” katanya.
Dalam hal ini, Sumatera Utara menjadi provinsi ke-14 selama 16 hari pelaksanaan, dimana ada sejumlah kabupaten yang menjadi sasaran seperti Madina, Padanglawas, Tapanuli Selatan, Padangsidempuan, Nias Selatan dan Tapanuli Tengah.
“Kemudian langkah yang sudah dilakukan, serta terobosan yang ditempuh. Terutama masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Terakhir meminta usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota guna mempercepat penurunan angka stunting serta kemiskinan ekstrim,” sebut Menko.
Selain itu, Menko PMK juga mengatakan pihaknya berupaya mengidentifikasi semua isu, kendala dan masalah yang ada. Selanjutnya akan dibahas langkah kedepan, sebagai solusi persoalan dimaksud.
Sementara dalam laporannya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah mengambil langkah-langkah dalam hal penanganan stunting serta pengentasan kemiskinan ekstrim secara massif sejak beberapa tahun terakhir. Diantaranya penguatan kegiatan pemberian asupan makanan bergizi hingga program bantuan usaha, perbaikan rumah dan lainnya.
Gubernur mengungkapkan kondisi setelah berbagai upaya percepatan penuruan stunting oleh Pemprov, telah memperlihatkan adanya penurunan angka prevalensi sebesar 4,7 persen, dari 25,8 persen (2021) menjadi 21,1 persen hingga 2022, berdasarkan survey status gizi Indonesia (SSGI) 2022.
“Kami sedang berusaha menyelesaikan masalah ini. Ada beberapa kabupaten yang masih membutuhkan penanganan yang lebih kuat menurut potensinya. Penanganan stunting ini terus diupayakan baik dari segi pendataan (jemput bola) hingga mengidentifikasi faktor kesehatan, sebagai satu dari beberapa pemicu belum tuntasnya langkah pencegahan stunting,” sebut Edy.
Dengan upaya jemput bola itu lanjut Edy, beberapa fakta yang bisa dijadikan bahan evaluasi bersama yakni seperti tingkat kesadaran akan kesehatan atau perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), belum maksimalnya masyarakat menggunakan tenaga kesehatan seperti di Puskesmas maupun Posyandu.
“Faktor yang juga sensitif seperti kurang baiknya sanitasi kurang baik dan sangat berpengaruh. Kemudian penggunaan air sungai sekaligus tempat pembuangan yang menyebabkan pencemaran air. Kemudian ada kegiatan penggunaan bahan kimia untuk penambangan yang diduga kuat mengganggu kesehatan. Kami masih terus berusaha menyelesaikan masalah ini,” tambah Gubernur.
Meskipun secara persentase terjadi penurunan, namun Gubernur menargetkan angka prevalensi stunting di Sumut dapat terus menurun hingga menyentuh angka 14 persen. Karenanya setelah menyempurnakan data (validitas data), Pemprov berupaya melibatkan bantuan berbagai pihak seperti keberadaan mahasiswa yang menggelar praktek kerja lapangan serta penempatan dokter muda di kawasan yang dinilai membutuhkan.
“Ini juga masih ada kaitannya dengan usia pernikahan (menikah), dan bagaimana kesiapan mereka berkeluarga. Ini kami masih terus kejar Pak,” kata Gubernur kepada Menko PMK dari sambungan jarak jauh.(Paisal)
