INFAKTA.COM,BANDUNG – Rapat Musyawarah Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, ricuh akibat Ketua BPD belum menandatangani dokumen APBDes sehingga Desa Panenjoan terancam tidak bisa mencairkan APBDes.
Hal itu terungkap dalam musdes yang di gelar oleh Pemdes panenjoan bersama Para RT, RW dan perwakilan dari tokoh masyarakat Desa Panenjoan, kemarin Kamis (25/5/23).
Ketua BPD Panenjoan, Jojon Anugrah yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Asosiasi BPD Kecamatan Cicalengka mengatakan pada awak media Infakta.com, di ruangannya, mengaku belum memberikan tanda tangan untuk pengesahan APBDes , dikarenakan masih ada persyaratan – persyaratan atau tahapan yang belum dipenuhi oleh Pemdes Panenjoan.
” Dengan adanya regulasi yang tidak di jalankan oleh Pemdes Panenjoan, maka dari itu saya belum bisa menandatangani dokumen – dokumen pengajuan pencairan Dana Desa, akan saya pelajari terlebih dahulu untuk memastikan mengenai tahapan demi tahapan yang berkaitan regulasi yang tidak di jalankan.
Jojon pun mengatakan alasan lainya tidak mau menandatangani dokumen-dokumen tersebut, karena Pemerintahan Desa Panenjoan belum pernah melibatkan BPD selama ini,” ucapnya.
Masih di tempat yang sama tetapi di ruangan berbeda,saat di wawancarai awak media terkait digelarnya acara musdes, Asep Permana mengatakan bahwa ini merupakan tahap perencanaan desa yang harus dilaksanakan.
“Ini merupakan masa injury time pengajuan dana desa, yang mana berkas atau dokumen harus sudah lengkap, namun ada hal yang di anggap Lembaga BPD bahwa berkas -berkas dan dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan sehingga belum di tandatangani, sedangkan APBDes pada hari ini merupakan hari terakhir dalam pengajuannya, jika tidak Desa Panenjoan akan zonk dan tidaka akan ada pencairan APBDes,” ungkapnya.
Saat ditanyai terkait peryataan ketua BPD Jojon Anugrah belum pernah ada komunikasi selama ini kepala Desa, Asep Permana pun menjelaskan, ” bahwa memang secara kelembagaan saya jarang berkomunikasi tetapi kalau dengan anggota BPD kami Pemdes Panenjoan selalu berkomunikasi dengan baik,” pungkasnya.
Melihat dari acara musdes yang sempat terjadi ketegangan dan sempat ricuh, saya menilai bahwa memang tidak ada keharmonisan antara BPD dan Pemdes Panenjoan, dengan tidak adanya keharmonisan antara BPD dan Pemdes, ini akan mengakibatkan dampak yang besar terkait APBDes, ucap salah satu tokoh masyarakat Desa Panenjoan.
” Sebenarnya ketidakharmonisan antara BPD dan Pemdes, hanya kurang pendekatan saja, mungkin bisa dikatakan hanya kurang ngopi bareng atau Kopdar ( kopi Darat ), ucapnya sambil tersenyum.( AN )
