Liputan4.com, JAYAPURA – Adanya berbagai keluhan yang diterima dari nelayan asli Papua, sehingga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Jalur Otonomi Khusus (OTSUS) menjumpai para nelayan untuk berdiskusi dan mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan
Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Gabungan Asosiasi Nelayan Orang Asli Papua (GANOAP) di Sekretariat Koperasi Nelayan Papua Mandiri, pada hari Rabu, (21/04/2021) Siang
Amos K. Woru, S.Pi sebagai Koordinator GANOAP mengatakan bahwa diskusi tersebut untuk meminta agar adanya peraturan yang jelas terkait perlindungan dan pengembangan nelayan asli Papua
“Kami menginginkan adanya aturan yang membatasi area-area penangkapan tentang armada yang menggunakan jarring oleh sebab itu kami mengharapkan dari diskusi ini ada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua,” ujar Amos
Ia juga menambahkan terkait keberpihakan kepada nelayan orang asli Papua yang pada khususnya untuk nelayan yang ada di Kota Jayapura, dua puluh tahun berjalannya OTSUS di Papua tetapi tidak adanya regulasi yang membantu untuk nelayan di Papua agar bisa lebih berkembang
“Kami pengusaha orang asli Papua terkait kendala-kendala yang hari ini kita alami mungkin masalah pertama terkait armada penangkapan, yang kedua masalah rompong dan yang ketiga masalah tempat tampung dalam jumlah ton,” jelasnya
Amos K. Woru, S.Pi yang juga sebagai Ketua Koperasi Nelayan Papua Mandiri Kota Jayapura menjelaskan permasalahan lainnya yaitu terkait permodalan dan masalah pengiriman yang sampai saat ini belum ada mitra yang dapat bekerja sama sehingga adanya perbedaan harga yang tak sesuai dengan harga standar
“Belum ada harga ikan yang standar nasional maka kami minta kepada pemerintah supaya memperhatikan hal ini, apabila harganya standar maka nelayan yang ada di Kota Jayapura ini akan rajin melaut dengan skala produksi mereka yaitu skala ton pasti akan mampu hingga 10 ton,” ujarnya
Ia juga mengatakan kalau hal-hal itu diperhatikan maka pihaknya yakin ada kesejahteraan dan perubahan bagi nelayan orang asli Papua dan bisa ada kesetaraan.
Selain itu Jhon Gobay selaku Anggota DPR Papua jalur OTSUS mengatakan bahwa pada tahun 2018 DPR Papua sudah mengesahkan Peraturan Daerah terkait perlindungan dan pengembangan nelayan masyarakat adat Papua
“Kira-kira kapan ini Pemerintah Provinsi Papua mau segera untuk meminta nomor register dan ditanda tangani oleh Gurbernur dan disebar luaskan agar ada payung hukum bagi nelayan dalam melakukan aktifitasnya, itu yang paling penting,” tegasnya
Ia juga mengharapkan pemerintah dapat membantu menyediakan kapal ikan yang diberikan kepada nelayan asli Papua yang dikelolah oleh masing-masing koperasi karena menurut pihaknya saat ini para nelayan memiliki armada yang belum layak
“Dengan adanya bantuan kapal yang diawasi dan dibina baik oleh Dinas Perikanan Provinsi Papua, saya percaya kedepannya nelayan asli Papua akan ekspor tuna dari Kota Jayapura,” pungkasnya (Gresella / Abdul)
Berita dengan Judul: Terapkan Perda Agar Nelayan Asli Papua Bisa Terlindungi dan Berkembang pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Abdul Mutakim
