LIPUTAN4.COM, PAMEKASAN // Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Moch Tarsun menemui massa aksi Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan. Rabu 3/3/2021
Demo Alpart ini menuntut Dinas Sosial untuk segera menuntaskan permasalahan yang terjadi dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pamekasan khususnya di Kecamatan Kadur, Pamekasan, Jawa Timur.
“Kita semua sebenarnya memiliki tujuan yang sama ingin memperbaiki keadaan dan semua ini sejak dari awal sudah kami tindaklanjuti sedang berproses, termasuk tuntutan yang baru. semua ini bukan karena sekedar tuntutan tetapi ini merupakan tugas pokok dan fungsi kami sebagai pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran BPNT di Kabupaten Pamekasan,”kata Moch Tarsun
“Jika masih ada hal-hal yang ditemui yang tidak sesuai dengan Pedum ada penyimpangan dan sebagainya ini masih dalam proses, sabar, mari kita bersama-sama kita kawal, hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan,”pintanya
“Karena persoalan ini dari uang jadi barang, ini biasnya adalah hutang, seandainya ini sudah ditunaikan insya Allah tidak ada masalah, memang kebijakan ini sangat memberatkan kami untuk mengawasi dan membina dibawah,”terangnya
“Saya dan teman-teman Dinsos hampir setiap hari turun ke lapangan, terkait permasalahan e-warung yang tidak sesuai dengan pedum terus menerus kami lakukan pembinaan agar sesuai dengan pedum kemudian ada istilah pemaketan setelah dibina tidak ada lagi istilah pemaketan,”ungkapnya
“Kami selalu siap untuk menindaklanjuti persoalan yang menjadi tututan teman-taman Alpart, kami siap menerima kritik dan saran demi kepentingan bersama,”
“Terima kasih Kepada teman-teman Alpart yang getol mengawal penyaluran BPNT khususnya persoalan yang ada di Kecamatan Kadur, hal itu sudah sejalan dengan tupoksi kami sebagai pembina dan pengawas di penyaluran BPNT, jadi masukan itu sangat berarti bagi kami untuk ditindak lanjuti,”pungkasnya
Sementara itu, Basri Ketua Alpart menyampaikan bahwa pihaknya sudah beberapa kali melakukan aksi demontrasi bahkan audiensi ke DPRD dan pihak berwenang lainnya, namun sampai detik ini tidak ada kejelasan kinerja dari Pemerintah setempat berkaitan dengan program BPNT/e-warung.
“Oleh karena itu, kami hadir kesini untuk meminta kejelasan dari Dinsos Kabupaten Pamekasan terkait temuan kita yang kemudian menjadi permasalahan besar yang sampai detik ini Pemerintah belum bisa melakukan tugasnya,”tegasnya
“Kami sudah melayangkan surat terbuka kepada Kemensos RI terkait permasalah BPNT/e-warung, karena kami menilai Dinsos tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut,”tuturnya
“Kami sudah muak dan geram dengan tingkah laku oknum pihak yang berwenang dalam program BPNT yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi,”pungkasnya
