Taliban mengubah sikap organisasi terhadap hak perempuan mendapat pendidikan tinggi. Menurut Abdul Baqi Haqqani, Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan dari rezim Taliban yang pekan lalu terbentuk, perempuan tetap diizinkan kuliah dengan sekian syarat tambahan.
Dalam jumpa pers di Ibu Kota Kabul, Haqqani menyatakan perempuan yang kuliah wajib mengenakan “hijab sesuai aturan Islam”. Namun dia tidak merinci, apakah hijab yang dimaksud berupa baju kurung (yang berarti mengenakan penutup wajah), atau hijab lazim yang dipakai muslimah moderat seperti di banyak negara. Selain itu, mahasiswi harus menjalani kelas terpisah, tidak lagi bercampur dengan rekan lelaki, atau dosen lawan jenis.
Kebijakan ini berbeda dari yang dijalankan rezim Taliban saat berkuasa pertama kali di Afghanistan sepanjang 1996-2001. Kala itu, organisasi radikal tersebut melarang sepenuhnya perempuan mendapat pendidikan. Perempuan tidak diperkenankan belajar dari SD, apalagi kuliah.
Setelah rezim Taliban digulingkan lewat invasi NATO dan Amerika Serikat pada 2001, situasi Afghanistan berubah drastis. Partisipasi pendidikan di kalangan perempuan setempat meningkat pesat. Menurut data UNESCO, perempuan Afghanistan yang minimal punya pendidikan SD melonjak dari awalnya nol (pada 2001), menjadi 2,5 juta orang pada 2020.
Kebijakan Taliban soal pembolehan perempuan kuliah ini akan mengubah tradisi perkuliahan di negara Asia Tengah tersebut. Pemisahan murid perempuan dan lelaki lazim terjadi di tingkat sekolah dasar, mengingat negara tersebut cukup konservatif soal tafsir agama. Namun, di kota-kota besar, semua universitas menjalankan kelas campuran.
Setelah Taliban kembali berkuasa sejak akhir Agustus 2021, beberapa kampus swasta di Afghanistan kembali memulai perkuliahan. Untuk menghindari masalah, pihak rektorat berinisiatif memasang tirai memisahkan perempuan dan lelaki di ruang kelas. Namun, merujuk paparan Haqqani, tirai saja tidak memadai. Perempuan harus menjalani perkuliahan di ruang yang sepenuhnya berbeda.
Larangan dosen lawan jenis mengajar juga akan memunculkan problem baru, mengingat jumlah dosen perempuan belum banyak di Afghanistan. Haqqani menyebut rezim Taliban akan mencari solusi untuk masalah tersebut. “Kita akan mencoba solusi teknologi, supaya perempuan di kampus diajar perempuan lain,” ujarnya.
Di luar aturan pemisahan gender, Taliban hendak menghapus beberapa mata kuliah yang dianggap bertentangan dengan “nilai-nilai Islami”. Haqqani tidak merinci, kriteria kurikulum macam apa yang dianggap Taliban bermasalah. Haqqani yakin, akademisi dan mahasiswi seantero Afghanistan akan menyambut baik perubahan yang dicanangkan Taliban.
“Orang Afghanistan itu semuanya muslim, mereka pasti menerima berbagai aturan tersebut,” ujarnya.
Sehari sebelum kebijakan soal pemisahan perempuan itu diumumkan, pada 10 September lalu berlangsung pawai pro-Taliban yang digelar 300 perempuan mengenakan niqab warna hitam di halaman Universitas Shaheed Rabbani, di Ibu Kota Kabul. Massa mengaku perempuan yang kuliah, dan mereka menuntut kelas dipisah sesuai gender.
Namun menurut mahasiswa perempuan di Kabul yang diwawancarai VICE News, demonstrasi menuntut pemisahan kelas itu termasuk propaganda Taliban. Dia dan teman-temannya yang sedang kuliah tidak pernah mengharapkan adanya kelas terpisah.
“Mana ada perempuan berpendidikan yang bikin pawai lalu meminta untuk direpresi lagi,” kata mahasiswi tersebut, yang meminta namanya dirahasiakan untuk keselamatan. “Taliban hanya ingin justifikasi yang bisa muncul di televisi, seakan-akan pemisahan ini justru diminta sendiri oleh para perempuan Afghanistan.”
Beberapa mahasiswi moderat, menurut narasumber VICE, masih belum berani kembali ke kampus. Mereka tidak yakin Taliban akan memenuhi janji untuk membiarkan perempuan belajar dan bekerja. Berbagai perubahan sikap organisasi Islamis tersebut, menurut para pelajar, hanya upaya untuk menghindari kritikan dunia internasional di awal-awal kembalinya mereka pada kekuasaan.
“Sekarang Taliban bilang perempuan boleh kuliah, asal kelas dipisah. Nanti kami yakin akan muncul aturan lain yang ujung-ujungnya lebih membatasi dan akhirnya perempuan akan didorong untuk hidup domestik saja,” tandasnya.
