Liputan4.com, Jakarta – UU Ibu Kota Negara (IKN) baru telah disahkan oleh Pemerintah dan DPR RI.
Kendati demikian, Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Muslim angkat suara terkait UU IKN baru.
Hadir sebagai Keynote Speaker dalam webinar bertajuk IKN:Proyeksi Kesejahteraan Masyarakat Dalam Konteks Perpindahan Ibu Kota Negara, Muslim menyampaikan catatan kritisnya bersama Partai Demokrat.
“Pemindahan IKN ini terkesan buru-buru mulai dari penetapan lokasi yang begitu politis tanpa dasar hukum yang jelas,” kata Muslim yang juga Pansus IKN di DPR RI tersebut, Sabtu 5 Maret 2022 melalui diskusi daring.
Lebih lanjut Muslim meminta Pemerintah agar tetap memperhatikan dengan baik persoalan dan dampak sosial serta lingkungan jika IKN ini dibangun.
“Diprediksi akan ada ancaman terhadap flora dan fauna, lingkungan serta gangguan pertahanan negara termasuk konflik sosial kemasyarakatan lokal,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Aceh tersebut.
Bahkan Dia pun meminta agar penyerapan anggaran yang begitu fantastis untuk IKN baru ini benar-benar dialokasikan secara tepat.
“Anggarannya ini kan mencapai Rp466 triliun lebih jadi perlu digunakan dengan bijak,” ujar Muslim
Apalagi kondisi ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 masih perlu dibenahi.
“Dengan adanya IKN baru fokus kita akan terbagi dengan pemulihan ekonomi nasional. Ini bisa berpotensi menjadi proyek yang mangkrak jika tak direncanakan dengan matang,” tutur Muslim.
Berita dengan Judul: Soal IKN Baru, Politisi Partai Demokrat Ingatkan Potensi Proyek Mangkrak pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Mark
