Warga Biak, Provinsi Papua, menolak wacana Presiden Joko Widodo yang sempat menawarkan kepada Elon Musk, CEO perusahaan transportasi luar angkasa SpaceX, agar wilayah mereka jadi situs peluncuran roket dan satelit SpaceX. Pemerintah berdalih pengembangan “pulau antariksa” di Biak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun warga khawatir pembangunan akan menyebabkan penebangan hutan, kehadiran tentara berlebih, dan memaksa penduduk pindah tempat.
“Proyek ini akan mengorbankan lahan berburu kami, menghancurkan alam yang kami gantungi untuk penghidupan. Tapi, kalau kami protes, kami akan langsung ditangkap,” kata ketua adat setempat, Manfun Sroyer kepada The Guardian. Sroyer juga mengungkap rencana semacam ini bukan yang pertama. “Pada 2002, Rusia mau tanah kami untuk dibuat situs peluncuran satelit. Kami protes dan banyak dari kami yang ditangkap dan diinterogasi. Sekarang terjadi lagi dan intimidasi dan pelecehan masih terjadi.”
Berbekal semangat UU Cipta Kerja, pemerintah pusat sedang getol-getolnya mengajak investor asing, kali ini Elon Musk dan SpaceX-nya, menanamkan modal di Indonesia. Kebetulan salah satu sosok pengusaha terkaya sedunia tersebut punya target meluncurkan 12 ribu satelit pada 2026 demi menyediakan internet supercepat yang murah lewat bisnis penyedia jaringan miliknya, Starlink.
Biak yang terletak satu derajat di bawah garis khatulistiwa dianggap lokasi ideal sebagai tempat peluncuran satelit. Alasannya, lokasi strategis ini diyakini bisa ngirit bahan bakar. Selain itu, Biak dekat dengan akses sumber daya alam yang dibutuhkan roket, seperti tembaga dan nikel. Keunggulan ini jadi bahan rayuan pemerintah pusat agar meluluhkan hati Tuan Musk.
Bicara soal antariksa dan Biak, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Indonesia (LAPAN) juga sedang membangun situs peluncuran roket pertama Indonesia di Desa Soukobye, Biak. Direncanakan sejak 2019, LAPAN sudah memiliki 100 hektare lahan di Biak Utara untuk pelaksanaan proyek, diperkirakan selesai pada 2024. situs ini akan digunakan untuk meluncurkan roket antariksa tak berawak.
“Karena keterbatasan anggaran, LAPAN akan membangun bandar antariksa skala kecil untuk uji terbang dan peluncuran roket-roket kecil. Bandar Antariksa yang besar akan dibangun dengan kemitraan internasional,” kata Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin, dilansir Antaranews, pada 2019 silam.
Terkait tawaran Jokowi kepada SpaceX, bulan lalu Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septia Hario Seto mengonfirmasi kebenarannya. Namun, menurutnya, pemerintah lebih berfokus membicarakan potensi kontrak dengan bisnis Musk lain di bidang mobil listrik, alias Tesla.
“Kami sekarang fokusnya masih di ESS [energy storage system, semacam power bank raksasa] dan baterai dan EV-nya [electric vehicle). Starlink dan SpaceX kami masih menunggu dari Elon, timya yang dedicated untuk itu. Rencananya SpaceX memang kami akan tawarkan di Biak. Tapi, kami masih fokus pada dua ini [ESS dan baterai],” kata Seto kepada Tempo, Februari lalu.
Direktur Eksekutif Walhi Nurhidayati menanggapi rencana jadikan Biak bandara antariksa tersebut secara kritis. Menurutnya, penolakan warga lokal ini menunjukkan bagaimana pemerintah tidak memiliki perencanaan matang atas proyek-proyek pembangunan serta tujuannya.
“Terkesan pemerintah semata ingin bisa menarik Elon Musk ke Indonesia. Terkait lokasi proyek di Papua, masyarakat setempat sudah sering mengkritik dan mengajukan keberatan akibat pendekatan pembangunan yang top-down, semata mengobjektifikasi masyarakat, serta minim konsultasi dan keterlibatan warga setempat,” ujar Nurhidayati kepada VICE.
Walhi meminta pemerintah fokus serius menangani pandemi yang masih belum terkendali dan meninggalkan ambisi-ambisi yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat.
