Generasi Z (kelahiran sekitar 1996-2012) sejak tiga tahun ke belakang semakin gencar memasuki dunia kerja. Generasi ini, berdasarkan studi, memiliki beragam karakteristik yang berbeda dari pekerja generasi-generasi sebelumnya – dari kenyamanan penggunaan teknologi yang lebih tinggi hingga lebih peka dan menghargai keberagaman di tempat kerja.
Memahami preferensi Generasi Z, oleh karena itu, menjadi prioritas penting bagi dunia industri. Suatu riset tahun 2021 (masih dalam proses penerbitan) dari Tim Penelitian Pusat Karier di Universitas Andalas dan Tanoto Foundation berupaya untuk memahami hal ini. Mereka melakukan survei daring yang melibatkan 1.157 responden mahasiswa semester 5-9 dari 23 provinsi di Indonesia.
Salah satu aspek yang mereka teliti adalah preferensi Generasi Z terkait jenis pekerjaan atau tempat kerja.
Selama ini, ada dugaan umum bahwa minat Generasi Z terhadap pekerjaan-pekerjaan impian generasi sebelumnya cenderung memudar. Ini termasuk pekerjaan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pada seleksi calon ASN tahun 2022, misalnya, total pendaftarnya turun menjadi sekitar 4 juta orang. Jumlah ini berkurang dari tahun lalu, yakni sekitar 4,2 juta orang, dan belum memenuhi target Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebanyak 5 juta pendaftar. Bahkan, tak lama kemudian, BKN mengumumkan pengunduran diri sekitar 100 orang – mayoritasnya Generasi Z – dari seleksi tersebut.
Namun, riset dari tim Universitas Andalas menemukan bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu:
Mereka menemukan bahwa dua kategori paling favorit justru adalah PNS (27,66 persen) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni pekerjaan-pekerjaan yang identik dengan pengabdian pada negara. Keduanya baru disusul oleh pekerjaan yang kini cenderung dianggap lebih “prestisius” seperti pegawai perusahaan multinasional (13,66 persen) atau swasta lainnya (11,84 persen), atau berbisnis sendiri (7,09 persen).
Beberapa pekerjaan yang peminatnya paling rendah adalah pegawai organisasi non-pemerintah atau NGO (1,56 persen), serta anggota TNI (1,38 persen) dan kepolisian (1,21 persen) – persentase TNI/POLRI bisa jadi rendah karena proses pendaftarannya sudah terlebih dahulu dimulai selepas jenjang SMA.
Selain itu, dalam riset tersebut, sebanyak 76,58 persen responden mengaku bahwa mereka memilih pekerjaan-pekerjana tersebut atas keinginan sendiri, dan 18,84% mengaku mendapat dorongan dari orang tua.
Tim peneliti dari Universitas Andalas juga menyurvei respons Generasi Z terhadap beberapa pernyataan terkait preferensi di tempat kerja.
Tim peneliti, misalnya, berupaya memahami pola berkarier Generasi Z.
Sebagian besar responden (80,6 persen) menyatakan bahwa mereka akan merasa lebih termotivasi dan tertantang jika memiliki lebih dari satu pekerjaan.
Karena survei ini dilaksanakan masih di tengah pandemi, tim peneliti juga menanyakan preferensi Generasi Z terhadap fleksibilitas jam kerja. Hasilnya, mayoritas responden (78,7 persen) menyatakan mereka menyukai pekerjaan yang memberikan kesempatan kerja jarak jauh (remote atau WFH) dan memungkinkan jadwal yang fleksibel.
Selain itu, survei tersebut juga menanyakan tentang preferensi Gen Z terhadap digitalisasi di tempat kerja.
Senada dengan banyak studi tentang karakter generasi ini yang dianggap lahir dan terbiasa di era perkembangan teknologi dan internet – dan juga tren digitalisasi yang semakin gencar pasca-pandemi – sebanyak 52 persen responden menyatakan bahwa mereka tidak bisa menjalani aktivitas kerja tanpa gawai dan internet, bahkan hanya untuk beberapa menit.
Keamanan kerja masih menjadi prioritas
Meria Susanti, dosen psikologi pendidikan di Universitas Andalas dan salah satu peneliti yang terlibat survei di atas, mengatakan bahwa temuan-temuan ini sedikit mematahkan anggapan Generasi Z telah sepenuhnya meninggalkan aspirasi karier sebagai pegawai negeri.
“Saya memaknainya, jangan-jangan pilihan PNS/BUMN apakah tergantung posisi universitasnya? Kita kan mencoba mengambilnya se-Indonesia, dan kita ambil representasi di tiap daerah, misalnya Jawa bisa jadi berbeda dari Indonesia bagian timur, jangan-jangan itu mempengaruhi,” katanya.
Selain itu, menurutnya, ini juga bisa jadi menggambarkan tuntutan yang kuat dari Generasi Z akan keamanan kerja.
Beberapa akademisi, misalnya, mengamati berbagai indikasi bahwa pemerintah dan dunia industri masih punya banyak sekali PR untuk melindungi hak pekerja muda. Di antaranya adalah pandemi dan potensi resesi yang membuat pasar kerja makin ketat, minimnya transparansi gaji, lemahnya perlindungan magang di dunia start-up, kultur overwork (bekerja terlalu banyak) yang memicu tren seperti quiet quitting, hingga banyaknya anak muda yang terjebak pekerjaan-pekerjaan rentan (prekariat).
Bahkan, meski pendaftar CPNS sedikit menurun, pendaftar khususnya untuk instansi-instansi dengan gaji yang tinggi – misalnya Pemerintah DKI Jakarta – menunjukkan peningkatan.
“Dulu PNS dianggap pekerjaan yang secure (aman) di zaman Generasi Y, apalagi Baby Boomers, kan sebagai pekerjaan yang sangat bergengsi. Sementara Gen Z yang kita tahu, mereka butuh tantangan dan sebagainya – ternyata agak berbeda nih.
“Ternyata keamanan akan pekerjaan, kepastian, itu menjadi sesuatu yang penting juga bagi Generasi Z,” kata Meria.
Selain itu, meski minat Generasi Z terhadap pekerjaan PNS masih cenderung stabil, mayoritas menuntut fleksibilitas mode dan jadwal kerja (78,7 persen), serta digitalisasi di tempat kerja (52 persen). Padahal, aspek-aspek ini seringkali dianggap lemah di instansi pemerintah dan pekerjaan sebagai PNS.
Artinya, di sisi lain, temuan survei di atas juga menjadi panggilan bagi instansi dan BUMN untuk segera berbenah dan lebih baik dalam mengakomodasi preferensi calon pekerja Generasi Z di tempat kerja.
Luthfi T. Dzulfikar adalah editor tema pendidikan dan anak muda di The Conversation Indonesia. Artikel ini melibatkan wawancara dengan Meria Susanti dosen psikologi pendidikan di Universitas Andalas
Artikel ini pertama kali tayang di The Conversation Indonesia dengan lisensi Creative Commons. Baca artikel aslinya di sini.
