Rakyat dengan hak pilih di Korea Selatan telah menentukan sikap: menjadikan seorang politikus konservatif anti-feminis sebagai presiden baru mereka. Pemilihan presiden yang selesai dihitung pada 10 Maret 2022 ini berlangsung amat sengit, dengan selisih suara amat tipis antara dua kandidat utama, diwarnai pula dugaan skandal yang menjerat para capres.
Berdasar hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum, Yoon Suk-yeol diumumkan sebagai pemenang pilpres 2022 mengalahkan lawannya Lee Jae-myung. Selisih suara keduanya hanya 0,73 persen, sehingga disebut sebagai pilpres paling sengit pernah berlangsung di Korsel, sejak sistem pemilihan presiden langsung oleh rakyat diterapkan pada 1987. Yoon menjadi presiden untuk satu kali masa jabatan sepanjang lima tahun, yang berlaku efektif pada Mei mendatang.
“Hasil pilpres ini adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Korea Selatan,” ujar Yoon, merespons pidato Lee beberapa menit sebelumnya yang mengakui kekalahan. “Sekarang kompetisi sudah berakhir, saatnya semua elemen kembali bekerja sama untuk kepentingan rakyat dan negara.”
Yoon dikenal masyarakat karena visinya yang amat keras menolak korupsi. Dia selama 27 tahun bekerja sebagai jaksa penuntut yang sering mengejar pelaku korupsi dan suap. Yoon sekaligus tanpa ragu memposisikan diri pada masyarakat bahwa dia bukan politikus liberal seperti mantan presiden Moon Jae-in. Salah satu isu yang sering dia angkat selama kampanye adalah penolakannya terhadap isu kesetaraan gender dan feminisme.
Visi anti korupsi dan anti kebijakan liberal membuat Yoon segera mendapat banyak dukungan dari kalangan lansia maupun lelaki usia 20-an di Korsel yang membenci feminisme. Mantan jaksa berusia 61 tahun itu belum lama berkarir di politik, namun segera melesat popularitasnya jelang pilpres karena berjanji akan menghapus Kementerian Kesetaraan Gender.
Kementerian yang dibentuk sejak 2001 itu, salah satu fungsinya melindungi korban KDRT serta mendorong keluarga yang lebih harmonis, dianggap Yoon sebagai pemborosan anggaran serta terlalu ideologis. Yoon juga pernah menyatakan bahwa berbagai kebijakan kementerian kesetaraan gender “memperlakukan semua lelaki seakan-akan mereka calon pelaku tindakan kriminal.”
Salah satu pendukung Yoon, Yu Jun-beom yang kini berusia 23 tahun, mendukung mantan jaksa konservatif itu karena sama-sama benci feminisme. “Presiden Yoon nanti harus segera menghapus Kementerian Kesertaraan Gender setelah menjabat. Kementerian itu tidak ada gunanya,” kata Yu Jun kepada VICE World News di salah satu TPS Ibu Kota Seoul.
“Anggaran untuk kesetaraan gender apalah itu dipindahkan saja untuk hal yang lebih penting, misalnya budget pertahanan nasional.”
Janji kampanye lain dari Yoon yang mengundang perdebatan adalah rencananya menetapkan aturan hukum menjerat pelapor kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual tanpa bukti kuat. Yoon mengaku ingin menciptakan situasi sosial yang lebih berpihak pada lelaki, karena sejak gerakan #MeToo menyebar ke banyak negara, dia merasa lelaki terlalu dipojokkan dan gampang dicap sebagai pelaku kejahatan seksual.
“Bisa dibilang, Yoon adalah politikus yang menolak realitas, menganggap kekerasan seksual itu bukan problem riil bagi masyarakat Korsel. Dia tampaknya juga tidak akan mendukung promosi kesetaraan gender saat menjabat,” ujar Kwon Soo-hyun, Presiden Solidaritas Aktivis Perempuan Korsel saat dihubungi VICE World News.
Tapi politik gender bukan masalah utama yang harus ditangani Yoon. Korea Selatan kini menghadapi masalah kenaikan harga properti yang membuat anak muda tak bisa punya rumah, angka penganggurn meningkat, serta lesunya pertumbuhan ekonomi akibat efek pandemi Covid-19.
Banyak pengamat menilai Yoon akan mengalihkan fokus masyarakat pada isu keamanan nasional, terutama terkait ancaman senjata nuklir dari negara tetangga mereka Korea Utara. Selama kampanye, Yoon rajin mengulang janjinya untuk mendukung pengembangan teknologi untuk melakukan serangan preemptif ke wilayah Korut, jika situasi mendesak.
Pendekatan agresif macam ini membuat sosok Yoon akan sangat berbeda dari Presiden Moon Jae-in, yang selama ini mengedepankan diplomasi dan negosiasi dengan Kim Jong-un. Yoon beberapa kali menyatakan siap menjalin hubungan lebih erat dengan Amerika Serikat, untuk merespons kemungkinan intimidasi nuklir dari rezim Pyongyang.
Yoon adalah anak dari keluarga intelektual mapan, ayah-ibunya semua bergelar guru besar, dan sejak kecil didorong agar bisa kuliah hukum di Seoul National University. Dia menjadi jaksa di rezim konservatif maupun liberal, serta terlibat dalam pemeriksaan kasus korupsi mantan Presiden Park Geun-hye.
Rivalnya dalam pilpres 2022 adalah Lee Jae-myung, politikus 57 tahun yang berasal dari latar kelas pekerja. Lee adalah mantan pekerja pabrik semasa remaja yang akhirnya mendapat beasiswa untuk kuliah hukum, dan membangun karir sebagai pengacara hak asasi manusia.
Janji kampanye Lee sangat berbeda dari Yoon, karena fokusnya lebih pada penyediaan rumah murah bagi masyarakat serta penyediaan “universal basic income”, semacam tunjangan bulanan bagi seluruh masyarakat dewasa tanpa syarat. Lee sudah menjalankan kebijakan serupa saat menjabat sebagai Wali Kota Seongnam pada 2016. Kala itu, setiap warga yang sudah berusia 24 tahun mendapat tunjangan senilai Rp2,9 juta.
Selama kampanye, Yoon dan Lee saling serang dengan sengit, bahkan menuding kubu lawan terlibat kasus korupsi. Yoon yang lebih dulu menyebut bahwa Lee menerima suap konsesi lahan demi mencari modal untuk terpilih lagi sebagai wali kota Seongnam pada 2014. Lee lantas menuding Yoon terlibat praktik perdukunan, isu sensitif di Korsel karena mantan presiden Park juga pernah tersangkut skandal serupa yang membuatnya digulingkan.
Saking sengitnya perang tuduhan itu, media-media Korsel menyebut pilpres 2022 adalah “pemilihan presiden paling tidak layak disaksikan masyarakat.”
Follow Junhyup Kwon di Twitter. Follow Hanako Montgomery di Twitter dan Instagram.
