Liputan4.com, Jakarta, Kemendagri bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2022. Kegiatan Rakortekrenbang ini dibuka oleh Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa di Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta, Senin (21/2/2022).
Rakortekrenbang bertema “Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Sebagai Upaya Mewujudkan Indonesia Sejahtera dan Berkeadilan” tersebut dihadiri oleh peserta dari pemerintah pusat dan daerah, secara hibrid. Pada kesempatan itu, masing-masing provinsi akan melakukan pembahasan pada 36 desk urusan dan desk kewilayahan
Menteri Suharso Monoarfa mengatakan Rakortekrenbang yang dikoordinasikan bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas merupakan upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional.
“Rakortekrenbang tahun 2022 ini diharapkan menghasilkan kesepakatan para pemangku kepentingan pembangunan Indonesia, baik kementerian atau lembaga maupun seluruh pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023,” tutur Menteri Suharso.
Dr. Sugeng Hariyono, Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri mengatakan, rapat koordinasi teknis pembangunan (rakortek) merupakan forum untuk mempertemukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks perencanaan pembangunan tahun yang akan datang.
“Seperti tertulis dalam RPJMN, setiap tahun kita punya target nasional yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Ini bukan hanya target pemerintah pusat, melainkan juga menjadi target kementerian, lembaga, dan ini harus betul-betul didukung oleh semua pemerintahan daerah,” jelas Sugeng Hariyono.
Untuk semua jenis target, kata Sugeng, upaya ini hanya bisa dilakukan manakala pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi. “Itulah forumnya rakortek, yaitu upaya mensinkronisasi dan harmonisasi antara prioritas nasional dengan daerah untuk kemudian dituangkan dalam rencana kerja pemerintah dan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2023. Ini adalah amanah UU pemerintah daerah (UU Nomor 23 tahun 2011).
Menurut Sugeng, isu pada Rakortekrenbang ini terkait dengan 32 pemerintah konkuren. Ada urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat. “Urusan yang dikelola bersama ini sudah ada kavlingnya, mana yang menjadi tugas kabupaten, provinsi, dan mana yang jadi tugas pemerintah pusat. Kavling ini diikuti dengan pendanaannya. Masing-masing sudah ada kewenangannya, yang diikuti dengan penganggarannya. Pemerintah daerah harus sejalan dengan nasional.
Kita berharap, apa yang menjadi prioritas nasional terutama target-target dalam RPJMN itu tercapai 2023. Harapan terbesar kita adalah terwujud visi nasional dalam RPJMN terwujud, yakni Indnesia yang memiliki daulat politik, pertumbuhan ekonmi yang inklusif, Indonesia yang berkepribadian berdasarkan kebudayaan dan ditopang oleh gotong royong. Ini bisa terwujud kalau setiap tahun, target nasional terwujud dalam pelaksanaannya.
Berita dengan Judul: RAKORTEKRENBANG Demi Selaraskan Pembangunan Pusat Dan Daerah pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Rika Jakarta
