Prof. Hironimus Taime: Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Harus di Revolusi Agar Indonesia Tiba Pada Masa Keemasan

TIMIKA | To the point bahwa sebelum Indonesia Merdeka kami anak anak dapat ceritera dari orang tua bahwa dulu mau masuk sekolah itu dipilih pilih anak anak Pribumi dari latar belakang orang tua yang punya kedudukan sosial bagus diperioritaskan bisa ke jenjang lebih tinggi bahkan di era Pemerintahan Belanda Anak mau masuk Sekolah harus diukur dari tangan yang melintas diatas kepala dalam keadaan tegak dan jika menyentuh Telinga tandanya sudah berumur 9 tahun dan bisa masuk Sekolah Rakyat (SR) atau SD kalau sekarang.

Itu kisah zaman Pemerintahan Belanda SISTEM KONTINENTAL EROPA yaitu Hierarkhi Berjenjang dan durasi waktunya cukup lama karena didalamnya ada yang disebut.

Sistem Sekolah ala Eropa ini kita sebut masa pembentukan tabiat atau karakter termasuk Sistem Sekolah Pola Asrama yang dipakai sampai saat ini. Kita tinggalkan Eropa dan masuk ke era Kemerdekaan Proklamasi 17 Agustus 1945

Indonesia Merdeka hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, Pendidikan ala Eropa tetap berlanjut hingga saat ini. Hanya saja ditambah dengan Orang Indonesia yang pergi belajar ke Amerika Serikat mereka temui diasana ada Sistem Baru yaitu Sistem Kompetensi Terbuka, yaitu Sistem yang tidak menekankan lamanya anak belajar tetapi lebih kepada kecenderungan minat dan bakat alamiah atau perhatian anak sehingga anak dimotivasi dan didorong supaya ambil jurusan yang diminati dan harus selesai dalam waktu yang tidak usah lama.

Sistem ala Amerika ini disebut KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSIi (KBK)

Dua Sistem yang selama ini sudah diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam mengisi alam Merdeka Indonesia Raya sampai usia 76 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang baru kita rayakan tanggal 17 Agustus 2021, 3 hari lalu

Kalau dari sisi Budaya, ada Budaya dalam Bahasa Jawa yang terkenal dengan istilah ALON-ALON ASAL KLAKON yang kurang lebih artinya PELAN-PELAN ASAL SELAMAT.

Seiring pesatnya perkembangan zaman dan Masyarakat Jawa sadar bahwa ternyata kalau kita terus pegang Budaya ALON-ALON ASAL KLAKON, bahaya..karena kita bisa tergilas oleh pergerakan roda kemajuan, sehingga tahun 2010 waktu Bapak Ir. H. Joko Widodo masih Walikota Solo, saya di Undang teman namanya Dr. Haryono untuk jadi Nara Sumber di Balai Budaya Kota Solo lalu sore hari saya terbang dengan Pesawat dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng ke Solo dan tiba disana sudah malam minggu lalu dari Bandara Adi Soemarmo Solo pakai Taksi keluar dan ada Papan Reklame ukuran besar dipinggir Jalan Raya saya baca ada tulisan “ALON-ALON NGGAK KLAKO”, tentunya saya kaget karena Budaya Bahasa Jawa yang saya tahu dan sering dengar itu ALON-ALON ASAL KLAKON, kok ada tulisan seperti ini dan sepanjang di Taksi jadi pemikiran saya bahwa Masyarakat Jawa sudah menyadari bahwa selama ini mereka PELAN-PELAN ASAL SELAMAT ternyata mereka digilas oleh perubahan peradaban sehingga mereka lakukan REVOLUSI bahwa PELAN-PELAN ternyata TERTINGGAL, menurut pemikiran saya sendiri berpikir begitu, akhirnya tiba di Gedung Balai Budaya Kota Solo tempat acara karena acaranya dimulai Jam 19.30 WIB atau Jam setengah 8 malam, sehingga tidak ke Hotel lagi tapi langsung ke Tempat Acara, tak sampai disitu, bergegas saya ganti Baju Batik dalam Mobil lalu masuk Ruangan yang sudah penuh dengan Warga Solo yang sangat antusias mengikuti Pembahasan yang mungkin saja sudah dipromosi teman saya Dr. Haryono bahwa ada Nara Sumber Orang Papua jadi Gedung itu penuh sampai diluar luarnya juga banyak sekali orang, dan saya masuk sambil ucapkan salam buat semua dan mengambil tempat di Meja Nara Sumber duduk dengan teman saya Dr. Haryono dan acara dimulai dengan perkenalan singkat oleh Pembawa Acara dan dilengkapi Dr. Haryono lalu masuk ke pemaparan Materi pertama oleh Dr. Haryono yang memperkenalkan Kartu Pintar Satu Data yang bisa digunakan oleh setiap Orang Indonesia .

Dalam paparan Dr. Haryono bahwa beliau ingin mempresentasekan ke Walikota Solo tetapi ingin mendapat Legitimasi Masayarakat Solo terlebih dulu sehingga itu yang dipresentasekan malam itu.

Menjadi Narasumber tentang Revolusi Ekosistem

Giliran saya, bilang Indonesia butuh REVOLUSI SISTEM, semua Warga Solo yang hadir diam seribu bahasa, tetapi saya bilang bahwa REVOLUSI SISTEM beda dengan REVOLUSI FISIK dengan contoh REVOLUSI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA, karena REVOLUSI FISIK sudah selesai dan Indonesia sudah Merdeka dari Sabang sampai Merdeka termasuk saya dari Papua, dan yang menjabat sekarang ini semua Saudara atau Saudari atau Keluarga kita Sabang Merauke maka, tidak mungkin kita harus Revolusi Fisik Berdarah-darah lagi seperti sebelum Kemerdekaan Indonesia…itu baru rius rendah satu Gedung sampai diluar gedung dan semua Orang berdiri sambil tepuk tangan semua sampai lama tanda gembira lalu saya lanjut dengan paparan sampai selesai, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan tutup jam 00.00 WIB lalu bubar mencari Hotel buat nginap.

Menurut pengamatan saya seperti pengamatan Masyarakat Jawa yang sudah merubah Budaya ALON-ALON ASAL KLAKON menjadi ALON-ALON NGGAK KLAKON, bahwa Indonesia butuh Revolusi Sistem (Indonesia need’s revolutionary system)

Diatas salah sudah ada contoh ALON ALON NGGAK KLAKON, Kartu Jakarta Pintar dan Indonesia Pintar dari Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang sudah punya Revolusi APBD Sistem Electronic Budgetting (E-Budgetting) oleh Gubernur DKI Jakarta Ir. BTP alias Ahok, Revolusi ALUTSISTA TNI, dan kedepan termasuk Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan dan aspek kehidupan lain sudah harus ada REVOLUSI SISTEM dengan maksud dengungan Tinggal Landas lalu bisa terwujud di era Digital saat ini

Untuk REVOLUSI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA sesuai Kajian saya bahwa :

Izin Pendirian Sekolah dan Kurikulum tetap dipegang oleh KEMENDIKBUD RI
Waktu Belajar dan Pungutan Biaya Pendidikan yang perlu di Revolusi, yaitu :

2.1. Waktu Belajar :

2.1.1. SD cukup 4 tahun

2.1.2. SLTP, SLTA, S1 (paling lama cukup 2 tahun setiap jenjang)

Sehingga anak masuk SD 6 tahun tamat S1 usia 16 tahun, S2 17-18 tahun dan S3 atau Doktor dibawah 25 tahun, itu baru masuk Bursa Lapangan Kerja dan menjadi Direktur, Rektor di Dalam Negeri maupun Luar Negeri, baru Indonesia Te O Pe alias TOP

2.2. Pungutan Biaya :

2.2.1. Sumber Utama APBN/D Provinsi dan Kabupaten Kota sesuai amanat Konstitusi UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4

2.2.2. Setoran dari Almamater yang sudah bekerja

2.2.3. Keuntungan Bisnis Sekolah oleh Manajer Bisnis (Business Manager)

Dengan 3 Sumber Utama Biaya Pendidikan Formal sebenarnya sudah cukup untuk Pemerintah memberlakukan Sekolah :

GRATIS, bagi semua Sekolah Negeri dari SD, SLTP, SLTA sampai Perguruan Tinggi
MURAH, bagi semua Sekolah Swasta

Waktu 17 Februari 2009 saya naik Taksi Blue Bird di Jakarta dari Cikini ke Jl. Pramuka, saya ngobrol dengan Sopir Taksi soal Perubahan Sistem Pendidikan seperti yang maksud diatas, tadinya Abang Sopir asal Tegal Jawa Tengah balap tapi karena Materi omongannya menarik sehingga kecepatan dikurangi karena tertarik dan abang Sopir Taksi tanya, Pak, apakah bisa?

Saya balik tanya lagi, yang larang siapa?

Artinya itu bisa dilakukan di Indonesia, karena UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3 bilang :

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang

Dan pasti bapak setuju kalau itu yang terjadi, terlihat bapak Sopir Taksi mendukung karena sudah 18 tahun jadi Sopir Blue Bird di Jakarta dalam kepemimpinan 6 Presiden RI tapi dia merasa nasibnya belum berubah dengan Gaji Sopir Taksi Blue Bird karena yang dihitung dan saya dengar waktu itu :

Sewa Rumah di Jakarta untuk Keluarga
Biaya Sekolah Anak ada 4
Biaya Makan Minum Keluarga tiap hari
Belum Biaya Kesehatan kalau Keluarga sakit
Belum lagi mau tolong Kekuarga di Kampung kalau mereka minta tolong
Yang jelas tidak bisa tabung, karena memang tidak ada kelebihan

Jadi ukuran yang dipakai Bapak Sopir Taksi Blue Bird itu benar sekali, bahwa hidup ini berat dan butuh tanggung-jawab besar, sehingga REVOLUSI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL adalah salah satu SOLUSI Pemerintah memikul beban Rakyat, karena Konstitusi mengamanatkan itu yang penting ada kepedulian untuk mau REVOLUSI SISTEM

Era Presiden RI ke 6 Pak SBY, saya sudah tawarkan Proposal ke MEBDIKBUD RI Prof. Dr. Bambang, dan bolak balik cek hasil jawabannya DIARSIPKAN

Periode Kedua saya ajukan lagi ke MENDIKBUD RI Prot. Dr. Muh. Nuh, jawabannya sama, DIARSIPKAN.

Presiden RI ke 7 Bapak Ir. H. Joko Widodo tanggal 13 September 2016 atas nama LEMTARI kami ajukan, 3 bulan kemudian Disposisi turun ke MENDIKBUD RI Prof. Dr. Muhdjir Effendi yang saat ini menjabat MENKO PMK RI, kami diarahkan diterima hari Selasa, 22 November 2016 di Lantai II Gedung B KEMENDIKBUD RI oleh 3 Deputi (SD, SLTP, SLTA) dan Tim saya 7 Orang kami hadir dan pertemuan dan akhir dari pertemuan saya minta dalam waktu dekat agar MENDIKBUD RI hapus :

Ujian Nasional (UN)
Full Day School (FDS)

Hasilnya tanggal 25 November 2016 MENDIKBUD RI umumkan bahwa Pemerintah menghapus UN dan itu sempat ramai oleh Media, hanya Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo tidak mau, padahal justeru itu kami surati ke Presiden RI supaya bisa dengar lngsung supaya bisa ambil sikap, jadi sampai sekarang Pendidikan masih berjalan biasa.

Waktu itu saya secara khusus ditawarkan untuk jadi Tim Supervisi Revitalisasi Pendidikan di KEMENDIKBUD RI tapi saya tolak karena kalau tidak sesuai dengan perjuangan untuk Tujuan Revolusi Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, saya merasa buang energi sia-sia, mending tetap diluar sistem dan bebas berpikir dan bicara untuk Indonesia Maju

Mohon Maaf jika ada kata dalam tulisan yang kurang berkenaan, dan terima kasih untuk atensi dari semua pembaca.!!!