Presiden Jokowi dikabarkan telah membentuk satu tim khusus yang terdiri dari Kominfo, BSSN, Polri, dan BIN untuk menghadang rentetan pembobolan data yang dilakukan peretas bernama Bjorka. Kabar tersebut disampaikan Menkominfo Johnny G. Plate hari ini (12/9) di Istana Negara.
“Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia, dan untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Johnny, dilansir CNN Indonesia.
Pembentukan tim ini menjadi perkembangan terbaru dalam adu kekuatan pemerintah Indonesia vs hacker Bjorka. Sebelumnya, siang tadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD telah mengonfirmasi kebocoran data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) benar terjadi. Kebocoran ini semula dibantah oleh KPU.
“Soal bocornya data, data negara lah, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN [Badan Siber dan Sandi Negara], kemudian dari analisis Deputi VII saya, terjadi di sini, di sini,” kata Mahfud, dilansir dari Detik, Senin (12/9) hari ini.
Jelas tidak belajar dari pengalaman Menkominfo, Mahfud menambahkan bocornya 105 juta data pemilih di KPU belum sampai pada taraf berbahaya. Sebab, data yang bocor bukan data rahasia dan bisa “diambil dari mana-mana”, misalnya dari situs milik pemerintah.
Pernyataan ini jelas bikin mulas. Pasalnya, data KPU yang dilego Bjorka di Breached memuat informasi esensial seorang WNI, yakni terdiri dari nomor KK, NIK, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, dan alamat domisili.
Bjorka, peretas yang menjual data KPU dan registrasi SIM card di forum Breached, sementara ini memegang posisi unggul dalam misi menyudutkan pemerintah Indonesia. Namanya riuh dibicarakan gara-gara doi aktif membalas komentar pejabat soal aksinya.
Komennya yang pertama adalah “Don’t be an idiot” lewat forum Breached, ditujukan pada Dirjen Aptika Kominfo Semuel Pangerapan yang minta Bjorka jangan meretas lagi. Doi lantas menyambungnya dengan menyebarkan surat-surat rahasia antara Presiden Joko Widodo dengan Badan Intelijen Negara (BIN), yang kemudian dilabeli BIN sebagai hoaks semata. Bjorka bahkan membuat artikel tentang pembunuh aktivis HAM Munir Said Thalib setelah diminta warganet.
Disemangati netizen Indonesia, Bjorka makin getol membuat kejutan. Akhir pekan kemarin, ia membuat akun Twitter dan terang-terangan menyerang sejumlah figur, seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan tentu saja: Menkominfo Johnny G. Plate.
Entah karena aksi doxxing atau implementasi aturan PSE, akun Twitter Bjorka ditangguhkan oleh Twitter sebanyak dua kali. Pertama, akun @bjorkanism kena suspend pada Minggu (11/9), lalu akun baru @bjorxanism sudah tak bisa diakses per Senin siang. Pada akun terakhirnya, Bjorka mengaku siap menjadi martir dalam “perlawanan” dan berupaya mendorong masyarakat untuk turut mengikuti apa yang ia lakukan, mengingatkan kita pada tokoh V di film V for Vendetta.
Untuk mengakhiri rangkuman berita kebocoran data ini, pagi ini banyak orang baru menyadari, sudah hampir tiga minggu akun resmi TNI AD di Twitter diambil alih peretas. Kurang ajarnya, akun yang dibiarkan tetap memakai username @tni_ad itu dipakai buat posting dan me-retweet kartun penguin.
TNI AD sudah berusaha merebut kembali akun itu, tapi belum berhasil hingga tulisan ini dibuat.
