KUPANG – Progres pemeliharaan rutin jalan nasional ruas Labuan Bajo- Terang – Bari sepanjang 20,5 Km, hingga awal desember 2021 sudah mencapai 96 %, dan sisahnya 4 % hanya beberapa kegiatan seperti penggalian, sehingga dipastikan progersnya mencapai 100 % hingga akhir Desember 2021.
Hal tersebut disampaikan oleh PPK 3.1 Satker PJN Wilayah III Provinsi NTT David M. Samosir, S.T., M.Sc saat berbincang dengan tim media ini di Kupang, Minggu (05/12/2021) sore.
“PPK 3.1 PJN III NTT untuk tahun 2021 telah melaksanakan program pemeliharaan rutin jalan di Labuan Bajo – Terang – Bari sepanjang 20,5 km. Ini hanya pemeliharaan rutin saja sambil menunggu pekerjaan-pekerjaan lain untuk KSPN tahun-tahun ke depan. Untuk hasil progres di Bulan Desember 2021 ini pekerjaan mencapai 96% namun masih tersisa beberapa kegiatan lagi seperti penggalian” Ungkap David.
David optimis sampai 31 Desember pihaknya bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan kegiatan di tahun 2021 ini.
“Untuk 2022 kami ada rencana pekerjaan jalan dan jembatan menuju ke Kawasan Ekonomi Khusus Golomori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. Posisi saat ini masih ada satu kegiatan jalan itu yang masih dalam masa lelang. Empat sudah selesai namun masih menunggu arahan dari pimpinan kami mengenai sumber dana kegiatan tersebut.
Apabila nanti pimpinan kami sudah menyetujui atau mengeluarkan persetujuan untuk kegiatan tersebut kami siap untuk melaksanakan ataupun melakukan prosedur kontrak,” jelas pria berkaca mata ini.
Menurut David, Labuan Bajo adalah kota super premium, namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengembangannya.
“Jadi Labuan Bajo setelah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas, kami KSPN Labuan Bajo dari lima KSPN di Indonesia sangat mendukung semua program pemerintah pusat maupun daerah di Labuan Bajo,” ucapnya.
Namun ada harapan David dan rekan-rekannya yang disampaikan sehingga dapat diperhatikan semua pihak di Kabupaten Manggarai Barat khusus pengembangan Kota Labuan Bajo.
“Setelah kami amati dan alami selama kami berada di Labuan Bajo, sesuai dengan pantauan kami dari Bulan Januari sampai Desember 2021 ini, banyak sekali fasilitas yang sudah kami sediakan di area pedestrian terdapat banyak sekali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh arus lalu lintas. Jadi arus lalu lintas di sini yang kami fokuskan itu di luar human eror yaitu mengenai arus barang yang menggunakan truk-truk yang besar seperti tronton atau ODOL (Over Dimensi Over Load).
Mengapa kami sampaikan itu? Karena kami dalam kurun waktu tersebut dari Bulan Januari sampai November 2021 sudah melakukan penggantian tiang PJU (Penerangan Jalan Umum) di sepanjang ruas jalan dalam Kota Labuan Bajo sekitar 5 unit,” terang David.
“Ini telah dilakukan perbaikan atau penggantian. Kemudian juga ada beberapa penggantian pohon atau tanaman dan juga perbaikan-perbaikan terhadap trotoar-trotoar. Itu sudah banyak kami lakukan. Jadi menurut kami karena geometrik ataupun situasi daripada lebar jalan itu tidak bisa mendukung lagi kegiatan-kegiatan arus ekonomi yang menggunakan kendaraan besar, mungkin juga nanti konsep dari Labuan Bajo sebagai Kota Super Premium itu harus dipikirkan oleh semua unsur bukan hanya Bina Marga APBN tetapi juga dari unsur Perhubungan, Kepolisian, dan dari Pemkab Manggarai Barat,” lanjutnya.
Pria yang sudah lama berdomisili di NTT ini menyampaikan, mestinya ada satu aturan yang bisa membatasi dimensi dari kendaraan yang menuju ataupun dari Pelabuhan Labuan Bajo.
“Posisi saat ini kami sudah tahu ada Pelabuhan Waikelambu, pelabuhan multipurpose yang baru. Itu hanya dermaga barang dan cairan tetapi untuk operasinya kapal-kapal Ferry tau Ro-Ro itu masih menggunakan Pelabuhan ASDP yang ada di belakang Hotel Inaya. Nah ini yang menjadi momok sebab selain pergerakan dari kendaraan tersebut dapat melukai atau merusak fasilitas dan juga jalan kami sendiri, juga sudah banyak badan jalan yang menjadi turun akibat dari parkir liar mereka para sopir di sepanjang jalan Kota Labuan Bajo yang saat ini berada di sisi utara Bandara,” imbuhnya.
David mengungkapkan bahwa badan jalan itu dijadikan tempat parkir liar dan sudah banyak sekali fakta bahwa jalan tersebut mengalami penurunan yang disebabkan oleh mobil tronton yang memuat barang melebihi kapasitas yang ditentukan.
“Di sana memang tidak diperuntukan sebagai fasilitas parkir. Jadi kami menggarisbawahi kepada siapapun untuk tidak membuat suatu fasilitas parkir baru. Hal ini juga berdampak membatasi dimensi dari semua truk yang akan masuk ke pelabuhan dan keluar dari pelabuhan.
Jadi yang keluar dari pelabuhan berarti yang datang dari Surabaya, Sape, atau Bali. Itu kalau bisa dimensinya harus diperkecil atau tonasinya menjadi tujuh setengah ton. Itu yang bisa kami sampaikan sebagai salah satu masukan dan solusi sehingga bisa menghindari kemacetan, kerusakan fasilitas, dan juga kenyamanan dari semua pelaku pariwisata baik itu wisatawannya sendiri dapat merasa nyaman secara visual atau tidak ada pergerakan yang mereka lihat melintasi daerah premium itu seperti tronton-tronton yang besar atau yang disebut dengan ODOL,” tegas David.
Mengenai fokus dari Bina Marga untuk pengembangan Kota Labuan Bajo, David mengatakan sangat mendukung semua program KSPN yang ada.
Salah satunya, kata David adalah untuk tahun 2022, yang sudah diwacanakan dari tahun 2021 yaitu pembangunan akses jalan menuju ke Kawasan Ekonomi Khusus Golo Mori.
“Di situ kita akan mulai melaksanakan program ini. Mudah-mudahan kalau memang bisa disetujui, akan kami laksanakan di tahun 2022 untuk empat pekerjaan jalan sepanjang kurang lebih 25 KM. Jadi itu fokus kami ke depan. Nah untuk yang dalam Kota Labuan Bajo sendiri kami rasa sudah hampir semuanya rampung kecuali mungkin ada perintah lain atau destinasi lain dalam kota yang harus dikembangkan. Pada prinsipnya kami sangat mendukung,” tuturnya.
David juga berharap supaya Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menjadi garda terdepan dalam pengelolaan semua infrastruktur yang sudah dibangun dengan APBN dalam Kota Labuan Bajo, seperti trotoar itu harusnya khusus untuk pejalan kaki.
“Kami mohon sekali dari Pemkab Manggarai Barat dan jajarannya, semua OPD mendukung agar bisa membuat aturan ataupun seperti Perda dan penugasan khusus untuk satpol PP supaya bertugas lebih ekstra dalam menertibkan trotoar-trotoar yang ada.
Mengenai sampah-sampah, kami berharap petugas dari Dinas Kebersihan menjaga tempat bagi pejalan kaki selalu bersih. Sekali lagi kami sampaikan, tidak boleh ada kendaraan roda dua menaiki pedestrian apalagi roda empat atau roda enam. Kami masih melihat kendaraaan roda enam naik di atas trotoar. Nah itu yang kami harap peran dari Pemkab lebih maksimal, lebih menjaga asset-aset yang sudah dibangun ini supaya bisa terus awet,” pinta David.
Untuk pemeliharaan ke depan, dirinya mengatakan akan terus dilaksanakan.
“Semua asset pemerintah di luar jalan nasional kita sudah menyerahkan kepada Pemkab Manggarai Barat. Pemeliharaan akan kami lakukan terus untuk semua asset yang menjadi tanggung jawab kami, namun yang paling penting adalah semua pihak harus bersama-sama menjaga jalan, dan tanaman. Pedestrian harus dijaga agar visualisasi seperti yang kita harapkan bisa tetap terjaga ke depan, sehingga Labuan Bajo menjadi kota wisata yang indah. Kalau semua wisatawan merasa nyaman dating terus ke sana tentunya pertumbuhan ekonomi akan baik bagi semua warga,” pungkas David. (pn/tim)*
Berita dengan Judul: PPK 3.1 PJN NTT Berhasil Selesaikan Progres Pemeliharaan Rutin Ruas Labuan Bajo-Bari pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : ris
