JAKARTA – Politisi Perindo sekaligus Ketua Yayasan Balarenik, Agusman menyatakan pemulung kesusahan mengakses layanan pemerintah seperti Kesehatan, pendidikan, dan sebagainya karena data kependudukan. Hal itu menurutnya lantaran pemulung khususnya yang berada di Jabodetabek merupakan kaum urban.
Agusman menyebutkan, pemulung juga harus mendapatkan akses layanan pemerintah seperti masyarakat pada umumnya.
“Cuman masalahnya apakah mereka bisa mengakses atau pemerintah dalam hal ini bisa memberikan ruang dan kesempatan yang sama tidak memberikan kesempatan dan ruang yang sama untuk mereka bisa mengakses?,” kata Agusman dalam Podcast Aksi Nyata Perindo bertajuk ‘ Sampah adalah Berkah, Kehidupan Ekonomi dan Pendidikan di Kampung Pemulung’, Kamis (2/3/2023).
“Realitasnya sebagian pemulung belum bisa mengakses layanan pemerintah karena terkait dengan data kependudukan,” sambungnya.
Menurutnya, Pemerintah Daerah yang pemulung tempati, memiliki prioritas melayani warga yang sesuai dengan data kependudukan daerahnya.
Agusman menambahkan, masalah yang ditemui pemulung juga terkait kapasitas mereka terhadap sampah. Menurutnya, perlu ada pemotongan rantai ekonomi dalam pengolahan sampah sehingga pemulung dapat lebih sejahtera.
“Misalnya di sini ada pabrik pengolahan limbah plastik, berarti mereka tidak perlu melalui tahap tadi (dari pemulung hingga pabrik biji plastik), mereka boleh menjual langsung ke situ dengan nilai tambah yang lumayan,” ujarnya.
