Departemen Kepolisian San Francisco telah diberi lampu hijau oleh dewan pengawas setempat untuk mengerahkan robot dalam situasi berbahaya. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak yaitu 8-3 suara, yang mengabulkan permintaan aparat penegak hukum untuk menggunakan robot.
Polisi di kota itu kini boleh menggunakan robot ketika berhadapan dengan ancaman yang membahayakan banyak nyawa, namun penanganannya “berada di luar batas kemampuan” mereka. SFPD menempatkan penggunaan robot dalam kategori berisiko tinggi, yang berarti hanya bisa dikerahkan dalam situasi ekstrem saat sudah tidak ada pilihan lain untuk menjaga keamanan negara. Namun, usulan penggunaan robot menuai kontroversi, terlebih setelah polisi kedapatan menghapus poin yang melarang penggunaan robot pembunuh dalam rancangan peraturan.
Keputusan ini mendapat berbagai penolakan dari kalangan aktivis kota tersebut. Mereka khawatir penggunaan robot semakin membuka jalan bagi aparat untuk menggunakan taktik militer dalam menegakkan hukum. “Kami dengan tegas menolak upaya mempersenjatai robot dalam konteks kepolisian domestik,” kata Matthew Guariglia, pengamat kebijakan di Electronic Frontier Foundation, saat dihubungi Motherboard awal pekan ini. “Kami benar-benar khawatir robot bersenjata akan dikerahkan untuk mengawasi demonstrasi. Situasinya akan sangat berbahaya jika itu sampai terjadi.”
Selain penggunaan robot, Dewan Pengawasan Pemerintah Kota juga telah mengizinkan polisi menyiarkan langsung umpan video pribadi, yang langsung ditentang habis-habisan oleh pegiat hak sipil di AS. Peraturan ini dinilai melanggar privasi warga dan rentan disalahgunakan. Permohonannya juga diajukan dengan alasan serupa, yaitu untuk menekan tingkat kejahatan.
Artikel ini adalah bagian dari seri liputan State of Surveillance yang didanai oleh hibah Ira A. Lipman Center for Journalism and Civil and Human Right Columbia University bekerja sama dengan Arnold Ventures.
