Makassar, Liputan4.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menerima pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, di Makassar, Rabu (10/3/2021).
Ketua DPD Apindo Sulsel, Latunreng menjelaskan, pertemuan tersebut membahas pelaksanaan Rapat Pleno Apindo Sulsel yang digelar di Hotel Claro, Makassar, hari ini, Rabu 10 Maret.
“Kunjungan kami ke sini dalam rangka melaporkan pelaksanaan rapat pleno DPP Apindo Sulawesi Selatan. Kita mencoba menggrade langkah kedepan terhadap visi misi organisasi kami untuk menyamakan program strategis Pemerintah Provinsi Sulsel,” katanya.
Menurutnya, Apindo adalah organisasi pengusaha multi sektor, sehingga program prioritas pemerintah harus di back up untuk kemajuan Sulsel, karena kemajuan suatu daerah ditentukan sejauh mana sinergitas pemerintah dengan para pelaku usaha.
Latunreng menjelaskan, sinergitas Apindo dengan Pemerintah tentu harus kuat, karena yang bisa mengeksekusi seluruh kegiatan ekonomi adalah Apindo. “Tanpa Apindo tentu tidak akan mungkin pemerintah berbuat apa-apa. Pemerintah butuh anggaran, butuh dana, butuh pajak, makanya kami tentu selalu siap mendampingi Pemerintah,” terangnya.
Selain itu, Latunreng mengungkapkan, Apindo selalu ingin berkomunikasi dengan pemerintah sebagai penentu regulasi tentang beberapa aturan pemerintah.
“Kita harus menyamakan persepsi karena ketika pengusaha berinvestasi dan tidak ada kepastian itu akan menjadi beban atau tekanan yang bisa membuat investasi kita bermasalah,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman merespon pelaksanaan Rapat Pleno Apindo dan mensupport rencana Apindo untuk menselaraskan program Apindo dengan kebijakan pemerintah.
“Kami tentu berharap agar Apindo bisa berkoordinasi dengan pemerintah. Termasuk mengkomunikasikan kepada pemerintah berbagai hal yang mungkin saja menghambat investasi di daerah ini,” tegasnya.
Andi Sudirman juga berharap agar pelaksanaan rapat pleno Apindo bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan rekomendasi yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. (*)
