Pj Walikota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi, S.Sos, M.TP bersama Unsur Forkompinda saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi di daerah secara virtual.
TEBINGTINGGI-Infakta.com
Pj Walikota Tebing Tinggi Muhammad Dimiyathi S.Sos MTP melakukan beberapa langkah-langkah strategis dalam menyikapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan naiknya inflasi karena daya beli masyarakat yang menurun, Kamis (27/10/2022).
Sejumlah kebijakan yang dilakukan adalah terjalinya komunikasi dan kerja sama yang baik dengan steak holder yang ada, seperti Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) yang terus melakukan sekaligus pemantauan kenaikan sejumlah kebutuhan pokok yang berakibat pada naiknya laju inflasi di Kota Tebing Tinggi.
Tercatat pada bulan Agustus 2022, bahwa angka inflansi di Kota Tebing Tinggi turun menjadi 0,79 persen, jadi untuk menekan angka inflansi di Tebing Tinggi butuh kerjasama yang baik di TPID, seperti melakukan pemantauan terhadap gejolak gejolak ekonomi selama kenaikan BBM.
Dikatakan Pj Walikota saat ini Tebing Tinggi IHK nya masih dibawah Kota Pematang Siantar, jadi butuh kerja keras untuk menekan inflasi, dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat seperti bantuan-bantuan sosial tunai seperti BLT, akan mampu menekan angka kenaikan inflasi, karena daya beli masyarakat meningkat.
Dalam merumuskan kebijakan kebijakan strategis, Pemko Tebing Tinggi melalui Pj Walikota mengatakan bahwa pengaktifan Satgas Pangan perlu dilakukan dan harus aktif dalam melaporkan ketersedian komoditi pokok kebutuhan warga setiap hari kepada kepala daerah dan selanjutnya hasil pengawasan monitoring sejumlah komoditi akan dilaporkan kepada pihak provinsi.
“Kita juga akan melaporkan kepada pihak Kemendagri. Laporan terkait ketersedian kebutuhan komoditi dan ketersedian komoditi pangan. Pengecekan langsung harus juga dilakukan oleh TPID kelapangan, bagaiamana suply kebutuhan pokok yang ada agar tidak terjadi kelangkaan komoditi dan penyebab apa yang terjadi di lapangan agar tidak ada kepentingan sepihak untuk mengambil keuntungan dengan kenaikan harga BBM yang berimbas pada kenaikan komoditi pokok”, terang Dimiyathi.
Dijelaskannya dalam menyikapi krisis energi, Pemko Tebing Tinggi juga telah melakukan kebijakan-kebijakan untuk menghimbau warga agar tetap melakukan penghematan listrik di rumah, karena dengan masyarakat menghemat akan menjadi keuntungan sendiri kepada masyarakat, untuk biaya pembayaran bisa ditekan dan pemerintah akan bisa menghemat biaya pengeluaran.
“Warga Kota Tebing Tinggi perlu mensosialisasikan penghematan energi seperti pemakaian listrik dirumah, contoh penghematan tersebut seperti mematikan Air Condisioner (AC) jika tidak diperlukan, mengatur jam pemakaian AC. Lain lagi, mematikan lampu yang tidak berguna serta mencabut wayar tersambung di barang barang elektronik seperti televisi, rice cooker dan barang elektronik lainnya”, papar Dimiyathi.
Jadi, kebijakan untuk menekan angka inflasi, Pj Walikota juga mengajak seluruh masyarakat untuk menanam berbagai komoditi dengan gerakan tanam pangan cepat panen seperti cabe dan bawang, dalam hal ini masyarakat bisa memanfaatkan halaman rumah yang dijadikan pertanian kota dengan sistem tanaman cepat panen, dengan adanya program ini, kita mampu memperdayakan masyarakat untuk bisa produktif dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga akan sayur mayur.
“Dalam menggalakan program gerakan tanam pangan cepat panen kepada masyarakat akan mendukung pemerintah dalam menekan angka inflasi. Kepada PKK Kelurahan juga diharapkan produktif dalam mengembangkan sistem tanam cepat panen, semua itu butuh inisiasi dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas di semua kelurahan yang ada di Kota Tebing Tinggi”, jelasnya.
Bukan gerakan tanam pangan cepat panen saja yang akan dilakukan oleh Pemko Tebing Tinggi kepada masyarakatnya, tetapi dalam menekan angka inflasi di Kota Tebing Tinggi butuh kerjasama dengan daerah lain, seperti dalam hal hasil sektor pangan yang berlebih atau surplus, maka daerah yang kekurangan akan membeli dari daerah penghasil.
Untuk potensi kerjasama antar daerah bisa dilakukan dengan kesepakatan bersama dalam penanganan komoditi pokok seperti ketersedian pasokan pangan seperti beras, dimana Kota Tebing Tinggi bisa menjalin kerjasama dengan Kabupaten Sergai sebagai sentra penghasil beras dan juga bekerjasama dengan Pemkab Simalungun sebagai sentra komoditi sayur mayur, cabai dan lainnya.
Jadi, jelas Dimiyathi, dalam menekan angka inflasi juga dibutuhkan penanganan dan pengamanan program bantuan dari pemerintah kepada masyarakat, maka dengan itu kita harus meningkatkan jaring pengaman sosial (JPS) kepada masyarakat seperti anggaran bantuan sosial, anggaran belanja tidak terduga, relokasi anggaran DAU dan bantuan sosial dari pusat seperti bantuan subsidi pemerintah BLT BBM dan sembako yang dilaksanakan di Kantor Pos Kota Tebing Tinggi.
“Dengan adanya program program tersebut, kita berharap laju angka inflasi bisa ditekan di Kota Tebing Tinggi”, harapnya.
Sebelumnya, dalam laporannya pada rapat Tim TPID Kota Tebing Tinggi pada Kamis (20/10/2022) lalu di Ruang Dahlia Lantai III Gedung Balai Kota, Dinas Sosial menyampaikan bahwa jumlah DTKS Kota Tebing Tinggi sebanyak 29.328 KK atau 91.550 jiwa. Dan penerima PKH tahap II tahun ini sudah terealisasi sebesar 99 persen. Dinsos juga telah menganggarkan program perlindungan sosial untuk mengatasi inflasi sebesar Rp. 1.823.060.000,-
Sedangkan Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian menyampaikan produksi tanaman pangan dan hortikultura masih cukup untuk memenuhi sebagian kebutuhan Kota Tebing Tinggi, seperti beras, jagung, dan sayur sayuran. Untuk urban farming sendiri masih berjalan walaupun belum maksimal karena yang
aktif sampai dengan saat ini tiga kelompok tani saja.
Kadis DKPP juga menyampaikan bahwa untuk produksi padi sendiri, Tebing Tinggi belum mampu untuk mencukupi kebutuhan sendiri, untuk itu DKPP mencoba untuk membuat penangkaran benih padi baik padi biasa maupun padi organik dan sudah berhasil dipasarkan kebeberapa tempat. (RP)
