Liputan4.Com – Lombok Timur, NTB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang tergabung dalam Komisi III melontarkan kritikan keras terhadap unsur Pimpinan OPD saat rapat terkait KUA-PPAS APBD Perubahan. Rapat bertempat diruang rapat Komisi lantai II Gedung DPRD Lotim. Senin (29/08/ 2022).
Kritikan keras tersebut dilontarkan karena beberapa pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) malah tidak membawa data sebagaimana yang diharapkan.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, membuat para wakil rakyat geram. Sejumlah anggota Komisi III beserta, Wakil Ketua DPRD Lotim, M. Badran Acsyid, meminta supaya rapat itu ditunda karena dinilai hanya membuang waktu.
“Kita ini rapat penting terkait anggaran. Jadi harus disertai data-data,”terang M. Tohri salah satu anggota Komisi III.
Kritikan juga disampaikan, Muallani yang mengingatkan supaya OPD maupun bagian sekretariat DPRD Lotim untuk serius menyikapi apa yang menjadi permintaan Komisi III. Ditegaskan bahwa tanpa adanya data, tidak bisa dilakukan analisis terhadap data yang nantinya merujuk pada kebutuhan anggaran untuk dibahas dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2022.
“Ini kita rapat atau mendengar cerita? Agenda rapat kita berbicara anggaran, jadi harus disertai data-data,”kritik Muallani.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman menyayangkan lambatnya proses penyajian dan pengajuan berkas pembahasan KUA-PPAS Perubahan oleh Pemda Lotim ke DPRD.
Menurutnya, pengajuan berkas KUA-PPAS itu seharusnya diajukan pada awal bulan Agustus, sehingga pembahasannya dapat final pada minggu kedua bulan Agustus 2022.
“Berkas pembahasan KUA-PPAS Perubahan sama sekali belum kami Terima, apalagi KUA-PPAS untuk APBD induk nantinya. Sampai saat ini belum jelas kapan dimasukkan materi pembahasannya,”bebernya.
Terkait kekacauan ini, para wakil rakyat ini menilai yang dapat menjawabnya hanya Sekratris Daerah (Sekda) Lotim (Plh Sekda). Maka dari itu, ia meminta kepada Sekretaris DPRD Lotim untuk menghadirkan Plh Sekda, Kepala BPKAD dan OPD terkait lainnya pada rapat berikutnya yang diagendakan pada, Selasa besok.
“Kami minta supaya para pemangku kebijakan anggaran itu dihadirkan. Kita ingin penjelasan dan penyajian data yang jelas. Itu harus karena ini kita berbicara terkait anggaran,”tambah Wakil Ketua DPRD Lotim, M. Badran Acsyid.
Adapun pada rapat yang ditunda ini, pejabat OPD yang hadir diantaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris DPRD Lotim. (red)
Berita dengan Judul: Pimpinan OPD Tidak Bawa Data. Rapat KUA-PPAS APBD Perubahan Di Tunda DPRD Lotim. pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com. oleh Reporter : Makbul
