MALUKU UTARA – Ketua relawan Bravo24, Anton Hardi menilai pernyataan Ahmad Hidayat Mus eks Bupati Kepulauan Sula, yang menyatakan Aliong Mus gagal membangun Taliabu diduga sarat akan kepentingan politik.
Bagaimana tidak, Kabupaten Pulau Taliabu yang dimekarkan pada tahun 2013 dari kabupaten Kepulauan Sula dan pada usia 11 Tahun Kabupaten Pulau Taliabu masih mengalami banyak ketertinggalan dalam berbagai bidang infrastruktur, hanya saja ketertinggalan infrastruktur itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah taliabu.
“Ini PR bersama sebab ada juga tanggung jawab provinsi bahkan pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan didaerah. Akan tetapi, kita semua bisa melihat sejauh mana kepedulian pemerintah provinsi terhadap pembangunan di Pulau Taliabu,” tuturnya.
Anton menjelaskan, era kepemimpinan Aliong Mus pembangunan gencar dilakukan mulai dari pembukaan badan jalan yang diperkirakan telah mengelilingi Pulau Taliabu.
“Bukan hanya infrastruktur jalan, perkantoran juga di bangun, hanya saja memang tidak langsung tuntas seperti apa yang kita inginkan. Semuanya itu, karna faktor anggaran yang sangat minim bahkan yang paling rendah di Maluku Utara,”jelasnya
Menurutnya, AHM yang mencoba membandingkan Taliabu dengan kabupaten tetangga sangat tidak adil, sebab Taliabu mekar tanpa jejak pembangunan yang signifikan dari pemerintahan sebelumnya.
“Aliong Mus membangun Taliabu dari nol, meski dengan kemampuan anggaran yang minim, namun dia berhasil mengubah wajah taliabu,” tutupnya.
