Unjuk rasa besar-besaran meletup di berbagai kota besar Iran sejak 19 September hingga 22 September 2022. Sasaran utama demonstrasi tersebut adalah satuan polisi moralitas Iran, yang biasa dijuluki “Ershad”. Satuan Ershad, bertugas menjaga keteraturan publik sesuai syariat, dianggap bertanggung jawab atas tewasnya Mahsa Amini, perempuan 22 tahun yang sempat ditahan karena kurang rapi mengenakan jilbab.
Hingga artikel ini dilansir, sebanyak tujuh orang tewas dari berbagai lokasi unjuk rasa seantero Iran, sedangkan lebih dari 450 orang lainnya dilaporkan luka-luka. Mereka yang tewas atau luka mengalami bentrok langsung dengan polisi anti huru-hara Iran yang berusaha memadamkan demonstrasi.
Protes besar-besaran ini secara mengejutkan diikuti bukan hanya oleh para perempuan yang bersimpati atas tewasnya Mahsa Amini. Banyak lelaki muda di Iran, berusia di bawah 30 tahun, terlibat aktif menggalang unjuk rasa serta mendukung kelompok feminis membangkang terhadap paksaan pemerintah soal pemakaian jilbab yang ketat. Dalam salah satu video yang viral dari insiden di Teheran pada 20 September, tampak rombongan lelaki muda mengeroyok polisi anti huru-hara di jalanan karena melarang mereka berdemo. Ini tindakan amat berani, mengingat orang yang aktif melawan petugas bisa dijatuhi hukuman mati di Iran.
Di Ibu Kota Teheran, Mashhad, Isfahan, dan banyak kota lain, perempuan muda membuat api unggun dengan cara membakar jilbab. Ada juga perempuan yang secara simbolis memotong rambutnya di ruang publik, serta menari bersama rekan lelaki memprotes respons pemerintah dalam kasus kematian Amini.
Solidaritas generasi muda ini menurut beberapa pengamat tidak pernah terjadi sebelumnya di Iran, dan diyakini membuat petinggi pemerintahan konservatif di negara tersebut pusing bukan kepalang. Kasus ini sekaligus memicu kecaman internasional terhadap Iran dari berbagai negara dan lembaga perlindungan perempuan.
Perempuan Iran diwajibkan mengenakan penutup kepala atau jilbab, sejak massa revolusi Islam berhasil menggulingkan kerajaan pada 1979, mengubah Iran menjadi republik berbasis agama. Namun, penerapan aturan jilbab itu bervariasi sesuai presiden yang menjabat. Kadang ketat, namun ada juga presiden Iran yang melonggarkan aturan, dengan mengizinkan rambut perempuan terlihat. Patut diingat, sebelum revolusi Islam, banyak penduduk kota besar Iran terhitung sekuler dan banyak yang memiliki pendidikan ala Barat.
Larangan melepas jilbab di tempat umum berubah menjadi sangat ketat sejak Ebrahim Raisi menjabat sebagai presiden pada 2021. Sosok agamis ini mendapat dukungan dari Imam Ayatollah Ali Khamenei, yang dalam khotbah menyebut perempuan tidak berkerudung sama buruknya seperti pencuri.
Mahsa Amini dianggap sebagai martir yang memicu penolakan atas aturan jilbab tersebut. Berdasarkan keterangan pihak berwajib, Mahsa Amini meninggal karena serangan jantung mendadak saat berada dalam tahanan pada Selasa 13 September 2022. Polisi mengatakan, Mahsa sedang menjalani “sesi pendidikan ulang” supaya tak lagi melanggar aturan wajib jilbab di kemudian hari. Namun keluarga dan saksi mata menyatakan mengalami cedera otak parah akibat dipukuli anggota polisi moral saat diseret ke mobil tahanan.
Wartawan asal Iran Reza Haghighatnejad, yang diasingkan oleh pemerintah, menyatakan gelombang protes atas kematian Amini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia meyakini Ayatullah Ali Khamenei, pemimpin spiritual tertinggi Iran, tidak menyangka demo seputar kekerasan aparat terhadap perempuan bisa menyulut aksi solidaritas, bahkan bentrokan, di berbagai kota. Dia menganggap ketiadaan pernyataan publik dari Khamenei selama demo meluas, menandakan pemimpin uzur itu kebingungan merespons situasi. “Tidur saja terus Pak Tua, rakyat Iran kini mulai bangun,” ujar Reza lewat akun Twitternya.
Beberapa demonstrasi lintas kota pernah terjadi selama lima tahun terakhir di Negeri Para Mullah itu, namun mayoritas karena warga memprotes kenaikan harga bahan pokok atau menuntut dibukanya lapangan kerja. Demonstrasi sepekan terakhir murni dipicu kasus kematian Amini di tangan polisi moral.
Presiden Raisi, yang kekuasannya masih di bawah Ayatullah Khamenei, dilaporkan sudah menghubungi keluarga Amini untuk melakukan klarifikasi. Dia juga menjanjikan adanya penyelidikan mengapa Amini meninggal di tahanan. Di luar itu, mayoritas petinggi Iran bungkam merespons gelombang unjuk rasa anak-anak muda yang bersolidaritas terhadap mendiang Amini.
Raisi sempat menyinggung unjuk rasa anak muda di negaranya ditunggangi oleh “musuh-musuh Islam.” Hal itu disampaikan sang presiden saat menghadiri Sidang Umum PBB di New York, pada 22 September 2022. Dia menilai negara Barat lebih sering membunuh perempuan tak berdosa saat melakukan invasi di Timur Tengah, sehingga kecaman internasional atas kasus kematian Amini dianggapnya sebagai “standar ganda” negara Barat saat memandang isu hak asasi manusia.
Bagaimanapun, unjuk rasa ini menunjukkan bahwa agenda konservatif Raisi, dengan mengerahkan Ershad untuk “mendisplinkan” busana perempuan tidak disambut positif oleh anak-anak muda Iran. Selain itu, pemerintah Iran menurut pantauan lembaga HAM internasional akhirnya menempuh kekerasan untuk meredakan unjuk rasa. Saat menghadapi demonstran di beberapa provinsi kawasan Barat Iran, polisi tercatat menembakkan peluru tajam terhadap kerumunan massa.
Pemerintah Iran, lewat keterangan tertulis, turut mengkambinghitamkan kelompok separatis Kurdi sebagai penggerak unjuk rasa nasional beberapa hari terakhir. Menariknya, dari catatan VICE, sebagian lokasi unjuk rasa terjadi di basis massa fanatik pengikut mazbah Syiah, yang artinya kantong pendukung republik Islam dan Ayatullah Khamenei.
Nada al-Nashif, Pelaksana Tugas Kepala Dewan HAM PBB menyatakan pihaknya menerima belasan rekaman video amatir, yang menunjukkan tindakan brutal polisi terhadap para perempuan di Iran. Dewan HAM PBB akan menyelidiki kebenaran video-video tersebut.
“Untuk saat ini, PBB meminta otoritas keamanan Iran menahan diri agar tidak menyerang, melukai, dan menahan perempuan yang dianggap melanggar aturan busana,” ujar Nashif.
PBB sekaligus mendesak Iran menghormati hak warga mengungkapkan pendapat, sekaligus menyediakan ruang penyelidikan yang adil bagi korban kekerasan aparat saat menegakkan aturan berbusana.
