Liputan 4.com,Bangka Barat
Pemilihan umum adalah salah satu proses demokrasi yang dilakukan secara berkala di Indonesia. Setiap tahapan Pemilu memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat yang berbeda beda, dan dengan eskalasi yang berbeda-beda, dan dengan eskalasi yang berbeda-beda juga. Bagi Polri sendiri adanya pesta demokrasi menjadi tantangan yang harus terselesaikan dengan baik karena Kepolisian menjadi salah satu ujung tombak yang mengamankan jalannya Pemilu. Rabu 26 Juli 2023
Hal ini sesuai dengan amanah yang diemban Polri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menyiapkan rencana pengamanan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 lebih awal meliputi anggaran , jumlah personel serta sarana dan prasarana. Perhatian terhadap kesiapan sarana dan prasarana Polri juga sejalan dalam mendukung Polri yang presisi, dimana salah satu kebijakan transformasi organisasi adalah kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana Polri dalam aksi pengadaan sarana, prasarana, dan peralatan secara transparan, berkualitas, dan sesuai kebutuhan.
Dan salah satu sarana yang perlu mendapatkan perhatian adalah kesiapan sarana pada penyelenggaraan sistem telekomunikasi berupa alat komunikasi Polri yang efektif dan tepat guna yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2011 tentang penyelenggaran sistem telekomunikasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Hal ini untuk mengoptimalkan komunikasi antar petugas dan mempercepat respon terhadap situasi yang terjadi serta untuk mendukung menjamin kelancaran koordinasi dalam salah satu atau lebih sistem komando baik secara vertikal maupun horizontal. Dan selanjutnya diharapkan kesiapan alat komunikasi ini menjadi bagian penting untuk mendukung pengamanan Pemilu 2024.
Dengan latar belakang dan melihat kondisi empirik tersebut, maka Puslitbang Polri memandang perlu melakukan penelitian *Evaluasi Mutu Alat Komunikasi Polri dan Penggelarannya Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024 di jajaran Polda Kep. Bangka Belitung sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) Polda yang menjadi sample penelitian.
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah; 1) mengidentifikasi dan menganalisis mutu alat komunikasi radio Polri yang tergelar saat ini; 2) menganalisis kondisi, kualitas, dan fungsi penggelaran alat komunikasi radio Polri yang ada saat ini.
Adapun personel tim peneliti terdiri dari Kombes Pol Harvin Raslin, S.H., selaku Ketua Tim, dengan anggota Kompol Septi Astuti, S.T., M.T., Penata TK I Mulyanto, S.E. didampingi oleh Konsultan dari Universitas Bhayangkara Jaya Irjen Pol (P) Dr. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H.
Kapolres Bangka Barat menyampaikan dari hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat yang positif untuk kepolisian dalam pelaksanaan tugas pengamanan pemilu tahun 2024 di wilayah Bangka Belitung khususnya di Bangka Barat
“Kami berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi positif dalam memperkuat dan meningkatkan kapabilitas kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas pengamanan Pemilu 2024, demi terciptanya proses Pemilu yang aman, tertib, dan damai.” Ujar Kapolres Bangka Barat AKBP Ade Zamrah SIK.
(Budi Pardi)
