Liputan4.com –Luwu Utara– Si Propam Polres Luwu Utara melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Terduga Pelanggar yang di laksanakan di aula besar polres luwu utara, Selasa (24/08/21) Pukul 09.00 Wita.
Dalam pelaksanaan sidang komisi kode etik polri yang di lakukan oleh 2 (dua) terduga pelanggar personel polres luwu utara yakni :
1. BRIPKA TAMRIN, NRP 85040958, Jabatan Ba Sat Sabhara Polres Lutra, melanggar Pasal 14 Ayat huruf a PP RI No. 1 tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 11 huruf e tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
2. BRIPKA SYARIFUL, NRP 82120592, Jabatan Ba Sat Sabhara, melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a PP RI NO. 1 TAHUN 2003 Ttg Pemberhentian Anggota Polri dan atau Pasal 7 ayat (1) Huruf b dan Pasal 11 Huruf d Perkap No. 14 Tahun 2011 Ttg Kode Etik Profesi Profesi Polri.
Sidang Komisi Kode Etik Polri di pimpin oleh Waka Polres Luwu Utara Selaku Ketua Sidang Kompol Amiruddin, Wakil Ketua KKEP , Kabag Sumda, AKP Moh. Fadil H. Said, S.Pd dan Anggota KKEP, Kasat Binmas AKP I Gusti Putu Ngurah dan di dampingi IPTU Suparno, SH (BIDKU POLDA) dan IPDA Sabri, SH(BIDKU POLDA) sebagai penuntut Kasi Propam IPDA Dwiato, S.E, BRIGPOL Adi Purnomo (Akreditor), Sekretaris Sidang AIPDA Wardian F., Ba Si Propam (Perkara terduga pelanggar BRIPKA TAMRIN), Bripka P. DADI, Ba SiPropam (Perkara terduga pelanggar BRIPKA SYARIFUL), Pengawal AIPTU Anwar, SH (PS. Kanit Propam Sek Malangke), AIPTU Heri. S (PS. Kanit Propam Sek Sabbang), BRIPKA Ramadhan ( PS. Kanit Propam Sek Masamba) dan BRIPKA Listan Engga (PS. Kanit Propam Sek Mappedeceng)
Wakapolres luwu utara mengungkapkan bahwa pelaksanaan sidang komisi kode etik polri ini di lakukan Pemeriksaan Saksi-saksi, Pemeriksaan para terduga pelanggar serta Pemeriksaan Barang Bukti
Adapun tuntutan dari Penuntut terhadap perkara KEPP untuk Terduga Pelanggar a.n. BRIPKA TAMRIN, yaitu :
1. Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;
2. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi selama 5 (lima) tahun.
Selain itu tuntutan dari Penuntut terhadap perkara KEPP untuk Terduga Pelanggar a.n. BRIPKA SYARIFUL, yaitu :
1. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/ atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
3. Sanksi administratif berupa direkomendasikan dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi selama 2 (dua) tahun.
Dari hasil putusan Sidang KKEP terhadap kedua Pelanggar di atas yaitu
1. Tehadap Pelanggar a.n. BRIPKA TAMRIN, NRP 85040958, Jabatan Ba Sat Sabhara Polres Lutra, yaitu :
a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/ atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
c. Sanksi administrasi berupa direkomendasikan dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi selama 3 (tiga) tahun.
2. Terhadap Pelanggar a.n. BRIPKA SYARIFUL, NRP 82120592, Jabatan Ba Sat Sabhara Polres Lutra, yaitu :
a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/ atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
c. Sanksi administrasi berupa direkomendasikan dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi selama 1 (satu) tahun.
Mengenai putusan hasil Sidang KKEP tersebut, kedua Pelanggar di atas menyatakan bahwa mereka berdua menerima hasil putusan Sidang KKEP tersebut dan tidak berniat untuk mengajukan banding
Berita dengan Judul: Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Propesi anggota polres Luwu Utara pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Samsul
