Liputan4.com – Lombok Tumur NTB – Wakil Ketua DPRD Lombok Tumur (Lotim) Nusa Tenggara Barat (NTB).H.Daeng Paelori memimpin rapat paripurna hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memenuhi target di tahun 2022. Acara tersebut dihadiri Sekda Lotim H.M.Juaini Taofik,M.AP bertempat dirupatama DPRD Lombok Timur. Senin (09/01/2023).
Panitia Pansus membeberkan 12 point penyebab rendahnya realiasasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya ada kebocoran,biaya pungut yang masih tinggi,banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan, kurangnya kesadaran masyarakat, banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang digali oleh instansi lebih tinggi.
Kemudian pajak kendaraan bermotor (PKB),termasuk tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, sebab semua jenis pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak langsung, ditarik pemerintah pusat.
Laporan pansus dibacakan Farouk Bawazier dengan menyampaikan sejumlah saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah diantaranya melihat masih terbatasnya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang professional dan kompeten, Pansus meminta upaya peningkatan kompetensi serta komitmen SDM pengelola pajak-retribusi.
Kemudian upaya dapat dianggarkan melalui masing-masing OPD pengelola pendapatan,lalu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, digitalisasi, dan pemungutan PAD secara daring (online). Hal ini menyangkut masih adanya pembayaran pajak-retribusi yang tidak disertai bukti penerimaan yang sah.
”Perlu diingat juga belum terbangunnya sistem pemantauan secara real time pada pos penerimaan PAD yang ada,”kata Farouk.
Adapun diantaranya adanya kebocoran,biaya pungut yang masih tinggi,banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan, kurangnya kesadaran masyarakat, banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang digali oleh instansi lebih tinggi.
”Perlu diingat juga belum terbangunnya sistem pemantauan secara real time pada pos penerimaan PAD yang ada,”kata Farouk.
Pada kesempatan itu juga Pansus menyampaikan pentingnya menyusun rencana strategis peningkatan PAD dalam periode tertentu dan implementasinya dalam bentuk rencana rencana aksi peningkatan PAD.
Hal tersebut tentu harus dibarengi implementasi yang konsisten, baik secara program maupun dukungan anggaran.Sehingga perlu mendorong optimalisasi kerja sama antar pihak di berbagai bidang, utamanya terkait pengembangan sistem elektronik di seluruh pos potensial penerimaan PAD.
”Pemerintah daerah juga harus memperhatikan lebih mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PAD pada OPD pengampu yang nilainya besar,” ujarnya.(red)
Berita dengan judul: Pansus DPRD Lotim, Beberkan 12 Point Penyebab Rendahnya Realisasi PAD Lombok Timur NTB. pertama kali tampil pada LIPUTAN4.COM. Reporter: Makbul
