Partai Komunis Tiongkok memboikot label fast-fashion H&M karena menolak pakai kapas yang diproduksi oleh kelompok etnis minoritas di Xinjiang. Orang Uighur diduga terjebak dalam praktik kerja paksa.
Liga Pemuda Komunis dari partai tersebut mengunggah serangkaian postingan di platform media sosial Weibo yang menyerang perusahaan asal Swedia. H&M dituduh berbohong tentang pelanggaran HAM di Xinjiang.
“[H&M] membuat kebohongan dan memboikot kapas Xinjiang, tapi masih ingin mencari keuntungan di Tiongkok?” bunyi salah satu postingannya, memicu gelombang amarah warganet. “Jangan mimpi, deh!”
Berbagai merek internasional berjanji akan stop impor kapas dari Xinjiang, yang memproduksi sekitar seperlima kapas dunia, menyusul isu adanya kerja paksa di wilayah itu. Pemerintah Tiongkok telah menahan ratusan ribu warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya dengan alasan “pendidikan ulang”.
Media nasional bahkan turut melancarkan serangan terhadap H&M, tepat ketika pemerintah membalas sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris dan Kanada. AS sendiri telah melarang impor kapas dan tomat dari Xinjiang sejak Januari lalu.
Beijing membantah tuduhan tersebut dan bersikeras ingin mengentaskan warga minoritas dari kemiskinan dengan membekali mereka keterampilan kerja. Pemerintah lebih lanjut mengklaim pelanggaran HAM hanyalah karangan kelompok anti-pemerintah.
Pada Rabu waktu setempat, produk H&M sudah hilang dari situs jual beli Taobao. Toko online-nya juga tidak bisa diakses. Alibaba, perusahaan induk Taobao, tidak menanggapi permintaan VICE World News untuk berkomentar.
Huang Xuan dan Victoria Song, artis yang sempat menjadi brand ambassador H&M di Tiongkok, mengakhiri kesepakatan mereka dengan label karena kecewa. Menurut pernyataan resmi yang populer di Weibo, mereka mengecam segala bentuk pencemaran nama baik yang ditujukan kepada negara.
H&M tidak menanggapi permintaan VICE World News untuk berkomentar.
Warganet Tiongkok juga menyerukan boikot terhadap merek lain yang menolak pakai kapas Xinjiang. Beberapa di antaranya adalah Uniqlo, Nike dan Gap. Better Cotton Initiative (BCI), organisasi nirlaba yang mengeluarkan akreditasi bisnis berkelanjutan, juga mendapat kecaman karena menghentikan kegiatan perizinan di Xinjiang.
Aksi boikot memaksa label fesyen memilih antara mematuhi kemauan Beijing dan memenuhi persyaratan etika yang dituntut konsumen internasional dan pegiat HAM. Jika memilih yang terakhir, itu berarti perusahaan harus siap hengkang dari Tiongkok.
Anta Sports, perusahaan pakaian olahraga Tiongkok yang terdaftar di Hong Kong, mengumumkan akan keluar dari BCI melalui postingan Weibo. “Selama ini, kami membeli dan menggunakan kapas dari Tiongkok, termasuk Xinjiang,” pihak perusahaan menegaskan.
Pemerintah Tiongkok sudah berulang kali memboikot perusahaan dan pemerintah luar negeri yang bertentangan dengan Beijing. Produk budaya Korea dicekal setelah Seoul menggunakan sistem rudal anti-balistik AS pada 2016. Media Tiongkok juga mengajak masyarakat memboikot semua perusahaan yang mengakui Taiwan sebagai negara. Beijing mengklaim Taiwan berada di wilayah Tiongkok.
Follow Viola Zhou di Twitter.
