Liputan4.com LEBAK- (OPINI) Setelah bertahun tahun sempat tertunda ahirnya Pemerintah provinsi Banten merealisasikan pembangunan RSUD Cilograng, bersumber dari APBD tahun 2022 provinsi Banten mengalokasikan anggaran hampir 72 Milyar untuk pembangunan RSUD cilograng, hasil lelang tender PT PP urban berhasil memenangkan tender yang dilakukan secara terbuka oleh dinas kesehatan Banten ,
Groundbreaking pembanguan yang dilakukan gubernur Banten dilakukan di RSUD Labuan pada tanggal 8 Maret 2022, Dengan. Pelaksanaan pekerjaan waktu 240 hari kalender, dan selesai di bulan November 2022, kini pembangunan RSUD cilograng sudah memasuki tahapan pembangunan gedung, dari hasil pantauan lapangan 5 gedung sudah mulai di kerjakan pihak PT PP urban, sementara 2 gedung utama UGD belum di mulai pengerjaannya, pemerintah berharap pembangunan RSUD cilograng ini bisa meningkatkan kehidupan di wilayah perbatasan dengan nantinya adanya pekerja lokal yang ikut dalam pelaksanaan pembagunan tersebut.
Pembangunan RSUD cilograng yang di menangkan tendernya oleh PT PP urban ternyata di Subkon kan,hasil pantauan kami di lapangan ada beberapa subkon atau vendor baik PT, CV bahkan ada subkon perorangan, ada Keterlambatan di pembangunan RSUD cilograng dimana pekerjaan cut&fill yang ditargetkan selesai 25 hari ternyata baru bisa di selesaikan hampir tiga(3 ) bulan, pakta dilapangan lokasi kegiatan 80 % Bebatuan padat batu karang putih, Kecilnya nilai harga dalam kontrak di pekerjaan tersebut menjadikan kelabakan, dimana dalam satuan harga barang dan jasa di kabupaten Lebak saja untuk cut&fill itu dikisaran paling murah Rp.35,000/Kubik itu untuk galian tanah biasa sedangkan di PP urban hanya Rp 22 230/kubik, padahal galian yang dilakukan 80% Bebatuan Karang padat, dari total anggaran hampir 72 Milyar tersebut pihak perusahaan diyakini akan cari keuntungan dikisaran 30 sampai 35% paling minim bahkan bisa lebih, dari nilai kontrak, sementara pihak subcon/ vendor yang mendapatkan pekerjaan dari PT PP urban akan juga mencari keuntungan dikisaran minimal 15% sampai 25% dari setiap pekerjaan, sebetulnya dengan invoice yang di cantumkan sampai 3 bulan, keuntungan vendor sangat minim untuk persentase tersebut. Minggu 4/9/2022
Kita tahu bahwa Pemerintah provinsi Banten dalam membuat rencana anggaran biaya (RAB) tentunya akan mengunakan standar harga barang dan jasa provinsi Banten, namun Paktanya dilapangan pekerjaan yang di berikan pada vendor baik perorangan maupun CV atau PT harganya sangat minin jauh dari kata standar, ini jelas akan berdampak pada buruknya kualitas dan kuantitas material dan juga murahnya upah yang di dapat pekerja, padahal pekerja pembanguan RSUD cilograng ini di dominasi warga lokal, sesuai anjuran gubernur banten untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan sebagai bentuk pemberdaya buat masyarakat setempat, dalam rangka meningkatan ekonomi masyarakat sekitar.”
Untuk bedah terkait murahnya upah di RSUD cilograng kita ulas dalam episode 2
Minimnya nilai pekerjaan yang di laksanakan vendor jelas akan berdampak pada kualitas dan kuantitas juga, dimana pihak vendor akan mencari material murah dengan kualitas rendah untuk mencapai keuntungan yang direncanakan, disini kita bisa melihat HOK pekerja, jelas sangat murah di projek RSUD cilograng ini, dimana para tukang bangunan di wilayah cilograng untuk kerja di rumahan pribadi saja gajihnya perhari 120 ribu sampai 150 ribu sementara kenek tukang itu diantara 100 ribu sampai 120 ribu, belum lagi kalo kerja di luar masih dapat makanan,roko dan kopi gratis,
Hasil dari pantauan kami dilapangan pekerja buruh di PP urban. Cilograng digajih di kisaran 70 ribu – 80 ribu/hari untuk pinising sementara elektikal itu kisaran 100 ribu rupiah, kalo di potong makan 2 kali, berapa mereka ada sisa, itu dampak dari minimnya nilai harga satuan yang di berikan pada para vendor sehingga tidak bisa membayar gajih dengan upah standar, besaran nilai harga satuan yang diberikan PP urban pada Vendor, contoh saja kubikasi pekerjaan pondasi turap dan pagar, nilai yang diberikan pada vendor hanya 550.000/kubik sudah Olin batu, pasir, upah semen, padahal kita tau satuan harga yang di keluarkan pihak pemerintah kabupaten Lebak saja itu hampir dua kali lipat lebih besar, kisaran Rp.1,500.000 lebih/kubik kadinya,
Angka yang minin dalam.satuan harga PP urban untuk vendor Dan telatnya pembayaran yang dilakukan Jelas akan berdampak negatif pada pelaksanaan pembangunan RSUD cilograng, kualitas dan kuantitas juga jelas diragukan, kita masyarakat wajib memantau kegiatan pembanguan RSUD cilograng agar pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan pemerintah, mari kita antisipasi adanya dugaan kongkalingkong antara pengawas dan pelaksana kerugian. Negara dan tentunya masyarakat penerima manfaat RSUD cilograng, kita berharap pihak terkait baik legislatif maupun yudikatif, agar melakukan pengawasan yang lebih untuk RSUD cilograng Penulis Hasan Sadeli
Berita dengan Judul: Mengulas Pakta dan Realita Dilapangan Pembangunan RSUD Cilograng Episode 1 pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com. oleh Reporter : L4Banten
