Ada teori konspirasi yang bilang lagu rock legendaris “Wake Me Up When September Ends” dibuat Green Day karena kelewat risih sama riuhnya pembahasan Komunisme di Indonesia setiap akhir bulan ini. Daripada pusing ngeliatin lini masa kalau mulai ada yang debat soal komunisme, mending ditinggal tidur aja ampe ganti bulan dan ganti topik pembicaraan. Teori ini emang enggak bisa saya buktikan keasliannya, namanya juga konspirasi. Tapi seenggaknya cukup relatable buat sebagian netizen se-Indonesia saban tahun.
Seruan untuk berhati-hati pada hantu Komunisme lazimnya semakin gencar menjelang peringatan tragedi berdarah Gerakan 30 September (G30S). Yang bikin lelah, perbincangan yang beredar justru bukan diskusi terkait apa yang sebenar-benarnya terjadi pada malam pergantian bulan, 56 tahun lalu itu. Isinya melulu Komunisme, Komunisme, dan Komunisme. Dan tahun ini, mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo, untuk kesekian kalinya, mengambil peran menakut-nakuti publik soal hantu komunisme.
Dalam sebuah webinar berjudul “TNI vs PKI” pada Minggu (26/9) kemarin, Gatot cerita bahwa ia kaget saat mendapati tak ada lagi patung Soeharto dan 7 korban G30S (disebut Pahlawan Revolusi) terpajang di Museum Dharma Bhakti Kostrad, Jakarta Pusat. Fakta ini, menurut Gatot, merupakan indikasi “penyusupan paham komunis di tubuh TNI”. Analisis lompat-lompat yang langsung bikin auto tepok jidat.
Padahal, Pak Gatot enggak perlu khawatir, sebab satu-satunya hal yang berhasil menyusup ke benak masyarakat Indonesia saat ini adalah kekaguman atas lesung pipit Shin Min Ah dalam serial drama korea Hometown Cha-Cha-Cha.
Kalau boleh lebih serius, apa yang Pak Gatot lakukan dengan selalu mengaitkan 30 September dengan kebangkitan Komunisme, berpotensi menyesatkan. Jangankan kita yang awam, para sejarawan sendiri belum bersepakat siapa sesungguhnya dalang pembunuhan tujuh pimpinan TNI AD saat itu. Setidaknya ada lima versi cerita tentang siapa pelaku G30S. Selain PKI, pimpinan TNI AD, Sukarno, Soeharto, dan Dinas Intelijen Amerika Serikat (CIA) juga dituding sebagai mastermind dalam masing-masing versi.
“Masih ada perbedaan pandangan [antar-sejarawan]. Sebenarnya, dari sumber-sumber arsip yang tersedia, sudah cukup banyak kesaksian tentang itu [G30S]. Tinggal menggali ingin melihat dari sudut pandang mana: versi resmi, akademisi, korban, atau pelaku,” ujar sejarawan Andi Achdian kepada VICE.
“Tapi, pokok penting dari perbedaan itu adalah dialog yang terbuka, bukan paksaan untuk menerima salah satu versinya. Mempelajari secara objektif tentang G30S adalah menggali langsung sumber-sumber yang tepercaya dan telah dikritisi proses pembuatan sumbernya. Kajian-kajian akademis akan sangat membantu dalam proses ini. Jadi, tidak hanya mengandalkan pada disinformasi tentang peristiwa itu,” tambahnya.
Andi menilai generasi sekarang tetap relevan untuk mempelajari tragedi G30S, khususnya agar peristiwa kisruh politik serupa tidak terulang kembali. Pertanyaannya, awam yang hanya mendapatkan informasi peristiwa ini dari pelajaran di sekolah saja harus mulai mengulik dari mana?
“Mungkin [dari] para peneliti asing di luar Indonesia. Mereka cukup berjarak tentang [isu] ini [sehingga terkesan lebih obyektif]. Misalnya, yang paling awal adalah Robert Cribb tentang The Indonesian Killings [1990]. Dalam negeri, upaya objektif bisa dilihat dalam jurnal sejarah dari para sejarawan. Bisa dilihat di situsnya (tautan ini). Ada pembahasan khusus tentang G30S dalam arsip terbitan lamanya,” ujar Andi.
Penjelasan dari Andi bikin kami lebih penasaran. Dengan berbagai akses terhadap informasi saat ini, apakah masyarakat Indonesia lantas tergerak membuka diri bahwa narasi seputar G30S tidak lagi tunggal? Apakah lebih terbukanya akses informasi setelah Reformasi membuat generasi sebelum dan sesudah Reformasi punya pemahaman berbeda tentang tragedi ini?
Untuk menjawabnya, kami bertanya pada perwakilan dua generasi. Pertama, mereka yang dewasa di awal Orde Baru. Kedua, mereka yang lahir pasca-Reformasi. Berikut hasil obrolan kami seputar pemahaman mereka terkait G30S.
SEKAR, KELAHIRAN 2000
VICE: Tanpa melihat Google, apa yang kamu pahami tentang G30S selama ini?
Sekar: Sepemahamanku, gerakan ini tuh tragedi di tahun 1965 yang intinya terjadi pembantaian tragis dan penculikan jenderal-jenderal, diprakarsai oleh PKI. Paling enggak ini jadi definisi default yang aku tahu.
Secara personal, karena aku nggak terlalu invested juga tentang politik, gerakan ini lebih ke kejadian historis yang tragis banget. Sampai sekarang aku belum punya kepercayaan tertentu siapa orang-orang di balik gerakan ini, apakah ada tujuan tersembunyi dan lain-lain.
Yang jelas, karena memang kondisi di Indonesia saat itu lagi tegang-tegangnya, pasti banyak masyarakat yang bingung apa yang harus dilakukan, mana yang terbaik untuk bisa hidup. Untuk politisi-politisi dan para pemegang kekuasaan, kemungkinan besar ya sedang ada perebutan kekuasaan saat itu.
Sumber pengetahuanmu soal G30S dari mana aja?
Pertama, denger dari orang tua. Dulu belum tahu apa, cuma tahu namanya. Tahunya, 30 September 1965 bukan hari baik.
Setelah itu dari sekolah, lebih detail di SMP dan SMA. Sempet baca-baca juga di internet, termasuk di media sosial. Aku sempat baca di Twitter dibahas tentang kemungkinan-kemungkinan dalang di balik gerakan ini, sekaligus bukti-bukti dokumen yang membantah apa yang selama ini diajarkan di buku-buku sekolah.
Pernah tertarik untuk cari tahu apa yang sebenarnya terjadi?
Sejujurnya tertarik banget, tapi aku malah jadi ada trust issues gitu sumber mana yang harus dipercaya. Di buku sekolahku pun, ada banyak opsi dalang G30S, dari PKI, Sukarno, Suharto, dan lain-lain. Buku sekolah loh padahal. Walaupun jelas condong ke pemerintah dan semua disalahkan ke PKI.
Kamu merasa nyaman ngomongin G30S di tempat umum kayak media sosial atau tongkrongan?
Hmm, tergantung siapa lawan bicaranya. Kalau sama teman yang cukup dekat atau rekan yang seumuran, kurasa nyaman-nyaman aja. Kalau sama generasi orang tuaku dan sebelumnya, jujur aja lebih menghindari. Hehehe.
DIPA, KELAHIRAN 2001
VICE: Tanpa melihat Google, apa yang kamu pahami tentang G30S?
Dipa: Aku tahunya ada tujuh jenderal yang diculik, terus dibantai. Aku enggak tahu penyebabnya apa. Aku udah nonton filmnya berkali-kali (Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI) setiap tahun di sekolah, masih enggak tahu tujuannya apa. Terus kalau aku dengar G30S entah kenapa selalu kepikiran PKI itu musuh besarnya TNI.
Berarti dari film “wajib” yang diputar di sekolah ya?
Waktu SMA, aku juga pernah ke museum TNI AD yang di Jogja. Di sana ada dokumentasinya yang membuatku tambah benci lagi sama PKI. Sekarang, semenjak aku main Twitter, kejadian G30S sangat lekat dengan meme “bisa ikut saya sekarang” itu.
Pernah kepikiran untuk nyari tahu apa yang sebenar-benarnya terjadi pada 30 September 1965?
Dengan kunjungan museum, buku pelajaran, dan pemutaran film tiap tahun, enggak pernah terlintas di pikiranku untuk cross check kebenarannya. Mungkin ada cerita-cerita di balik itu semua ya.
Pernah ngobrolin soal G30S sama teman-teman?
Anak seumuranku, enggak. Enggak tahu sih apa aku salah tongkrongan atau enggak. Tapi, aku enggak merasa ada yang pernah membahas G30S. Aku sih nyaman-nyaman aja ngomong tentang G30S sama teman-teman. Tapi kalau tentang komunis, aku enggak nyaman. Sangat sensitif kayaknya.
SURYO, KELAHIRAN 2003
VICE: Bisa ceritain enggak apa yang kamu pahami kalau mendengar G30S?
Suryo: Pembantaian jenderal-jenderal TNI yang didalangi partai komunis. Karena jenderal-jenderal itu menghalangi tujuan PKI sebagai partai nomor satu dan menjadikan Indonesia negara komunis.
Setahuku, Sukarno dulu condong ke Uni Soviet yang mana PKI pasti mengharap sama. Tapi, dihalangi sama jenderal-jenderalnya. Aku kurang tahu cara menghalanginya, tapi kalau enggak salah, beberapa permintaan PKI yang berhubungan sama kemiliteran ditolak, lalu PKI mengambil jalan itu [G30S].
Kalau enggak salah, G30S itu salah satu bagian dari upaya kudetanya PKI. Cuma, dalam perebutan wilayah dan pemerintahan, PKI gagal [kudeta]. Jadinya ya pembantaian massal orang-orang PKI dan yang diduga PKI.
Kamu dapat pengetahuan soal G30S dari sumber mana saja?
Buku sekolah, akun-akun socmed yang mengulas sejarah.
Pernah nemu info tentang G30S yang membuatmu berpikir, “Ah, kayaknya enggak gini, deh”?
Melenceng? enggak atau belum sih. Selama ini informasi yang kudapat tuh kayak tempat, penyebab-akibat, tanggal, siapa saja jenderalnya, bagian-bagian menariknya kayak Jenderal A.H. Nasution yang berhasil kabur. Gitu-gitu.
Kamu nyaman ngomongin soal G30S sama teman-temanmu? Baik di medsos atau tongkrongan.
Menjaga kata-kata yang keluar kan enggak mesti soal G30S aja ya. Semua topik tetap berlaku batasan, kan? Bisa dibilang merasa aman-aman aja, atau mungkin aku yang enggak punya takut.
SUTAN, KELAHIRAN 1963
VICE: Boleh diceritakan apa yang Anda pahami tentang G30S?
Sutan: Pemilu 1955 menghasilkan banyak partai, tapi tiga yang besar: PNI yang diidentikkan dengan nasionalis, Partai NU dengan Islam, dan PKI dengan komunis. Akhirnya, Soekarno membentuk ideologi negara Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunisme).
Pada saat itu, mereka bertengkar tak habis-habis di pemerintah, mungkin ada persaingan ingin cepat-cepat mencapai tujuan masing-masing. Lalu, ada kelompok yang ingin mengubah dasar negara dari Nasakom menjadi Komunisme. Maka, terjadi G30S. Kenapa korbannya para jenderal? Karena saat itu TNI sangat kuat dan mem-backing partai Islam, terutama [dari] Angkatan Darat. Jadi, [TNI AD] dianggap sebagai batu sandungan. Lalu, pimpinan ini dibunuh dan dikubur di Lubang Buaya.
Jadi, G30S ini gerakan untuk mengubah dasar negara tanpa memperhitungkan perbedaan atau dinamika lain.
Pengetahuan tersebut Anda dapat dari sumber mana saja?
Dulu, waktu saya masih SMP-SMA, banyak sekali buku-buku sekolah membahas G30S. Lalu, ada juga yang namanya penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), dalam rangka menanamkan ke jiwa bahwa dasar negara adalah Pancasila dan Komunisme itu dilarang. Di situ banyak sekali modul-modul soal G30S.
Dengan kemudahan informasi saat ini, apakah sempat terpikir untuk menggali apa yang terjadi pada 30 September 1965?
Saat ini, banyak artikel-artikel yang keluar, tapi enggak jelas siapa penerbitnya. Dulu juga ada selebaran yang bilang PKI sebenarnya tidak bersalah. Tapi enggak tahu siapa yang nulis.
Kalau saya lihat, opini di medsos sekarang enggak akan menyelesaikan perdebatan karena opini kadang enggak jelas rujukannya. Kemudian, makna dan maksud dari kita kadang enggak tersampaikan dengan baik. Daripada di medsos, isu seperti ini lebih baik dibuat diskusi resmi dan ilmiah di kampus.
Tapi, nanti dibubarkan?
Nah, itu dia masalahnya.
Apakah Anda nyaman berdiskusi soal G30S di tempat umum, baik bersama kolega ataupun di media sosial?
Kalau di medsos, saya enggak nyaman. Lebih bagus diskusi saja. Sekarang ini saya dan teman-teman sebenarnya udah merasa capek, energi habis. Jangan diungkit-ungkit lagi bahwa PKI masih punya kader sekian juta. Itu kan mau membentur-benturkan lagi. Sudahlah, kita membangun negara saja, yang namanya perbedaan itu pasti ada.
SUROTO, KELAHIRAN 1965
VICE: Apa yang Anda pahami tentang G30S selama ini?
Suroto: Upaya PKI untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia dengan mengubah negara indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi negara yang berideologi komunis.
Dari mana Anda mendapatkan pengetahuan soal G30S?
Melalui buku paket, buku referensi, dan narasumber orang yang mengetahui dan hidup pada zaman itu yang [informasinya] kira-kira bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, sumber lisan.
Menurut Anda, adakah pihak yang bisa disebut sebagai dalang dan sebagai korban dalam peristiwa itu?
Sampai saat ini, dari kesimpulan sementara, dalang dari peristiwa G30S adalah PKI. Meskipun, kita tidak tahu secara persis bahwa sebenarnya orang-orang yang disebut “PKI” itu siapa saja. Korbannya adalah mereka yang menjadi korban, dalam hal ini kan militer. Tapi, tidak semua militer itu sepaham, ada militer yang mendukung Gestapu.
Apa Anda merasa aman dan nyaman berpendapat soal G30S di ruang publik?
Kalau di depan kelas, karena saya guru, ya nyaman-nyaman saja karena untuk proses belajar-mengajar. Di depan kolega juga ya nyaman-nyaman saja, itu semacam diskusi jadinya. Tapi, untuk ruang publik seperti di medsos. ya tidak sembarangan menyampaikan, lah. Saya enggak pernah melakukannya karena masalah seperti ini banyak nuansa politiknya sehingga kecenderungan bisa menimbulkan perdebatan. Bikin saling tidak suka dan saling curiga.
WIWIEK, KELAHIRAN 1969
VICE: sepanjang pengetahuan Anda, apa itu G30S?
Wiwiek: Gerakan 30 September. Pada saat itu, terjadi penculikan atas beberapa jenderal AD yang kemudian ditemukan esoknya dalam keadaan meninggal. Setelah itu, dinyatakan itu sebagai rencana kudeta yang dilakukan oleh Dewan Jenderal.
Dari mana Anda mendapatkan pengetahuan soal G30S?
Dari buku sejarah yang diajarkan di sekolah.
Apa Anda merasa aman dan nyaman berpendapat soal G30S di ruang publik?
Sejujurnya jarang sekali hal ini menjadi bahan perbincangan baik di lingkungan keluarga, teman, maupun di lingkungan kerja. Jadi, agak sulit untuk dikatakan apakah merasa aman dan nyaman. Lagi pula, tidak ada topik yang biasanya kami bicarakan di lingkungan kerja yang mengarah ke G30S.
Yang bisa ditarik dari rangkaian obrolan ini: Satu orang perwakilan generasi ’60-an dan satu orang dari 2000-an enggak eksplisit menyebut PKI, partai komunis, atau kelompok komunis sebagai dalang G30S. Apakah kita jadi bisa bilang skeptisisme pada narasi tunggal Orba bukan monopoli generasi yang lebih muda? Mungkin aja. Kesamaan lain, semua narasumber mengaku dapat informasi tentang G30S dari buku pelajaran. Wajar banget masalah pencantuman “PKI” di belakang “G30S” pada buku pelajaran sejarah sekolah jadi isu krusial.
Sampai 56 tahun berlalu, apa yang sebenarnya terjadi pada malam hingga dini hari 30 September sampai 1 Oktober 1965 itu masih samar. Usaha untuk memperjelasnya lebih banyak membentur tembok. Pada 2012, penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi 9 pelanggaran HAM berat selama 1965-1966 (laporan tersebut bisa dibaca di sini). Sebagai rekomendasi, menurut Komnas HAM telah ada bukti yang cukup bagi Kejaksaan Agung untuk mengusut tragedi ini. Namun, rekomendasi ini tidak ditanggapi serius oleh Kejaksaan Agung.
Lalu, pada 2016, tragedi ini juga disidangkan di International People’s Tribunal on 1965 Crimes Against Humanity in Indonesia atau IPT 1965 di Den Haag, Belanda. Di bulan Juli, hakim IPT 1965 memvonis negara Indonesia terbukti melakukan 10 kejahatan HAM berat selama periode 1965-1966 kepada “para pemimpin PKI, anggota atau simpatisannya, loyalis Sukarno, dan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI), serikat buruh, serikat guru, dan khususnya kalangan Tionghoa atau yang berdarah campuran”.
Pengadilan tersebut kemudian meminta pemerintah Indonesia meminta maaf kepada korban, penyintas, dan keluarganya; mengadili kasus ini; memberi kompensasi kepada korban dan penyintas; dan merehabilitasi korban dan penyintas serta menghentikan persekusi kepada mereka. Tapi vonis itu ditolak pemerintah Indonesia, tanpa ada kelanjutannya lagi.
Di tahun 2016 juga, sejumlah lembaga setingkat lembaga negara dan organisasi masyarakat menggelar Simposium Tragedi 1965. Ketua pengarahnya adalah Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo yang merupakan anak salah satu korban ‘65, Brigjen Sutoyo.
Acara ini adalah forum diskusi antara korban, saksi, sejarawan, dan pemerintah, terbagi dalam delapan sesi selama dua hari. Saat penutupan, penasihat panitia Simposium sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto mengatakan kepada hadirin, Indonesia harus mengakui ada keterlibatan negara dalam kekerasan sepanjang 1965-1966.
Namun, apa isi dari dua rekomendasi Simposium untuk pemerintah dirahasiakan. Dan meski Presiden Jokowi, Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Menkopolhukam Wiranto, dan Menkopolhukam Mahfud MD semua pernah berjanji akan menyelesaikan kasus 1965, tidak ada kemajuan apa pun sampai saat ini.
Dalam wawancaranya dengan Tirto di 2016, Agus Widjojo—sebagai tokoh dengan latar belakang “unik” untuk ukuran orang yang vokal menyerukan rekonsiliasi: ia anak jenderal korban G30S, dirinya sendiri seorang jenderal purnawiran—mengatakan pentingnya pengungkapan kebenaran.
“Simposium dan pengungkapan kebenaran justru berguna untuk mengikhlaskan masa lalu, tetapi tidak melupakan mengambil pelajaran dengan apa yang salah, guna menuju rekonsiliasi,” kata Agus Widjojo.
