Liputan4.com, Pamekasan – Setiap bulan Desember Indonesia mempunyai hajatan rutin tahunan. Kegiatan itu dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan dan mempertanggung jawabkan program yang dilaksanakan, pada tahun berjalan dan mempersiapkan pelaksanaan program kegiatan di tahun berikutnya. Sedangkan puncak acara itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 2021 dalam rangkaian sidang tahunan MPR. Selanjutnya pada tanggal 29 November 2021 Presiden menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau yang lebih populer disebut DIPA ke seluruh Kementerian atau Lembaga.
Dalam pidato penyerahan DIPA tersebut. Presiden menekankan pada tujuh poin yang menjadi fokus pemerintah. Pertama bidang kesehatan diarahkan untuk lanjutan penanganan Covid-19 dan penguatan reformasi sistem kesehatan. Kedua bidang perlindungan sosial diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tenaga kerja, menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM yang diikuti reformasi perlinsos dan penyempurnaan DTKS. Ketiga bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM. Keempat bidang infrastruktur difokuskan untuk memenuhi ketersediaan layanan dasar, meningkatkan produktivitas, serta penyelesaian proyek prioritas dan strategis. Kelima bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) difokuskan untuk percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan transformasi digital nasional. Keenam bidang ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong peningkatan produksi komoditas pangan dan revitalisasi sistem ketahanan pangan. Ketujuh bidang pariwisata diarahkan untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dan pengembangan destinasi wisata prioritas.
Demikian pentingnya penyerahan DIPA ini sehingga hari itu semua reporter TV dan kuli tinta sejak pagi sudah datang di Istana Negara. Headline koran sore dan koran pagi (esoknya) semuanya berisi tentang penyerahan DIPA di Istana Negara.
Mengapa demikian ?
Sebab DIPA adalah pengejawantahan APBN yang disusun setiap tahun, sedangkan APBN adalah pengejawantahan UUD 1945 yang memberikan gambaran besar tentang perencanaan keuangan yang berisi program – program pemerintah dengan tujuan untuk (semakin) memakmurkan masyarakat Indonesia.
Pertanyaan mendasarnya adalah : APA sih APBN ITU ?
Mari kita mencoba memahami APBN dari perspektif awam. APBN dapat dianalogikan dengan rencana keuangan di rumah tangga kita.
Tujuan dan Strategi
Dalam merencanakan keuangan rumah tangga harus dimulai dengan mengidentifikasi kondisi keuangan kita, termasuk cash flow bulanan/tahunan yang meliputi pendapatan dan pengeluaran. Ketika menyusun rencana keuangan, yang harus didahulukan adalah tujuan. Apa yang akan kita capai pada tahun depan ?. Yang kedua adalah strategi untuk mencapai tujuan. Bagaimana kita dapat mencapai tujuan utama tanpa mengorbankan tujuan yang lain ?
Demikian juga dengan pemerintah yang menetapkan target prioritas nasional untuk tahun 2022.
Kondisi keuangan saat ini dan proyeksi masa depan
Setelah mengetahui kondisi keuangan rumah tangga kita, termasuk cash flow bulanan / tahunan yang meliputi pendapatan dan pengeluaran. Kemudian dibuat proyeksi pendapatan yang akan diperoleh di masa mendatang dan rencana pengeluaran.
Dalam merencanakan keuangan, kita harus memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh bisa menutupi pengeluaran yang akan dilakukan. Jika harus menggunakan hutang, cicilan dan pelunasan diupayakan tidak memberatkan cash flow rutin. Dan jika terlalu banyak tujuan yang ingin dicapai maka dilakukan dengan menentukan skala prioritas.
Dalam menyusun APBN, Pemerintah pun harus merencanakan arus kas atau cash flow untuk membuat suatu proyeksi, penetapan proyeksi keuangan ini menggunakan data historis dan juga berdasarkan asumsi-asumsi makro ekonomi yang disepakati bersama antaraKementerian Keuangan, Bappenas dan DPR RI.
Kalau perencanaan keuangan pribadi, faktor penambah penghasilan di masa depan bagi seorang karyawan paling tidak hanya berasal dari kenaikan gaji, tambahan penghasilan dari kerja sampingan ataupun potensi perubahan gaji karena pindah kerja.
Berbeda dengan APBN, begitu banyak variabel makro ekonomi yang harus menjadi pertimbangan. Berapa persentase pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai, perkiraan tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap USD, sampai dengan harga minyak dunia.
Identifikasi target pendapatan dan target pengeluaran
Setelah mendapat gambaran kondisi keuangan saat ini dan proyeksi penerimaan maupun pengeluaran tahun depan, maka perlu diidentifikasi pendapatan dan rencana pengeluaran yang akan diperoleh dan dikeluarkan tahun mendatang. Dengan bahasa yang lebih sederhana, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencatat pemasukan yang bersifat rutin, misalnya berapa penghasilan kita per tahun. Lalu berapa penghasilan dari pekerjaan sampingan (bila ada). Penghasilan dari pekerjaan sampingan disini termasuk pendapatan dari obligasi / surat berharga dan penerimaan pihutang. Kedua, berapa hutang kepada pihak ketiga yang harus kita tunaikan. Berapa kewajiban yang harus kita selesaikan misalnya bayar PBB, PKB, PPh perorangan atau badan, asuransi dll. Berikutnya kita kurangkan antara penghasilan dengan kewajiban. Sampai disini kita sudah mengetahui berapa penghasilan bersih kita.
Selanjutnya kita masuk pada tahap ketiga yaitu menyusun rencana kegiatan pada tahun mendatang. Kita mulai dengan menyusun rencana yang akan kita lakukan pada tahun depan. Jangan segan untuk membuat daftar kegiatan, hal ini sangat membantu ketika akan mengkategorikan rencana-rencana rencana kegiatan dibagi menjadi 3 (tiga). Pertama rencana utama, kedua rencana pendukung dan ketiga rencana pelengkap tersebut sehingga kita tahu mana yang utama, pendukung dan pelengkap.
Misalnya berapa anak kita yang harus masuk ke sekolah baru ( dari SD ke SMP atau SMP ke SMA dan seterusnya), rencana kita untuk kuliah S2, dan sebagainya.
Rencana pendukung harus selalu berhubungan dengan rencana utama. Bila antara rencana utama dan rencana pendukung tidak saling berhubungan, kita harus mengganti dengan rencana pendukung lainnya yang berhubungan
dengan rencana utama. Dari uraian rencana utama di atas, diperoleh gambaran / prediksi biaya yang harus kita keluarkan untuk pendidikan.
Setelah menentukan rencana utama, sekarang kita memasuki tahap membuat rencana pendukung yang harus berhubungan dengan rencana utama.
Disebutkan di atas bahwa rencana utama terkait pendidikan. Jadi kita harus menyusun rencana yang mendukung pada terselenggaranya pendidikan yang baik. Misalnya, pembelian baju seragam baru, tas & alat tulis, sepatu, uang saku (bila diperlukan) dan tidak kalah pentingnya adalah dukungan adanya akses internet di rumah. Selain itu, untuk mengantisipasi kesulitan belajar anak, mungkin diperlukan pelajaran tambahan, kursus, les dan sebagainya.
Setelah selesai dengan tahap ketiga, sekarang kita menapaki tahap keempat. Pada tahap ini kita menyusun rencana pelengkap. Rencana pelengkap adalah rencana di luar rencana utama dan pendukung. Rencana pelengkap ini pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan waktu dan kondisi keuangan. Misalnya pembelian mobil. Apabila kita telah mendapat fasilitas mobil dari perusahaan, sebaiknya pembelian mobil pribadi bisa ditunda sehingga cashflow yang akan dipergunakan untuk membeli mobil dapat dipergunakan untuk keperluan lain. Baik yang sifatnya primer maupun sekunder.
PENDAPATAN NEGARA
Jika seorang karyawan memperoleh pendapatan dari gaji dan kerja sampingan, maka negara memperoleh pendapatan dari 2 sumber yaitu Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah. Pajak sampai saat ini masih menjadi kontributor pendapatan utama. Bisa dilihat, dari target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.510 triliun dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 335,6 triliun sedangkan target penerimaan dari Hibah sebesar Rp. 0.6 trilliun.
BELANJA NEGARA
Pada perencanaan keuangan pribadi, biasanya pos pengeluaran dibagi dalam 3 kategori besar: biaya hidup, tabungan, dan cicilan hutang. Biaya hidup bisa dibagi lagi dalam beberapa kategori seperti pengeluaran suami, istri dan anak, dan kategori lainnya. Yang harus diingat pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pendapatan.
Demikian juga dengan APBN, belanja negara juga dibagi dalam dua kategori besar yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah serta dana desa. Total belanja yang dalam APBN adalah Rp 2.714,2 triliun untuk tahun 2022.
Jika kita perhatikan bahwa target pendapatan sebesar Rp. 1.846,1 trilliun sedangkan alokasi belanja sebesar Rp. 2.714,2 trilliun sehingga terdapat defisit sebesar Rp. 868 trilliun. Mengapa hal ini dapat terjadi?
Dalam struktur APBN, semua pembangunan infrastruktur dan pengeluaran lainnya langsung dimasukan sebagai belanja dalam tahun anggaran berjalan. Berbeda dengan cash flow pribadi, misalnya saja untuk pembelian rumah ataupun mobil dengan kredit, hanya cicilannya yang akan dimasukan dalam perhitungan cash flow.
Dari total belanja tersebut, sekitar Rp 1.944,5 triliun dialokasikan sebesar Rp. 945,8 triliun kepada 82 K/L dan sebesar Rp. 769,6 triliun dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pemerintah Pusat berharap Kementerian atau lembaga menggunakan anggaran sesuai skala prioritas termasuk melakukan penyesuaian otomatis (automatic adjustment) guna mengantisipasi ketidakpastian di 2022.
Kalau kita cermati angka-angka diatas, khususnya pendapatan dan belanja, terlihat bahwa belanja lebih besar daripada pendapatan. Lalu selisihnya didapat dari mana? Hutang !!!
Hutang bisa menjadi pengungkit (leverage) untuk mempercepat pencapaian tujuan, terutama yang membutuhkan biaya besar seperti rumah ataupun kendaraan. Penggunaan hutang yang bijak menjadi prioritas.
Ada perbedaan mendasar antara hutang negara dan rumah tangga.
Bila rumah tangga terjadi defisit keuangan maka cukup mengurangi pos pos belanja yang dirasa kurang penting atau bisa ditunda peruntukkannya. Sedangkan bila negara mengalami defisit belanja maka solusinya adalah hutang.
Kok hutang ? Mengapa tidak dilakukan penundaan atau penghapusan beberapa program sehingga pendapatan dan belanja menjadi balance ? Tidak sesederhana itu. Bila dilakukan penghapusan atau penundaan maka program Pemerintah secara keseluruhan tidak akan bisa berjalan sesuai harapan sebab semua program pemerintah saling terkait satu sama lain, sehingga penundaan salah satu program pemerintah akan berpengaruh terhadap program yang lain (ingat rencana utama dan rencana pendukung). Dengan hutang sebagai faktor pengungkit, semua sasaran program pemerintah akan terlaksana sesuai rencana.
Hutang pemerintah selama ini terus dimonitor agar tetap berada di tingkat aman dan digunakan untuk kegiatan yang produktif dan untuk kepentingan masyarakat.
Dalam perspektif negara, hutang bukan sesuatu yang buruk. Hutang bukan sekedar talangan untuk membiayai negara, namun ada yang lebih penting daripada itu, antara lain sebagai alat untuk mempercepat implementasi pembangunan sektor-sektor potensial dan sebagai sarana investasi yang aman bagi masyarakat (misalnya ORI, SUKUK, dll). Semoga bermanfaat.
Penulis: Purnawan Wahyu Tri Sakti.
Berita dengan Judul: Memahami APBN dari Kacamata Awam pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Qomaruddin
