Blitar, Jawa Timur
Liputan4.com – Aksi unjuk rasa digelar oleh sekelompok massa yang terdiri dari LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), LPKRI serta Ormas Bledug Kelud Blitar di depan kantor dinas pendidikan Kabupaten Blitar dan di depan Kejaksaan Negeri Blitar, Kamis sekitar pukul 09.30 WIB (6/1/2022).
Dalam unjuk rasa tersebut, ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh massa pengunjuk rasa diantaranya adalah, menghentikan penjualan LKS/buku yang membebani siswa/orang tua siswa karena “diduga” menjadi ajang bisnis berbau korupsi, menghentikan “dugaan” keterlibatan penguasa dalam bisnis sarana prasarana pendidikan di wilayah Kab. Blitar Serta beberapa tuntutan lainnya.
Usai melakukan orasi di depan dinas pendidikan Kab. Blitar, perwakilan massa melakukan mediasi di dalam gedung dinas pendidikan, hadir dalam mediasi tersebut Wakil Bupati Blitar H. Rahmat Santoso, S.H., M.H., Kajari Blitar Erry Pudyanto Marwantono, S.H., M.H., dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Blitar Luhur Sejati.
Dalam pertemuan tersebut, menanggapi tuntutan dari massa, Wakil Bupati Blitar menyampaikan bahwa anggaran pendidikan yang ada sekarang merupakan program anggaran tahun 2020, sedangkan dirinya baru menjabat sebagai wakil bupati pada bulan februari 2021 sehingga dirinya tidak ikut dalam merancang anggaran tersebut,
“untuk anggaran tersebut masuk ke dalam rencana anggaran tahun 2020, jadi saya belum atau tidak ikut dalam memutuskan perencanaan anggaran tahun 2020, sehingga tahun 2021 kita tidak ikut memastikan anggaran tersebut” ungkap Wabup Blitar
“sesuai janji saya, sekolah gratis dari PAUD hingga universitas itu akan direalisasikan pada 2022 ini, sedangkan untuk 2021 ikut ke dalam anggaran pendidikan ini masuk ke dalam 2020, dimana saya masih belum menjabat sebagai wakil kepala daerah” tambahnya.
Rahmat Santoso menegaskan jika memang terbukti ada dari lingkungan penguasa yang bermain atau berbisnis di dunia pendidikan akan langsung diserahkan kepada pihak berwenang guna dilakukan penyelidikan.
Sementara itu, di tempat berbeda Tokoh LSM GPI Blitar Jaka Prasetya saat dimintai keterangan oleh awak media mengatakan bahwa dirinya bersyukur bahwa tuntutan dalam unjuk rasa kali ini terkait adanya pungutan pembelian buku/LKS di sekolah-sekolah mendapatkan respon yang baik dari pihak pemerintah daerah,
“Alhamdulillah, dalam mediasi yang dilakukan di dinas pendidikan tadi, tuntutan yang kami sampaikan mendapatkan respon yang baik dari bapak wakil bupati, beliau mengatakan bahwa akan menindak segala macam praktek pungutan liar berkedok pembelian buku/lks” Jelas Jaka,
“kita akan mengawal sampai kapanpun dugaan kasus praktek pungli ini, kita akan membantu sebisa kami agar pendidikan di kabupaten Blitar benar-benar bersih dari praktek pungli sehingga tidak memberatkan para siswa/orang tua siswa dalam menempuh pendidikan” pungkasnya.
Berita dengan Judul: Massa Gelar Aksi Unjuk Rada Tuntut Kasus “Dugaan” pungli Berkedok Penjualan Buku/LKS di Sekolah-Sekolah Wilayah Kabupaten Blitar Segera Dituntaskan pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Karesidenan KDR
