Liputan 4.com – Kal-Sel.

“Agar segera tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid sebagai tersangka. usut tuntas kasus dugaan jual beli jabatan di Pemkab HSU dan segera untuk usut tuntas dugaan kasus atas pemotongan uang perjalanan Dinas di HSU.”

Tiga hal tersebut disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kal-Sel saat menyampaikan aksi demo di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia di Jakarta, Jumat (22/10) tadi.

Ketua LSM KAKI Kal-Sel, H A Husaini menyebut, beberapa waktu lalu KPK telah menetapkan tiga orang tersangka yang terkait kasus dugaan suap di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR&P) Kab.HSU.

Namun, lanjutnya, dengan berkembang opini dimasyarakat bahwa Lembaga Anti Rasuah ini tak serius dalam mengusut tuntas kasus suap tersebut. “Dari sejumlah pemberitaan yang telah beredar dan opini masyarakat yang berkembang, bahwa KPK telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati HSU dan diduga telah ditemukan sejumlah uang,” ucap Husaini.

Selain itu, H Husaini, dari konstruksi Hukum, semua pihak bisa mengambil kesimpulan bahwa sangat tidak mungkin kasus suap tersebut hanya dilakukan oleh seorang pelaksana tugas (Plt) karena kewenangannya tidak terlalu banyak. Sehingga, lanjut H Husaini pasti ada pihak lain atau pihak tertentu yang berada di balik layar.

“Oleh karena itu, atas nama masyarakat Kalimantan Selatan, LSM KAKI Kal-Sel meminta kepada KPK agar segera mengusut tuntas kasus ini dan juga segera tetapkan Bupati HSU Abdul Wahid sebagai tersangka. “tegas H Husaini.

Dari hasil pertemuan dengan pihak KPK di Jakarta, ucap H Husaini, LSM KAKI Kal-Sel diminta untuk lebih aktif lagi dalam mengawasi kegiatan-kegiatan infrastruktur di Banua Kal-Sel dan jika memang ada menemukan indikasi penyimpangan agar bisa melaporkannya.(Liputan 4.com).