Liputan4.com, Martapura – Sejumlah aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kalimantan Selatan, Rabu (11/5/22) melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Martapura dan DPRD kabupaten Banjar.
Sejumlah aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kalimantan Selatan, Rabu (11/5/22) melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Martapura Kabupaten Banjar. Mereka mendesak kejaksaan melakukan audit investigasi terhadap kegiatan kunjungan kerja (Kunker), workshop dan konsultasi anggota DPRD Banjar yang dinilai tidak jelas.
Koordinator aksi Alianyah, yang juga ketua LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) mengatakan para anggota DPRD Banjar banyak menghabiskan waktu untuk kunjungan kerja dan konsultasi yang tidak jelas, padahal di Kabupaten Banjar sendiri banyak masalah yang belum terselesaikan.
Mereka menuntut kepada Kejaksaan untuk melakukan fungsi penindakan dan upaya pencegahan pemakaian uang rakyat yang digunaan untuk kunjungan kerja yang tidak jelas. Kejaksaan juga diminta secepatnya untuk memanggil Ketua DPRD atau Sekretaris DPRD untuk mengklarifikasi dugaan penghamburan uang rakyat tersebut.
“Kami meminta Kejaksaan untuk mengambil inisiatif untuk melakukan klarifikasi untuk kegiatan kunker, workshop dan konsultasi anggota DPRD Kab Banjar. Pada akhir masa jabatannya ini para anggota DPRD, Kunker, workshop dan konsultasi yang tidak jelas. Kejaksaan juga diharapkan melakukan upaya pencegahan pencurian uang rakyat.”
Alianyah menambahkan indikasi ketidakberesan kunjungan kerja DPRD tercium ketika sejumlah anggota anggota DPRD pergi secara diam-diam dan menghindari publikasi media. Selain itu hasil kunjungan kerja tersebut juga tak pernah diketahui masyarakat, sehingga kuat dugaan kunjungan kerja ini adalah upaya para anggota DPRD untuk menambah penghasilan menjelang akhir jabatan.
Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, LSM KPK-APP Kalsel akan meminta dan mendesak Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar untuk menghentikan seluruh kegiatan perjalanan dinas luar daerah.
Menurut Aliansyah sebagian Anggota DPRD Banjar memacu Intensitas kunjungan kerja, makanya ada kunjungan kerja sampai delapan kali sebulan, tujuh kali dan enam kali sebulan.
Jika kunjungan itu terlalu sering sehingga kurang ideal lagi, “bagi saya pribadi kunjungan kerja itu cukup tiga kali sebulan,buat apa sering sering keluar daerah kalau hasilnya kurang relevan bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
Ironisnya ditengah seringnya kunjungan kerja keluar daerah terindikasi adanya penyimpangan yang merugikan keuangan negara dimana sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Banjar berani me mark’up hingga dari selisih itu tentu saja ada kerugian negara.
“Hari ini kami menyampaikan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Banjar, ini adalah dugaan korupsi berjamaah yang kedua kali, kemaren di 2014-2019 sudah di lakukan upaya hukum oleh Kejari Kabupaten Banjar sekarang di ulangi lagi,” ungkap Aliansyah.
“Kalau ini kita biarkan, habis uang rakyat di Kabupaten Banjar, momentum habis lebaran ini para oknum berdasi harus di tangkap, kita sikat tidak ada tempat bagi oknum tersebut menggerus uang rakyat di Kabupaten Banjar, ” tuturnya.
Aliansyah juga menyampaikan “kami akan berteriak, juga akan luluh lantakkan yang katanya DPRD adalah wakil rakyat, tetapi perilakunya tidak mencerminkan seorang yang mewakili rakyat,” sesalnya lagi.
Saat di tanya apa saja dugaan yang diarahkan kepada oknum DPRD Banjar Aliansyah kembali menjelaskan,
“Mengenai dugaan tersebut, sudah di sampaikan salah satu anggota DPRD Banjar yakni Iwan Bora, hari ini kita beri jempol kepadanya ia adalah pahlawan Kabupaten Banjar, beliau berani mengungkap perilaku-perilaku korup yang di lakukan oknum anggota DPRD Kabupaten Banjar, sangat langka tidak ada anggota DPRD Kabupaten Banjar seperti Iwan Bora ini,” pujinya.
“Jadi yang kami laporkan hari ini antara lain MarkUp perjalanan dinas, MarkUp hotel, uang perumahan, uang transportasi, beberapa program yang diagendakan DPRD Kabupaten Banjar 1 tahun 36 milyar semua itu hanya untuk jalan-jalan saja,” sesalnya.
Aksi dimulai dengan teatrikal sejumlah aktivis yang berjalan kaki sambil sambil yel yel. Sesampainya di Kantor Kejaksaan mereka melakukan orasi dan penyerahan surat pengaduan dan yang diterima oleh petugas Kejaksaan negeri Banjar. (NdL4)
Berita dengan Judul: Kunjungan Kerja Tak Jelas, DPRD Banjar Didemo pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com. oleh Reporter : Tornado
