“Komunikasi Kepemimpinan Pemerintahan Kepala Daerah
Pada Masa Pandemi Covid 19″
Eriko Silaban
Mahasiswa S3 IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
Liputan4.Com – MEDAN – Komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi dan efisien, dan menerima pesan- pesan secara akurat (D.B.Curtis,1992). Kemampuan dan keterampilan komunikasi diperlukan oleh setiap orang dalam kehidupan sosial, termasuk dalam organisasi pemerintahan. Komunikasi pemerintahan adalah penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam sebuah pemerintahan, komunikasi yang baik menjadi satu hal yang harus diutamakan dalam mencapai sebuah tujuan. Apalagi di masa Pandemi COVID-19, dimana terjadi krisis kesehatan bahkan berdampak pada krisis ekonomi, namun demikian diharuskan tidak pula mengalami krisis komunikasi.
Penanganan pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya membutuhkan gerak dan langkah luar biasa dari seluruh pihak terutama peran utama kepala daerah, sehingga dibutuhkan komunikasi kepemimpinan pemerintahan kepala daerah yang ideal dalam menghadapi pandemi tersebut. Sebab komunikasi pemerintahan kepala daerah memegang peran penting dalam penanganan pandemi Covid-19 pada daerah yang dipimpinnya.
Permasalahan Penanganan Covid-19
Pesan kebijakan pemerintah pusat sudah disampaikan oleh pemerintah daerah, namun dalam prakteknya masih saja banyak pihak menganggap belum efektif.. Beberapa permasalahan terkait hal tersebut yaitu kurang akuratnya data dan informasi, minimnya sosialisasi informasi terkait beberapa isu, rendahnya kepercayaan publik, kurang efektifnya komunikasi organisasi pemerintahan, dan fenomena silang pendapat antara pusat dan daerah atau sebaliknya. Permasalahan tersebut dihadapi oleh pemerintah daerah dan pusat khususnya daerah tertinggal. Walaupun akhir – akhir ini penangan Pandemi Covid – 19 semakin baik dapat dilihat dari menurunnya jumlah kasus Covid-19 dan penurunan level.
Bahkan Presiden Joko Widodo menegur soal komunikasi publik para pejabat terkait pandemi Covid-19. Presiden menyebut, pernyataan tidak sensitif dari pejabat publik akan membuat rakyat frustasi di tengah situasi pandemi. (Jumat (16/7/2021). Ketua DPR RI Puan Maharani Minta Teguran Presiden soal Komunikasi Publik tentang PPKM Darurat Serius dijalankan, meminta pemerintah serius memperbaiki komunikasi publiknya kepada masyarakat selama penanggulangan pandemi Covid-19, terutama tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Minggu (18/7/2021).
Kemudian melihat hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi Covid-19 mencapai titik terendah selama empat bulan terakhir, tingkat kepercayaan publik kepada Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 menurun 13,5 persen turun dari 56,5 persen menjadi 43 persen. Ini merupakan angka terendah yang ditunjukan publik kepada Jokowi selama pandemi Covid-19 berlangsung. Penurunan tingkat kepercayaan publik tersebut tentu salah satu akibat komunikasi kepemimpinan pemerintahan yang tidak efektif dari pemerintah pusat hinggah pemerintah daerah atau sebaliknya dalam menangani pandemi Covid 19. (sumber : LSI, 18 Juli 2021)
Kepemimpinan Kepala Daerah Menghadapi Pandemi Covid-19
Pemimpin dapat mengarahkan dan membimbing masyarakat atau pengikutnya merupakan bukti pengakuan dan dukungan pengikutnya kepada pemimpin. Kepala daerah sangat berperan penting untuk memajukan daerahnya nya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam pembangunan daerah. Mojieno imam (2002). Seorang pemimpin merupakan faktor penentu dalam berhasil atau tidaknya perusahaan maupun organisasi yang dipimpinnya, untuk menghadapi kompleksitas Covid-19 tersebut dibutuhkan karakter dan kualitas kepemimpinan kepala daerah seperti :
Pertama, pemimpin yang mendengar. Sebagai kepala daerah diharapkan mempunyai karakteristik untuk selalu menjadi pemimpin yang mau dan mampu mendengar dengan baik setiap masukan dari berbagai pihak. “Great leaders are great listeners; therefore, they speak less and listen more”.
Kedua, pemimpin yang mempunyai rencana dan mampu membuat kebijakan tepat. Setiap kepala daerah harus mempunyai rencana strategis untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, kebijakan dari pusat dilaksanakan dengan baik serta inovasi turuna dari pelaksanaan kebijakan pusat tersebut.
Ketiga, pemimpin yang mampu mengendalikan. Kepala daerah harus mampu melakukan kendali, mengendalikan birokrasi agar bekerja secara efektif dengan mekanisme kendali yang tertata, birokrasi modern dimana seluruh jajaran birokrasi yang dipimpinnya sungguh – sungguh melaksanakan pelayanan yang baik dan bersih.
Keempat, pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik. Kepala derah harus mampu menyampaikan pesan-pesan yang bersifat lugas, jelas, dan bisa dipahami masyarakat dan semua pihak tanpa memerlukan interpretasi lebih lanjut. Jika pesan mengandung interpretasi, maka akan menjadi polemik yang bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Kelima, pemimpin yang mampu membangun kebersamaan. Kepala daerah harus mampu membangun kebersamaan dalam menghadapi wabah Covid-19 ini. Kebersamaan ini dibangun melalui mekanisme kolaborasi multipihak, mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Keenam, pemimpin yang mampu membangun integritas dan akuntabel. Kepala daeah harus memliki karakteristik integritas dan akuntabel. Tanpa integritas, maka kepercayaan publik akan memudar. Salah satu terjemahan integritas ini adalah kejujuran kepala daerah kepada masyarakat. Kepala daerah yang berintegritas akan menempatkannya sebagai pemimpin yang akuntabel.
Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kepala daerah harus bergerak cepat untuk menangani pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya. Kepala daerah yang sekaligus ketua Satuan Tugas Covid-19 harus melakukan berbagai penyesuaian program kerja serta terus melakukan inovasi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku tentu dengan Komunikasi Kepemimpinan Pemerintahan Kepala Daerah yang efektif denga prinsip Be First; Be Right; Be Credible; Express Empathy; Promote Action; dan Show Respect. Serta dalam pelaksanaannya di lapangan, agar penuh persuasive dan tidak memicu polemik serta menjaga kepercayaan publik.
Dalam situasi dan kondisi apapun kepala daerah harus memastikan proses pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik dan kualitas pelayanan public dan justru dalam situasi darurat, konflik sosial dan kompleksitas sistem akan menjadi filter untuk menyaring mana kepala daerah yang mumpuni dan mana yang lemah. Kepala daerah yang mumpuni akan cepat beradaptasi dengan kompleksitas sistem dan perubahan cepat yang terjadi di dalam masyarakat. Sementara kepala daerah lemah akan berkeluh-kesah dengan berbagai keterbatasan yang dihadapinya, sehingga ia cenderung tidak berbuat apa-apa untuk menangani kompleksitas masalah yang sedang dihadapi masyarakatnya.
Berita dengan Judul: Komunikasi Kepemimpinan Pemerintahan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19 pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Islino Murianto
