Liputan4.Com – Mataram – Proses seleksi KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Nusa Tenggara Barat (NTB) kini menunggu hasil pengumuman uji kelayakan dan Kepatutan yang telah selesai dilaksanakan Komisi I DPRD NTB Minggu Ketiga Juli lalu.
Jelang penentuan 7 besar Komisioner KPID NTB terpilih, sejumlah kalangan kembali melontarkan desakan agar DPRD memperhatikan aspek latar belakang komisioner dan keterwakilan wilayah yang ada di NTB.
”Kami mengingatkan Komisi I DPRD NTB agar benar-benar obyektif dan memperhatikan keterwakilan komisioner dari wilayah yang ada di NTB khususnya wakil dari Lombok Timur,” kata Arsa Ali Uma, Ketua Gerakan Rakyat NTB, Sabtu (31/07/2021).
Menurutnya, sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar dan lembaga penyiaran yang tidak sedikit, tentu saja Lombok Timur pantas memiliki wakil di KPID NTB yang selama ini jumlah Komisionernya selalu dominan di lembaga negara independen yang mengurusi penyiaran itu.
”Ini penting kami ingatkan kepada wakil rakyat yang ada di DPRD NTB agar buka mata buka telinga, kami ingin memastikan KPID jangan sampai jadi tempat penitipan orang dengan latar belakang yang tidak jelas,”tegasnya.
Bila, aspek keterwakilan wilayah ini tidak diperhatikan oleh Komisi I DPRD NTB, maka pihaknya akan memperkarakan proses seleksi yang dianggapnya berpotensi melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami sudah catat sejumlah kejanggalan itu, dan kami serius memperkarakannya bila aspirasi publik ini tidak direspons dengan baik,”tegasnya.
Dalam pandangan Gerak NTB, sejumlah calon komisioner asal Lombok Timur banyak yang memenuhi syarat. Salah satunya Lalu Saparudin Aldi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Penyiaran LPPL Selaparang TV. Ada juga petahana dua orang yang berasal dari Lombok Timur, termasuk Ketua KPID NTB periode sekarang.
”Bila dari calon-calon potensial ini tidak ada yang masuk, maka patut kita duga KPID hanyalah lembaga tempat penitipan anak pejabat dan penguasa untuk memenuhi syahwat politik dan melanggengkan kekuasaan,”tegasnya.
Pernyataan senada juga diungkapkan Ketua DPD KNPI Lombok Timur Habiburahman yang mengingatkan DPRD NTB untuk tidak lupa apa yang menjadi amanah rakyat.
”Penting kami ingatkan anda-anda yang kini menjadi wakil rakyat untuk amanah menjalankan tugas. Kami yakin calon komisioner KPID NTB asal Lombok Timur sangat layak diperhitungkan untuk ikut memperkuat kelembagaan KPID NTB periode mendatang,”jelas Habib.
Disebutkan Habiburahman, sudah selayaknya mereka yang duduk di KPID NTB adalah mereka yang sudah terukur jejak rekam dan pengalamannya secara kompetensi maupun organisasi.
”Kami juga menyayangkan kenapa uji kelayakan dan kepatutan tidak digelar terbuka. Agar publik tahu bahwa Komisioner yang sedang mereka uji, bisa disaksikan kehebatannya oleh rakyat, ini zaman keterbukaan kenapa masih suka menutup diri. Aturannya juga jelas, kenapa dilanggar,”pungkasnya.(Bul)
Berita dengan Judul: Komisi I DPRD NTB Didesak Obyektif Dalam Menentukan 7 Komisioner KPID NTB dan Harus Ada Keterwakilan Wilayah. pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Makbul
