Liputan4.com, Bengkalis-Riau – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Riau Independen (DPP SBRI), Agen Simbolon, kembali menyampaikan bahwa dalam menyikapi kisruh pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Bengkalis No. 442/KPTS/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah dalam bentuk penghentian sementara kegiatan produksi Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) milik perusahaan Sawit Inti Prima Perkasa (PT. SIPP), pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bengkalis seharusnya tidak perlu “lempar handuk”.
“Seharusnya pihak DLH Bengkalis dapat dengan baik mengkoreksi dan memahami isi dari SK Bupati itu. Jika ada kelemahan di dalam isi SK Bupati itu, pihak DLH sudah seharusnya melaporkannya kepada Bupati, agar Bupati mencabut SK nya itu. Tentunya kemudian Bupati akan menerbitkan SK barunya. Jika prosesnya demikian, DLH tentunya dapat melaksanakan tugasnya dalam menegakkan peraturan dengan melakukan penyegelan penghentian sementara produksi pabrik itu”, ujar Agen Simbolon, (27/8/21).
Lanjutnya, “jika masih ada juga yang menghalangi, jelas DLH Bengkalis tinggal melaksanakan mekanismen Hukum yang berlaku. Tangkap penanggung jawab PMKS PT. SIPP dan para kelompok-kelompok yang menghalangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup”, tegas Agen kemudian.
Dan ia juga menyampaikan bahwa jika pihak DLH Bengkalis masih mengkedepankan rasa takut terhadap kelompok-kelompok tertentu, sehinggah SK Bupati tidak dapat dilaksanakan, maka Marwah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penegakkan Hukum Lingkungan sudah tercabik-cabik.
“Jika adanya demikian, Bupati sangat perlu untuk mengevaluasi kinerja para pajabat DLH Bengkalis. Atau apakah DLH Bengkalis ibarat pepatah seperti Ayam berbulu Musang?”, cetus Agen Simbolon tegas.
Berita dengan Judul: Kisruh Penyegelan PMKS PT. SIPP, Agen Simbolon : Bupati Harus Mengevaluasi Kinerja Pejabat DLH Bengkalis pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Erwin Nababan
