Liputan 4.com, Banjarmasin-Seiring dengan progress di level Nasional, perekonomian Kalimantan Selatan juga menunjukkan pemulihan yang tercermin dari peningkatan konsumsi masyarakat, investasi, serta neraca perdagangan internasional.
Salah satunya didorong oleh tren peningkatan harga komoditas seperti minyak mentah, minerba, dan CPO, yang dalam
hal ini komoditas tersebut merupakan unggulan Kalimantan Selatan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Sulaimansyah saat menggelar acara konference Pers di aula Kantor Wilayah DJPb Prov.Kalsel, Rabu,(21/7) kemarin.
Turut hadir dalam acara tersebut beberapa nara sumber antara lain, Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalselteng, Ferdinan Lengkong, Kepala Kantor Wilayah DJP Kalselteng, Tarmizi dan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalbagsel HB. Wicaksono.
Namun demikian, masuknya varian baru Covid-19 memberi downside risk terhadap jalannya pemulihan ekonomi. Untuk itu, strategi fiskal dalam pelaksanaan APBN ditetapkan bersifat responsif dan fleksibel menjalankan kebijakan countercyclical untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, yang dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan APBN.
Sampai dengan Juni 2021, Kanwil Ditjen Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah mencatat realisasi penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Selatan mencapai Rp3,689 triliun atau 41,31 persen dari target sebesar Rp8,929 triliun.
Penerimaan tersebut didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Perawatan Mobil dan Sepeda motor 21,7 persen, sektor Pertambangan dan Penggalian 18,6 persen, dan sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan 15,1 persen.
Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Prov. Kalsel yaitu sebesar Rp5,689 triliun. Apabila dibandingkan dengan total pendapatan daerah yang terdiri atas penjumlahan PAD, Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) dan Pendapatan Lain-lain yang Sah, maka dihasilkan kemandirian fiskal sebesar 25,04 persen, untuk itu masih diperlukan upaya dalam optimaslisasi penerimaan pajak daerah.
Salah satu upaya DJP yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJP, DJPK dan
Pemda yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi perpajakan, data perizinan, dan data atau informasi lainnya, mengoptimalkan penyampaian data informasi keuangan daerah, dan mengoptimalkan pengawasan bersama atas kepatuhan wajib pajak.
Dalam upaya meningkatkan penerimaan dan mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari sisi perpajakan saat ini serius dan fokus menangani pandemi Covid-19. Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap insentif perpajakan yang sebelumya berakhir pada 30 Juni
2021 diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021 (PMK-82/PMK.03/2021 dan PMK- 83/PMK.03/2021). Pemberian insentif perpajakan diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, seperti jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa angkutan, konstruksi, dan akomodasi.
Kinerja realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebagaimana dibukukan oleh Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, pada periode Semester I 2021 telah mencapai Rp263,64 miliar.
Penerimaan tersebut didominasi oleh: 1) penerimaan Bea Keluar atas ekspor produk CPO dan turunannya sebesar Rp241.034.617,00; 2) penerimaan Bea
Masuk yang dihimpun dari importasi zinc powder, sparepart kendaraan, melamine, dan bahan pendukung pembuat kayu lapis sebesar Rp22.466.389,00; serta 3) penerimaan Cukai dari produk hasil pengolaham tembakau lainnya (vape) sebesar Rp135.343.080,00.
Pada capaian devisa, hasil neraca perdagangan di Kalimantan Selatan meraih surplus USD2.376.319.678,09 atau setara dengan Rp34,45 triliun yang didominasi dari Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam utamanya komoditas batubara, pasir zircon, karet, CPO dan produk turunannya yaitu USD2.556.599.010,63.
Dalam mendukung program pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN), Bea Cukai Wilayah Kalimantan Selatan bekerja sama dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan yang lain seperti Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Aparat Penegak Hukum, KSOP, Karantina Pertanian dan Tumbuhan, Karantina Hewan, Pelindo dan Angkasapura telah melaksanakan dan mendorong beberapa program unggulan untuk meningkatkan perekonomian daerah Kalimantan Selatan seperti: program tata kelola industri dan perdagangan rotan melalui Peraturan Gubenur tata kelola rotan dan Pusat Logistik Berikat Rotan yang bertujuan menjamin ketersediaan rantai pasok rotan dari hulu (petani) sampai dengan hilir, mencegah hilangnya potensi perpajakan (tax payer) dan Devisa Hasil Ekspor, dan menghilangkan praktik penyelundupan, selanjutnya program Direct Call Ekspor dari Kalimantan Selatan yang telah berhasil mendorong, mengasistensi dan memfasilitasie kspor kepiting hidup dan frozen shrimp di bulan Maret 2021 melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor dan pada bulan April ini ekspor perdana umbi porang ke Jepang dengan direct container melalui Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, dan program pemberian fasilitas terhadap barang modal pertambangan dengan skema Pusat Logistik Berikat untuk mendukung kegiatan pertambangan di Kalimantan Selatan.
Sementara itu di sisi Belanja Negara, data pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan menunjukkan bahwa realisasi belanja APBN di Kalimantan Selatan sampai dengan akhir Juni 2021 mencapai Rp3,69 triliun atau sebesar 40 persen dari pagu. Kinerja tersebut meliputi Belanja Pegawai Rp1.792,63 miliar, Belanja Barang Rp1.206,99 miliar, Belanja Modal Rp695,66
miliar, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp4,59 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi tersebut lebih tinggi 4 persen dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama pada tahun 2020 (YoY) dan didominasi oleh kenaikan Belanja Modal hingga 51,26 persen.
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Kalimantan Selatan sampai dengan Semester I 2021 total Rp8, 44 triliun atau turun 14,79 persen secara YoY, dengan rincian realisasi DAU Rp4,06 triliun, DBH Rp3,02 triliun, DAK Rp1,45 triliun, DID Rp445,83 miliar, DAK non Fisik Rp1,63 triliun, Dana Desa Rp1,53 triliun, dana BOS Rp712,95 miliar, serta dana Hibah Rp71,29 miliar.
Dalam hal ini, persentase penurunan terbesar terjadi pada realisasi Dana
Desa hingga 42.03 persen secara YoY.
Kinerja belanja APBN untuk program PC-PEN di Kalimantan Selatan sampai dengan Semester I 2021 telah memberikan manfaat melalui realisasi Klaster Perlindungan Sosial total sebesar Rp983,75 miliar, dengan rincian untuk PKH sebesar Rp127,87 miliar kepada 183.092 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) senilai Rp180,82 miliar kepada 904.117 KPM, Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp134 miliar kepada 446.680 KPM, Kartu Prakerja senilai Rp217,02 miliar kepada 61.133 orang, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebesar Rp184,13 miliar kepada 613.767 KPM, diskon listrik sebesar Rp118,22 miliar kepada 721.444 pelanggan, serta pemberian subsidi kuota internet senilai Rp21,7 miliar yang diinjeksikan kepada ponsel sisw dan guru sekolah serta mahasiswa dan dosen di Kalimantan Selatan.
Realisasi klaster Dukungan UMKM dan Korporasi meliputi BPUM sebesar Rp150,402 miliar dan Penempatan Uang Negara di BPD Kalsel berupa kredit yang telah tersalurkan sebesar Rp153,13 miliar atau 38,28 persen dari Rp200 miliar uang negara yang ditempatkan, serta program Penjaminan Kredit sebesar Rp635,05 miliar yang diberikan kepada 16.016 debitur.
Realisasi klaster Kesehatan yang diberikan dalam bentuk pembayaran atas klaim biaya Covid-19 dari 51 Rumah Sakit di Kalimantan Selatan sebesar Rp195,05 miliar.
Realisasi klaster Program Prioritas untuk dukungan program prioritas Pemerintah dan penyediaan lapangan kerja di Kalimantan Selatan total sebesar Rp247,68 miliar yang terdapat dalam sektoral Kementerian PUPR sebesar Rp397,87 miliar untuk 10.726 pekerja, Kementerian Perhubungan sebesar Rp77,24 untuk 470 pekerja, Kementerian Pertanian sebesar Rp60,17 miliar untuk 4.582 pekerja, serta Kementerian Pertanian dalam kaitannya dengan food estate sebesar Rp5,27 miliar.
Dalam hal Dana Desa, kinerja penyaluran anggaran sampai dengan Semester I 2021 telah secara detil meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa telah terealisasi Rp176,79 miliar (33,17 persen) yang manfaatnya telah dirasakan oleh 589.315 KPM, Non BLT Dana Desa Rp400,20 miliar (45,97 persen), earmarked penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi Rp57,34 miliar (46,98 persen).
Pada periode ini dari 1.846 desa yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 16 desa di Kabupaten Kotabaru yang memutuskan untuk tidak menerima BLT Dana Desa serta 2 desa di Kabupaten Balangan yang sedang dalam proses likuidasi serta sedang dalam proses hukum yaitu Desa Wonorejo dan Desa Kabiyain.
Adapun kinerja realisasi Kredit Program Pemerintah yang berupa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Selatan, sampai dengan Semester I 2021 telah tersalur sebesar Rp1,98 triliun yang dimanfaatkan oleh 51.865 debitur.
Penyaluran tersebut didominasi oleh
sektor Perdagangan Besar dan Eceran 44 persen, sektor Pertanian Perburuhan dan Kehutanan 35 persen, sektor Jasa Kemasyarakatan Sosbud Hiburan 9 persen, serta sektor Perikanan 3 persen.
Untuk wilayah Kalimantan Selatan, besaran kredit yang disalurkan oleh bank penyalur KUR secara berturut-turut adalah Bank BRI Rp1,39 triliun, BNI Rp230,8 miliar, Bank Mandiri Rp208,80 miliar, dan Bank Kalsel Rp118,02 miliar. Untuk program kredit Ultra Mikro (UMi), sampai dengan Semester I 2021 telah tersalur Rp14,46 miliar kepada 4.526 debitur.
Penyaluran kredit UMi tertinggi di Kota Banjarmasin sebesar Rp4,08 miliar kepada 1.342 debitur sesuai karakteristik Kota Banjarmasin yang merupakan pusat bisnis dan perdagangan di Kalimantan Selatan. Dalam hal penyaluran kredit UMi, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan lebaga penyalur kredit UMi tertinggi yaitu sebesar Rp8,9 miliar dengan jumlah debitur nya sebanyak 3.067 debitur.
Untuk realisasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan asset, piutang negara, dan lelang di Kalimantan Selatan, sampai dengan Semester 1 2021 telah terealisasi Rp7,21 miliar.
Angka tersebut sebagaimana direkam oleh Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah. Dalam perannya di pemulihan ekonomi, data monitoring keringanan utang di wilayah Banjarmasin diberikan kepada 60 debitur dengan nilai pembayaran Rp110,70 juta dari keseluruhan outstanding sebesar Rp712,77 juta.
Dengan berbagai perubahan yang terjadi saat ini, terutama adanya lonjakan kenaikan kasus Covid-19 dan tuntutan kebijakan PPKM darurat, dukungan untuk bidang Kesehatan dan Perlindungan Sosial tahun 2021 ditingkatkan.
Beberapa penyesuaian anggaran belanja yang tengah dan akan dilakukan sepanjang tahun 2021 ini difokuskan pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. APBN adalah uang kita, kembali harus bekerja keras.
Berita dengan Judul: Kinerja Pelaksanaan APBN dan Peran Kementerian Keuangan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Triwulan II Tahun 2021 pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Tornado
