Liputan4.Com – Lombok Timur – Kebijakan Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat(NTB) H.M.Sukiman Azmy yang melibatkan Bulog untuk penyaluran beras Premium bagi KPM(Keluarga Penerima Manfaat) dari Program Pemerintah Pusat BPNT(Bantuan Pangan Non Tunai) menuai kontroversi dari bebagai LSM dan Pengamat muda Lombok Timur.
Ketua FRB(Forum Rakyat Bersatu) Lombok Timur, Eko Rahadi,SH, menilai kebijakan Bupati itu tidak Populis karena, semestinya yang harus digandeng untuk penyaluran beras BPNT yang jumlah sangat pantastis hingga ratusan ton perbulan itu harusnya BUMD(Badan Usaha Milik Daerah) bukan BUMN(Badan Usaha Milik Negara) seperti Bulog.
“Semestinya Pak Bupati percayakan penyaluran beras BPNT itu kepada Perusahaan Daerah seperti BUMD Selaparang Agro, yang saya kira mampu untuk melakukan itu,dan saya berkeyakinan kalau Selaparang Agro dipercayakan sebagai penyalur beras BPNT dia akan dapat menyerap gabah petani Lombok Timur dengan harga yang tidak akan merugikan petani,”ungkap Eko Rahadi yang juga sebagai Lawyer Muda Lombok Timur. Senin (07/06/2021).
Ia juga menambahkan banyak sekali kebijakan Bupati yang konroversial, sehingga semestinya pembantu-pembantu Bupati dapat memberikan masukan yang baik sebelum beliau mengeluarkan sebuah kebijakan, apalagi kebijakan ini menyangkut langsung kepada masyarakat.
“Kami sangat prihatin dengan kebijakan ini, seharusnya dikaji dulu kan ada Kabag Hukum,Balai Mediasi,silahkan digunakan, tidak serta merta mendengarkan bisikan salah satu oknum yang akan mendapatkan Fee dari dipercayakannya Bulog sebagai penyalur beras, saya tahu itu!!!,”tegasnya.
Eko Rahadi juga minta kepada Bupati Lombok Timur, untuk membenahi administrasi BPNT yang carut marut, dan ia minta ketegasan dari Pimpinan Cabang BRI dimana disana ada dana tersisa Rp.10.000 per KPM.
“Kita semua prihatin dengan BPNT ini, tapi mari kita sama-sama perbaiki administrasinya, dan kita minta kepada Bapak Bupati untuk menyelesaikan carut marut BPNT, terutama tidak tegasnya pimpinan Cabang BRI, disitu ada dana tersisa Rp.10.000 per KPM, dikalikan dengan sekitar 192.000 KPM selombok timur. itu dana dikemanakan,”Tanya Eko.
Menurutnya kalau BRI tidak mau bekerjasama untuk memperbaiki jaringannya atau pelayanannya, Bupati bisa saja memakai Bank lain untuk penyalarun BPNT, seperti ada Bank BNI atau yang lainnya.
Sementara itu ditempat terpisah Bupati H.M.Sukiman Azmy menyampaikan, kenapa MoU ditanda tangani dengan Bulog soal beras BPNT,karena Bulog siap melayani permintaan Pemda berapapun banyaknya dengan kwalitas beras Premium, dan pihak Bulog siap mengantar beras sampai kepada agen atau e-warung yang membagikan ke KPM. Sedangkan selama ini beras yang diterima oleh KPM adalah beras kelas medium.(Bul)
Berita dengan Judul: Kerua FRB Lotim : Bupati Lotim Teken MoU Dengan Bulog Salurkan Beras BPNT,Menuai Kontroversi. pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Makbul
