LIPUTAN4.COM,JAKARTA- Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto atau yang biasa disapa SGY meminta dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta diaudit oleh Auditor Independen PricewaterhouseCoopers.
Tujuannya meminta dilakukan audit untuk menunjukan transpansi dan menguatkan kepercayaan publik atas pengunaan dana hibah yang diterima sejak tahun anggran 2018-2021 berkisar Rp. 915,5 milyar.
Pasalnya, transparansi dan kepecayaan publik terhadap KONI daerah tergerus pasca penetapan tersangka dan penahanan Ketua dan Bendahara Koni Tangerang Selatan (Tangse) Rita Juwita dan Suharyo oleh Kejaksaan Negeri Tangsel.
Keduanya diduga melakukan laporan pertanggungjawaban fiktif dan diduga menggelapkan dana hibah APBD 2021 senilai Rp 1,1 miliar lebih dari total Rp 7,8 miliar.
“Sejak APBD-2018-2021 dan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Anies Bawesdan, Koni DKI Jakarta tercatat menerima dana hibah berkisar Rp. 915,5 milyar. Kasus Koni Tangsel dapat menghilngkan kepercayaan publik atas koni-koni daerah lainnya. Untuk itu Koni Jakarta harus terdepan dalam menunjukan transparansi,” kata Ketua Katar Sugiyanto di Jakarta saat ditemui diruang kerjanya Senin (14/06/21).
Lebih lanjut aktivis senior Jakarta yang akrab disapa SGY ini menguraikan rincian catatan dana hibah KONI DKI Jakarta berdasarkan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, yakni sejak anggaran tahun 2018 hingga anggaran tahun 2021. Selama empat tahun, total jumlah dana hibah untuk KONI diperkirakan sebesar Rp. 915,5 milyar.
“Dana hibah untuk KONI Jakarta berdasarkan Pergub No. 1594 tahun 2018, tercantum Rp. 32,903 milyar. Pada Pergub No 209 tahun 2019 tertulis sebesar Rp. 210,035. Lalu pada tahun 2020 gubernur Anies menerbitkan Pergub No. 143. Dalam pergub ini hibah untuk KONI tercatat naik menjadi 271,249 milyar. Sedangkan pada anggaran berjalan tahun 2021 ini, Gubernur Anies kembali menaikan jumlah hibah untuk KONI Jakarta menjadi sebesar Rp. 410,387 milyar. Jadi total dana hibah untuk Koni DKI Jakarta tercatatat berkisar sebesar Rp. 915,5 milyar,” beber SGY
Bukanlah hal yang berlebihan mengandeng Auditor Independen PricewaterhouseCoopers. Sebab pada tahun anggaran 2019 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menunjuk PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia sebagai penasihat investasi Pemprov DKI Jakarta.
Penunjukan tersebut secara resmi dituangkan melalui Keputusan Gubernur No 1380/2019 tentang Penetapan Perseroan Terbatas PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Daerah.
“Jadi bila mengandeng PricewaterhouseCoopers untuk meminta mengaudit dana hibah, maka akan menjadi contoh terdepan dalam transparansi pengunaan dana hibah. Selain itu itu hal ini juga akan semakin meningkatkan pembinaan dan prestasi Atlet Jakarta yang pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan prestasi Atlet Nasional,” tegas SGY.
Sebagaiman diketahui PricewaterhouseCoopers adalah akuntan publik terpercaya yang berpusat di London. PricewaterhouseCoopers kemudian membuka kantornya di New York Amerika dan di negara-negara lainnya. Sedangkan di Indonesia ada Price Waterhouse Cooper Indonesia atau PWC Indonesia. PWC indonesia adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana dan Rekan. Jenis-jenis jasa yang disediakan oleh PWC Indonesia diantaranya Advisory, Audit and Assurance, Tax, Capital Market, Accounting Advisory Service, dan lainnya.
“Bila mengandeng Auditor Independen PricewoterhouseCoopers, maka akan tergambar secara gamblang dana hibah yang telah diterima KONI DKI Jakarta selama ini dan penggunaannya. Selain itu hal ini juga akan mengembalikan penuh kepercayaan publik atas krisis kepercayaan akibat dari dampak kasus Koni Tangsel tersebut,” pungkas SGY.
Berita dengan Judul: Kasus Korupsi KONI Tangsel, SGY Minta Audit Dana Hibah KONI DKI Oleh Auditor PricewaterhouseCoopers pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : taufik
