Kartini akan selalu diingat dan diperdebatkan setiap 21 April di Indonesia. Sosok yang selalu ditampilkan berambut hitam dan berkebaya dalam arsip wajahnya itu menjadi tokoh sentral narasi perjuangan perempuan-perempuan Indonesia untuk meraih kesetaraan.
Lahir di Jepara pada 142 tahun lalu sebagai Raden Adjeng Kartini, dia mendobrak stereotipe perempuan pada zamannya yang ditempatkan sebagai warga kelas ketiga dalam masyarakat yang kadung tersegregasi penjajahan. Ibaratnya, sudah pribumi, perempuan pula. Lewat surat-suratnya, Kartini menunjukkan meski raganya terperangkap feodalisme dan imperialisme sekaligus, tetapi pikirannya bebas melanglang buana hingga benua Eropa.
Salah satu pemikiran Kartini yang paling banyak dikutip, dan membuatnya disebut sebagai pelopor pemikir perempuan modern Indonesia, adalah tentang pernikahan dan poligami. Di Jawa pada masa hidupnya, sangat lazim bila perempuan yang telah dewasa dinikahkan dengan laki-laki yang bukan pilihan mereka. Kartini mengutuk budaya Jawa ini, yang dipelihara para aristokrat yang masih saudaranya sendiri, dengan sepenuh hati.
Dalam salah satu surat, dia membandingkan bagaimana laki-laki selalu menang dalam pernikahan baik di Eropa maupun di Jawa. Bedanya, kata Kartini, mayoritas perempuan di Eropa masih secara sukarela mengikuti laki-laki. Sedangkan di Jawa, perempuan tidak berhak memperlihatkan sikap dan terpaksa menuruti perjodohan yang sudah ditetapkan oleh orang tua mereka.
“Segalanya untuk laki-laki, dan tidak ada sama sekali untuk perempuan, adalah hukum dan adat kami,” tulisnya dalam sebuah surat untuk temannya, Estella Zeehandelar, yang berada di Belanda.
Meski kemudian Kartini sendiri harus menjalani pernikahan paksa dengan bupati Rembang yang sudah berkeluarga (dan membuatnya menjadi istri ke-4 lelaki itu), ahli sejarah memandang dia tetap layak disebut simbol perempuan cemerlang. Sebab, Kartini mampu berdialektika mengenai berbagai tema yang pelik pada masanya, lewat medium yang bahkan tak banyak dikuasai pribumi: tulisan.
“Kalau melihat Kartini, kita harus berpikir historis. Enggak bisa kita kritik [keputusan hidup] dia dengan menggunakan suasana zaman sekarang,” kata arsiparis Muhidin M. Dahlan dari Yayasan Indonesia Buku, yang pernah meneliti beberapa dokumen seputar pemikiran Kartini serta proses penetapannya sebagai pahlawan nasional, saat dihubungi VICE. “Perangkat feodalisme itu kuat sekali. Siapa pun enggak akan bisa keluar dari itu.”
Dikelilingi tembok-tembok yang membatasinya sejak usia 12 tahun, Kartini mengandalkan buku-buku berbahasa Belanda untuk memperkaya pengetahuan dan menjadikan dirinya berguna sebisa mungkin. Selama empat tahun dalam kondisi dipingit, dia membiarkan ide-ide baru memasuki pikirannya yang membuatnya sebagai orang berpikiran bebas.
Proses Kartini dijadikan sebagai tokoh perjuangan perempuan di Indonesia penuh jalan berliku. Menurut Muhidin, saking berpengaruhnya Kartini, sampai ada beberapa tafisr soal sumbangsihnya pada Indonesia, yang masing-masing memiliki perbedaan. Salah satu yang dominan adalah tafsir akademisi kolonial lewat surat-suratnya dalam Bahasa Belanda. Hal ini yang coba dibalik oleh organisasi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) pada 1960-an saat menominasikan Kartini sebagai sosok yang layak disebut pahlawan perempuan. Kartini akhirnya ditetapkan oleh Presiden Sukarno sebagai pahlawan pada Mei 1964.
“Jadi, ada satu kelompok yang ingin menjadikan Kartini sebagai prototipe pahlawan perempuan. Mengapa? Karena dia kayaknya satu irama dengan cita-cita partai. Satu, dia tumbuh di Jawa. Dua, dia melek literasi. Ketiga, nama dia sudah dikenal publik internasional,” kata laki-laki yang akrab disapa Gus Muh tersebut.
Kartini dipercaya cocok sebagai representasi perempuan yang mampu berdiri sejajar dengan laki-laki pada masanya dalam hal kecerdasan. Ditambah lagi, dia memperlihatkan sisi kemanusiaan yang kerap kali luput ketika membicarakan tentang peran laki-laki dan perempuan dalam perjuangan.
Walau mengagumi peradaban Eropa dengan segala inovasi pengetahuannya, Kartini sering menyelipkan kritik terbuka terhadap penjajahan Belanda yang menyengsarakan warga pribumi. “Orang-orang Belanda menertawakan dan mengejek kebodohan kami, tapi jika kami berjuang untuk mendapatkan pengetahuan, mereka kemudian menuduh kami berperilaku memberontak,” tulis Kartini, sebagaimana dikutip dari Surat-Surat Kartini.
Kekaguman terhadap Eropa atau kenyataan pada satu titik dia bersedia dipoligami, menurut Gus Muh, tidak semestinya dilihat sebagai cacat dalam diri Kartini. Dia bukan Tuhan yang Maha Sempurna. Mengingat bagaimana lingkungan di sekitarnya yang masih sangat membuat perempuan terperangkap dalam penindasan, Kartini membuat sebuah kemajuan besar lewat caranya memandang dunia.
“Kita terlalu memaksakan Kartini untuk melakukan banyak hal kan? Kita kayaknya terlalu kejam. Orang yang dipingit seperti itu, enggak sekolah lagi. Bandingkan dengan kakaknya, Kartono, yang dapat segalanya. Kita jadi enggak adil,” kata Gus Muh. (Sedikit catatan, Sosrokartono adalah kakak Kartini yang menjadi wartawan perang di Eropa dan merupakan generasi pertama orang pribumi lanjut sekolah di Belanda).
Sayangnya, jejak pemikiran progresif Kartini itu justru dihilangkan dalam tradisi rezim Orde Baru. Politik tafsir terhadapnya membuat sosok Kartini direduksi sebagai perempuan rumahan yang bersikap penuh sopan santun.
“[Kartini] dicitrakan [Orde Baru] sebagai perempuan Jawa yang lemah lembut, berpakaian kebaya, diglorifikasi menjadi perempuan yang tidak berpikir jadinya,” tegas Gus Muh.
Begitu kuatnya citra yang digunakan oleh pemerintahan Suharto, sampai muncul tradisi tersendiri setiap 21 April di mana anak-anak perempuan berkarnaval dengan memakai kebaya atau mengikuti lomba dandan.
Selama bertahun-tahun, Kartini dalam tafsir ini menjadi alat untuk menjustifikasi dogma-dogma kuno bahwa tempat perempuan adalah di rumah, dan bahwa perempuan tidak perlu repot-repot menggunakan akal pikiran untuk mengurusi sesuatu yang ada di luar pagar pekarangannya.
Padahal, ini bertentangan dengan apa yang dipercaya Kartini. Seperti dia katakan dalam suratnya, jika bisa memilih, dia tak ingin terkekang oleh batasan-batasan, termasuk pernikahan. “Aku mendambakan bisa bebas, bisa berdiri sendiri, untuk belajar, tidak menjadi subyek bagi siapa pun, dan di atas segalanya, tidak pernah diwajibkan untuk menikah,” tulisnya.
Kartini pun tidak segan menghapus gelar kebangsawanannya agar bisa dipandang setidaknya sebagai individu mandiri. “Dia bilang ‘panggil aku Kartini’,” kata Gus Muh. “Paling radikal ya dia buang [gelar] Raden Adjeng. Itu menusuk betul. Raden Adjeng cuma selubung kebudayaan.”
Beruntungnya, dalam beberapa tahun terakhir mulai bermunculan para akademisi dan feminis yang mengembalikan sosok Kartini sebagai pemikir. Esai dan artikel sejarah yang berusaha menyorot sisi progresif Kartini sekarang cukup mudah ditemukan. Kartini memang meninggal pada 17 September 1904, di usia masih 25, hanya beberapa hari setelah melahirkan anak tunggalnya. Tapi berkat warisan tulisannya, sisi progresif Kartini terus hidup, melampaui reduksi budaya karnaval yang coba dilanggengkan Orde Baru.
Di masa sekarang, ketika kita berdiskusi tentang wacana kesetaraan perempuan, namanya mungkin tidak otomatis disebut. Tetapi gagasan yang diusung perempuan penuh cita-cita asal Jepara ini sejatinya mempunyai kesamaan. Aspirasi Kartini adalah agar semua perempuan dari segala bangsa agar mampu melangkah jauh dari rumah, memasuki ruang-ruang yang sering didominasi laki-laki.
