Kader PMII Se-madura Pasang badan Menanggapi Instruksi PB.PMII

Infakta.com_pamekasan Pengurus Cabang (PC) PMII se-Madura mendukung pernyataan yang meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mundur, karena dianggap tidak bisa mengatasi wabah Covid-19.
Pernyataan tersebut disampaikan Pengurus Besar (PB) PMII Jakarta melalui Wasekjend Advokasi dan Kebijakan Publik. Pihaknya menilai bahwa pemerintah gagal dalam menangani Covid-19.

Dari berbagai pertimbangan PB PMII memintan Presiden Jokowi diminta untuk segera berbenah atau mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PC PMII se Madura menyatakan mendukung sikap PB PMII. Bahkan ada yang mengatakan siap turun ke jalan jika ada intruksi dari PB.
Ketua Umum PC PMII Sumenep Qudsi menyampaikan, sikap PMII Sumenep jelas mendukung PB PMII. Menurutnya warga pergerakan tidak boleh hanya menjadi penonton kebijkan pemerintah apalagi pada persoalan kemanusiaan.

“Dengan ini hendaknya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota segera mengevaluasi kinerjanya dalam penganan wabah Covid-19 ini. Tentang kebijakan yang telah diberlakukan, targetnya apa, capaiaannya apa semua itu perlu dievaluasi mengingat saat ini santer dibicarakan mengenai kebijakan pemerintah tentang Covid-19 ini, mulai dari PHK yang semakin meningkat hingga pedagang kaki lima yang menjerit,” terangnya.
Kemudian, Katua Umum PC PMII Pamekasan Lutfi, juga menyatakan hal yang sama. Aktivis jebolan Unira ini bahkan mengatakan siap turun jalan bersama semua kader PMII jika ada intruksi dari PB.

“Kami sangat mendukung sikap PB PMII, jika ada intruksi kami akan turun kejalan bersama ribuan kader PMII di Pamekasan,” tegasnya.
Begitu pula disampaikan Ketua PC PMII Sampang, Aiziz, yang menyatakan mendukung atas sikap PB PMII. Menurutnya pemerintah belum berhasil dalam menangani Covid-19. Ia juga menilai kebejikan pemerintah tidak memiliki roadmap yang jelas, akibatnya kebijakan yang dikelurkan tidak menyelesaikan masalah.

“Seharunya kebijakan pemerintah harus terarah dan terukur sehingga implikasinya jelas. Yang seharusnya tumpukan kebijakan itu bisa menetralisir pandemi Covid-19, yang ini malah tambah runyam urusannya,” ujarnya.
Sementara ketua PC PMII Bangkalan, juga mendukung terhadap sikap PB PMII. Menurutnya kebijakan pemerintah pusat memang tidak berhasil dalam penangangan Covid-19.
“Melihat kebijakan PPKM yang berlevel-level tidak berkeseudahan ini kami kira sangat memalukan,” tandasnya.