Liputan4.com sumatera selatan – Palembang, Rencana pembangunan kantor baru Gubernur Sumatera selatan di Kramasan sisakan polemik yang belum usai hingga saat ini. Perubahan item pekerjaan penimbunan pasir menjadi timbunan tanah hingga kini terkesan belum mendapat kepastian dasar hukumnya.
Berawal dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sumatera selatab 2020 yang alot dan rumit yang akhir disepakati oleh DPRD dan Pemprov Sumsel kala itu, Kamis (12/12/19). Dimana DPRD Sumsel memberikan tiga catatan penting mengenai APBD Sumsel 2020.
DPRD Sumsel saat itu menyatakan pembahasan RAPBD Sumsel menjadi yang terlama selama dan terumit . Para legislator DPRD Sumsel menyetujui RAPBD Sumsel 2020 dengan memberikan tiga catatan penting untuk APBD 2020.
Ketiga catatan itu adalah, pengembangan dan penataan kawasan Kramasan kota Palembang untuk pembangunan kawasan perkantoran Pemprov Sumsel termasuk kantor Gubernur Sumsel. Dimana Pemprov Sumsel alokasikan dana sebesar Rp170 miliar untuk penimbunan sekaligus pemagaran lahan seluas 46 hektar.
DPRD Sumsel saat itu menyatakan Pemprov harus membuat perubahan masterplan, amdal dan kajian RTRW. Karena menurut DPRD Sumsel kawasan itu adalah Chatment Area (daerah resapan air) kota Palembang dan kawasan itu peruntukannya untuk industri bukan untuk perkantoran.
Catatan kedua DPRD Sumsel adalah 25 kegiatan tupoksi pemerintah kabupaten kita namun masuk dalam alokasi Organisasi Perangkat Kerja Daerah (OPD) Pemprov Sumsel. Kegiatan ini hasil Evaluasi Mendagri harus dialokasikan untuk anggaran lainnya seperti kebutuhan dasar yang menjadi tupoksi pemerintah provinsi.
Menurut DPRD Sumsel terkait ketidak patuhan Pemprov Sumsel atas Evaluasi Mendagri akan berdampak stuktur anggaran tidak maksimal guna kebutuhan dasar masyarakat. Anggaran 25 kegiatan tersebut mencapai Rp260 miliar namun Pemprov Sumsel beralasan bahwa hasil kegiatan ini nantinya akan bisa dilimpahkan ke kabupaten dan kota.
Menanggapi sanggahan Pemprov, DPRD Sumsel menyatakan anggaran hibah ke pemerintah kota dan kabupaten sudah maksimal dialokasikan dalam anggaran APBD 2020. Selanjutnya DPRD Sumsel berpendapat tidak ada aturan untuk 25 kegiatan itu dan menyatakan kegiatan itu salah dan sebaiknya tidak di laksanakan.
Catatan ketiga DPRD Sumsel adalah intensif Camat dan bantuan untuk 76 desa persiapan di Sumsel karena itu tupoksi pemerintah kota dan kabupaten. Pemkab dan Pemkot telah mengalokasikan sendiri dan bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Intensif camat Rp 2 juta dan dana bantuan desa persiapan dengan total Rp7,6 miliar terkesan menerobos rambu – rambu aturan. Pegiat anti korupsi Sumsel Bony Balitong yang Juga Koordinator K MAKI Sumsel angkat bicara saat dihubungi awak media Liputan4.com paga Minggu, (07/10/2021) dengan mengatakan, jangan sampai kedekatan hubungan Pemprov dengan KPK maka perkara seperti ini tidak di ungkap karena dana masyarakat untuk kebijakan ini Rp. 1/2 trilyun lebih.
Lain lagi pendapat Feri Kurniawan pegiat anti Korupsi Sumsel, “KPK jangan tebang pilih perkara dan terkesan hanya orang – orang rezim lama saja yang di kejar – kejar”, ucap Feri Kurniawan.
Secara bersamaan keduanya meminta bukti KPK netral dan ungkqp 3 catatan penting DPRD Sumsel untuk menjadi temuan awal pelanggaran aturan perundangan yang berpotensi tindak pidana korupsi. “Kalau hanya berani dengan orang – orang rezim lama dan menutup celah hukum untuk dugaan korupsi di rezim baru ini maka lebih baik KPK tutup operasi di Sumsel,”pungkas keduanya.
Berita dengan Judul: K MAKI : Rekomendasi DPRD Sumsel Temuan Awal Dugaan Korupsi di Pemprov Sumsel pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Agus Maulana
