Liputan4.com, Sumenep – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) menuntut dan menyoroti kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Sumenep, Madura, Jawa Timur,” Jumat (19/3/2021).
Pada audensi itu, FKMS menekan kepada pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya Wakil Bupati Sumenep agar segera bertindak mengevaluasi kinerja Bapedda yang diduga baru bangun tidurnya.
Dalam audensi itu, Muhammad Sutrisno selaku Ketua FKMS menyampaikan, banyak bentuk kinerja Bapedda Sumenep yang mencerminkan hal negatif kondisi Sumenep di muka umum. Beberapa contoh, waktu lalu dari hal tersebut adalah hal terkecil yang mempunyai dampak besar terhadap perkembangan Sumenep, diantaranya soal pembahasan penambahan lokasi pada tambang fosfat di Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dikatakan hanya GOSIP, pada nyatanya sebelumnya pihaknya mengakui bahwa ada penambahan tambang fosfat.
Selain itu, juga ada dugaan pelanggaran sepadan pantai hingga tumpang tindih dengan kawasan pariwisata.
“Ini jelas membohongi publik, salah satunya para Kiai se Kabupaten Sumenep, beberapa aktivis mahasiswa, ketua DPRD Sumenep, dan beberapa DPRD Sumenep lainnya,” jelasnya pada saat audensi, Jumat (19/3/2021).
Pihaknya mengaku usaha dari beberapa tahun dianggap tidak hasilnya. Karena beberapa OPD yang memiliki hubungan dengan hal dirasa tidak respon positif. Maka dari itu, ia mengatakan jangan hanya selalu membuat Tim terpadu akan pada akhirnya tidak bisa bertanggungjawab.
“Bertahun kami berteriak tidak ada menanggapi, sehingga beberapa kepala dinas lintas OPD seperti orang stand up comedy. RTRW ini adalah kitab Pemerintah, jangan sembarang menggunakan,” tegasnya.
Tambah Sutris, ia meminta kepada orang yang memimpin di Kabupaten Sumenep. Khususnya Bupati dan Wakil Bupati Sumenep agar cekatan dab melakukan evaluasi kinerja OPD Sumenep.
“Kami tegaskan, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Bappeda baik Kepala Dinas, hingga Kepala Bidang,” ungkapnya.
Yayak Nurwahyudi, Kepala Bapedda Sumenep, dengan adanya penyampaian pada rapat di DPRD Sumenep. Pihaknya menyampaikan permohonan maaf, apabila ada kata-kata yang menjadikan kontradiksi.
“Definisi gosip belum ada pernyataan resmi pemanggilan dari Provinsi. Kalimat itu muncul belum pernah terjadi tindak lanjut dari provinsi. Kalau kata-kata menjadi bisa bias dan ada yang dirugikan. Saya mohon maaf,” jelasnya.
Sementara, kata Nyai Hj Dewi Khalifah, Wakil Bupati Sumenep menyampaikan, pihaknya mengapresiasi terhadap kehadiran mahasiswa yang bisa menyampaikan aspirasi sebagai kontrol pemerintah dan juga sedikit banyak menyumbang gagasan.
“Kami akan mencoba menela’ah, mengkaji apa yang menjadi aspirasi mahasiswa. Sehingga tidak mengakibatkan ada beberapa pihak yang dirugikan,” tutupnya.
Berita dengan Judul: Jangan Stand Up Comedy, FKMS Desak Pemkab Sumenep Evaluasi Kinerja Bapedda Terbit juga di: LIPUTAN4.COM. Reporter: Syarif Hidayat
