INFAKTA.COM, BANDUNG — Perilaku pejabat Kabupaten Bandung yang ada di Sekretariat Daerah yang masih sempat-sempatnya menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Kopentensi Sumber Daya Aparatur pada Era Digital, saat sejumlah wilayah di daerahnya mengalami bencana gempa, terus menuai sorotaan dari berbagai kalangan.
Bahkan, Direktur Jamparing Institut, Dadang Risdal Azis, meminta kepada Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang akrab dipanggil DS tersebut, untuk memberikan teguran dan bisa membatalkan kegiatan Bimtek yang rencananya di ikuti seluruh ASN dilingkungan Sekretariat Daerah.
“Kalau saya jadi Bupati atau Sekda, pasti saya tegur dan membatalkannya. Bisa-bisanya pejabat di Sekretariat Daerah meninggalkan daerahnya dalam kondisi sedang bencana yang sudah ada peringatan, itu artinya keterlaluan. Kan sudah ada prediksi dari BMKG, saat pejabat di daerah lain siap-siap, kok ini (pejabat Kabupaten Bandung) malah meninggalkan tempat,” kata Pengamat dan Pemerhati Kebijakan Pemerintah, Dadang Risdal Azis kepada Infakta.com, Rabu (18/9/2024).
“Ini harus disampaikan ke Pak Bupati supaya ada teguran, sekaligus memberikan penegasan bahwa pejabat dilingkup Sekretariat daerah tidak boleh meninggalkan tempat ketika terjadi bencana di daerahnya,” sambungnya.
Ia menilai, Bimtek yang dilakukan pejabat di saat daerahnya tengah dalam kondisi dilanda bencana seolah-olah menunjukkan etika kepemimpinan yang buruk.
“Artinya etika sebagai seorang pemimpin itu sangat buruk ketika pejabatnya meninggalkan masyarakatnya di saat sulit, di saat bencana. Ini hal yang sangat miris dan memprihatinkan bagi seorang pejabat,” ujarnya.
“Ini sesuatu yang sungguh memalukan. Artinya, seolah-olah bagi mereka musibah itu dianggap hal yang biasa, dan hal yang seremonial (kegiatan di Garut) dianggap hal yang lebih penting,” lanjutnya.
Padahal menurut dia, agenda yang dihadiri seluruh ASN di Sekretariat Daerah di Rancabango Hotel & Resort itu tidak lebih penting dari kondisi bencana yang terjadi di Kecamatan Kertasari dan Pacet.
“Persoalan Bimtek ke Garut sudah dianggarkan di APBD, saya pikir APBD itu fleksibel, yang penting dipakai di tahun berjalan, makanya kalau itu dijadikan alasan, tidak masuk akal,” ucapnya.
“Masyarakat dalam kondisi bencana itu tentu berharap kepala daerah dan pejabatnya untuk hadir di tengah-tengah mereka dan bisa memberikan bantuan serta solusi. Seharusnya ini menjadi konsen bupati dan Sekda,” imbuhnya.
Sementara ditempat terpisah, Ketua Umum DPP WGAB (Wadah Generasi Anak Bangsa), Suman Rinto Sitohang, ST mengatakan, peran Bupati, pejabat daerah dan DPRD seharusnya berada di garda terdepan untuk memastikan masyarakatnya membutuhkan bantuan di tengah bencana gempa.
“Pemerintah seharusnya berada di garda terdepan untuk mengatasi masalah masyarakat. Di saat bencana gempa, mereka semestinya disibukkan memastikan solusi atas bencana tersebut, keadaan warga bagaimana, kebutuhannya apa dan lain-lain,” ujarnya.
Ia menyinggung bupati dan pejabat di lingkungan pemda yang sebelum mendapatkan jabatan, paling aktif menyerap aspirasi masyarakat. Namun ketika sudah menjabat, tidak lagi memastikan mana yang lebih dulu diprioritaskan.
“Seharusnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan bisa memberikan teguran kepada eksekutif. Warga sedang berjuang malah ditinggal Bimtek. Bimtek bisa ditunda, bencana wajib segera ditangani,” ucapnya.
Sebelumnya dikabarkan, sejumlah wilayah di Kecamatan Kertasari dan Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dilanda gempa tergolong serius parah.
Ketua WGAB, Rinto Sitohang mengatakan, apa yang dilakukan anggota pejabat pemkab Bandung itu sangatlah tidak etis meski dengan dalih apapun.
Pasalnya, perjalanan ke Garut itu dilakukan di tengah kondisi banyak warga yang membutuhkan perhatian dari para wakil rakyat dan juga pemimpinnya,
“Jelas tidak etis, karena saat ini masih ada bencana. Dalih apapun itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Masyarakat kita ini sedang butuh empati, tapi justru mereka malah Bimtek,” kata Rinto kepada awak media.
Bahkan Rinto menilai jika agenda atau kegiatan Bimtek itu hanya pemborosan anggaran.
“Kan bisa dilaksanakan di Kabupaten Bandung. Kenapa harus ke Garut? Sepertinya hanya kedok saja untuk pelesiran. Lagi pula juga masih bisa ditunda kapan saja agendanya. Menurut kami itu pemborosan anggaran,” ucapnya.
