KUPANG – Sengketa lahan yang berkepanjangan antara warga masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITA PKK) di Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan Kabu TTS, dengan Pemerintah Provinsi NTT belum juga menemui solusi penyelesaian.
Pasca penertiban/pembongkaran rumah milik pemerintah provinsi yang dihuni oleh warga oleh tim penertiban dari Badan Aset Provinsi NTT pada tanggal 20 Oktober 2022 yang lalu, membuat situasi semakin rumit.
ITA PKK yang dikoordinir oleh Niko Mana’o berharap agar pemerintah provinsi dapat memberi ruang untuk berdialog dengan warga masyarakat yang “tergusur” dengan menghadirkan pihak netral agar tidak terjadi saling membenarkan diri antara pemerintah provinsi maupun warga masyarakat.
Menurut Niko Mana’o Pihak netral tersebut nantinya akan ikut mengawasi kesepakatan yang dibuat.
“Kami mengharapkan agar ada tim netral yang menjadi penengah antara pemerintah provinsi dan warga masyarakat. Kalau bisa tim itu beranggotakan Komnas Ham, KPAI, BPN Pusat, Kementrian Kehutanan, DPR RI dan pihak keamanan, sehingga nantinya merekalah yang akan menjadi pengawas dalam pelaksanaan hasil kesepakatan. Kalau hanya menghadirkan warga yang digusur dan pemerintah provinsi maka akan selalu saling mengklaim kebenaran dari pihak masing-masing” pungkas Niko dengan penuh harapan.
Di lain pihak Kepala Desa Linamnutu Kecamatan Amanuban Selatan, John Atonis berharap agar solusi terbaik dapat diambil agar tidak berkepanjangan, yang justru akan merugikan semua pihak.
Selaku Kades Linamnutu Atonis memiliki kerinduan agar semua persoalan dapat diselesaikan, sehingga pemerintah tidak dirugikan dan hak warga masyarakatpun tidak terabaikan karena diluar dari persoalan yang terjadi sampai saat ini, kelompok warga tersebut juga adalah bagian dari kita.
“Saya berharap semuanya dapat terselesaikan dengan baik, dimana pemerintah dapat menjalankan programnya, begitu pula warga masyarakat dapat terpenuhi hak-haknya, karena walau bagaimanapun juga mereka adalah saudara kita dan adalah bagian dari diri kita” ungkap Kades Atonis.
Berita dengan Judul: ITA PKK Besipae Harap Ada Pihak Netral untuk Duduk Bersama Antara Pemerintah dan Warga Masyarakat pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com. oleh Reporter : ris
