Diskusi internet belakangan menempatkan politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko di pusaran perbincangan. Pasalnya, 7 April lalu dia menandatangani kesepakatan dimulainya megaproyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bernama Bukit Algoritma, yang digadang-gadang jadi Silicon Valley-nya Indonesia. Budiman termasuk politikus yang getol membahas revolusi industri 4.0 dan big data di Twitter.
Budiman, yang juga komisaris BUMN PT PTPN V mengatakan, proyek bernilai Rp18 triliun itu akan berdiri di tanah seluas 888 hektare di Sukabumi, Jawa Barat. Ia menjamin proyek ini kerja sama BUMN dan investor swasta, jadi tak membutuhkan sokongan APBN. Ia juga meyakinkan sudah ada investor potensial yang berminat menanamkan modal dari Amerika Utara, Eropa Barat, Timur Tengah, dan Asia.
Sekilas tentang proyek ini, bagi pembaca awam. Semua tentang KEK bisa dibaca di tautan resmi berikut. Gambaran pendeknya, KEK adalah satu kawasan geografis yang diset, dengan dukungan negara, buat jadi pusat ekonomi. Sedangkan KEK Bukit Algoritma sendiri adalah proyek yang akan dikerjakan PT Kiniku Bintang Raya KSO dan BUMN konstruksi dan manufaktur PT Amka.
Posisi Budiman adalah sebagai ketua pelaksana di PT Kiniku Bintang Raya KSO, yang KSO-nya merupakan singkatan kerja sama operasi (joint venture) antara dua perusahaan swasta PT Kiniku Nusa Kreasi dan PT Bintangraya Lokalestari. Sampai sini paham ya.
Dari situs resminya, Kiniku Bintang Raya mengaku sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Sementara PT Bintang Lokalestari berdasarkan situs ini, disebut sebagai perusahaan penyedia dan perbaikan alat berat. PT Bintang tercatat pernah terlibat nota kesepahaman pembangunan KEK dengan ITB pada 2018, juga di Sukabumi. Bagi yang pengin tahu vibe Bukit Algoritma, ada utas tersendiri dari Budiman berisi video yang sekilas memperlihatkan gambaran lokasi.
Sayang, klaim laris manisnya proyek ini di mata investor luar negeri tidak sejalan dengan sentimen pengguna internet. Nama Bukit Algoritma ditertawakan beberapa netizen karena dianggap pretensius, bahkan ada netizen yang mengoloknya dengan singkatan ‘Burit’ alias pantat. Ada juga netizen yang menyorot bahwa calon Kawasan Silicon Valley Indonesia itu sebenarnya bangunan penginapan.
Di saat bersamaan meme kocak soal gimana Indonesia malah main lompat ke membangun infrastruktur Silicon Valley tanpa melewati tahapan membangun sistem pendidikan serta infrastruktur teknologi memadai sebelum bikin pusat peradaban inovasi.
Yang bukan semata becandaan, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menyebut calon lokasi Bukit Algoritma ternyata belum ditetapkan sebagai KEK.
“Belum ada KEK di sana. KEK yang di Lido [KEK Pariwisata yang digarap Grup MNC] saja masih dalam proses penetapan, dan di Jawa Barat hanya itu saja yang dalam proses,” kata Wahyu saat dikonfirmasi CNN Indonesia.
Terlepas dari polemik status resminya, mari membuat analisis sedikit serius. Andai Bukit Algoritma emang proyek yang bakal ditetapkan sebagai KEK di kemudian hari, seperti apa sih prospeknya di mata ekonom dan praktisi bisnis startup digital?
Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, perkembangan inovasi digital satu dekade terakhir membuat lokasi fisik macam Bukit Algoritma kurang relevan. “Yang dibutuhkan sekarang itu ekosistem digital, bukan tempat fisik. Butuh yang merata di berbagai daerah dan punya infrastruktur dasar yang memadai seperti akses internet,” kata Bhima kepada VICE.
Namun, kalau tempat fisik akan tetap dibangun, Bhima menilai perlu fasilitas bernilai lebih yang bisa ditawarkan tempat tersebut kepada para inovator ini. Satu yang krusial adalah layanan pendaftaran terpadu satu pintu untuk paten produk teknologi yang bisa selesai dalam hitungan hari. Sebab, sepengetahuan Bhima, selama ini memperoleh hak paten butuh waktu bertahun-tahun. Selain itu fasilitas kunci lain yang wajib ada ialah internet super cepat dan tidak adanya pemadaman listrik (yang rutin dikeluhkan banyak orang Indonesia).
Bhima punya masukan lain. Apabila kelak Bukit Algoritma tuntas dibandung, pemerintah lewat BUMN idealnya bisa menyerap hasil inovasi yang diciptakan di sana. “Jangan kemudian sama aja disuruh mencari pendanaan venture capital sendiri, disuruh mencari jaringan sendiri. Ya dimulai dulu ada komitmen dari BUMN. Kalau ada jaminan pemanfaatan output inovasi, pasti akan menarik, itu mungkin game-changer-nya di situ,” tutup Bhima.
Realitasnya, tanpa Bukit Algoritma ini, Indonesia sudah punya ekosistem startup yang tumbuh organik di Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, dan Yogyakarta. Kalau cuma bicara ambisi membuat satu wilayah yang terintegrasi untuk riset sains, sudah ada Puspiptek di Serpong, Tangerang Selatan, Banten rintisan mantan presiden B.J Habibie.
Di Solo, Jawa Tengah, bahkan ada komunitas pengusaha rintisan digital dinamai dengan pelesetan ‘Solocon Valley’. Mendengar rencana pendirian Bukit Algoritma di Sukabumi, pendiri komunitas Solocon Valley, Soekma A. Sulistyo, mencoba berpikir positif.
“Selisih kita cukup jauh dengan negara lain, sekitar 2-3 tahun lah. Dengan adanya Bukit Algoritma, ya semoga ekosistem digital dan teknologi makin matang karena banyak entrepreneur, technopreneur yang punya semangat sama di berbagai daerah di Indonesia. Harapan kami positif lah, biar bisa di kota-kota lain terutama di Indonesia Timur. Biar negara kita enggak jadi negara user terus,” kata Soekma kepada VICE.
Seperti Bhima, Soekma menyebut relevansi kehadiran lokasi dedikasi untuk para inovator akan ditentukan fasilitas di dalamnya. “Kalau bisa enggak cuma lebih baik, tapi jadi super baik. Ekosistem baru, dana besar, harus wajib optimal bisa melahirkan yang bagus dan berguna bagi masyarakat,” pungkasnya.
CEO perusahaan aplikasi berita Kurio, David Wayne Ika, punya keluhan tersendiri terhadap tempat-tempat yang suka mencomot label Silicon Valley. “Seolah silicon valley hanya sebuah lokasi saja. Padahal yang membuatnya jadi Silicon Valley adalah empat elemen: pendiri dan perusahaan rintisan, sumber daya berkualitas tinggi yang berkumpul, pusat inovasi dan penelitian seperti dikelilingi universitas kelas atas, dan para investor,” kata David kepada VICE. “Jadi, enggak nyambung kalau ada tempat di dunia direferensikan seperti Silicon Valley, termasuk Bukit Algoritma, kalau belum memenuhi kriteria tersebut.”
Terkait kontribusi yang bisa diharapkan dari Bukit Algoritma terhadap perkembangan ekosistem startup, salah satu direksi PT Global Digital Prima Venture, yang mendanai beberapa perusahaan rintisan di Tanah Air itu skeptis. “Perusahaan raksasa Indonesia sudah berapa banyak yang launching program dan tempat yang digadang-gadang sebagai Silicon Valley Indonesia. Semua gagal, bahkan prasarana banyak yang sudah ditinggalkan, tidak ada aktivitas dan program lagi. Mengapa? Ya karena empat elemen ekosistem itu tidak ada,” tambah David.
Terkait semakin maraknya digital nomad, David menilai tetap sah-sah saja apabila dikumpulkan di satu tempat. “Pertanyaan besarnya justru, apakah talent-talent ini mau diajak pindah relokasi ke Sukabumi? Yang bikin Silicon Valley seru adalah kemanapun kita pergi, kita bertemu orang-orang hebat, mentor-mentor hebat. Ketika talent saling bertemu, bertukar ide dengan sesama great talent: great mind yang saling menajamkan. Bukan lokasi, bukan tempat, bukan gedung, bukan fisik,” ujar David.
Di luar namanya yang menggelikan, mungkin-mungkin saja sih Bukit Algoritma ini menjanjikan. Cuma netizen yang mendapat penjelasan proyek ini dari Budiman Sudjatmiko keburu pesimistis mengingat track record komunikasi si politisi yang susah dipahami. Awal Maret lalu, misalnya, Budiman pernah bikin thread tentang menyelesaikan masalah rasisme di Indonesia (?) dengan menggunakan sains data.
Bahkan praktisi teknologi informasi Ainun Najib bingung membacanya, menduga Budiman mencampuradukkan big data dan master data. Kontroversi utas itu sempat memanas sampai melahirkan meme dan tuduhan akun Budiman dibajak Tony Blank.
Tapi balik lagi ke Bukit Algoritma. Andaikata jalannya proyek ini tak semulus ambisinya sekalipun, masyarakat bisa lebih tenang. Sebab pembangunannya diklaim enggak dibiayai uang pajak kita. Semoga.
