Liputan4.com, JAYAPURA | Inilah alasan Partai Demokrat Papua dan Koalisi Rakyat Papua (KRP) membatalkan rencana aksi demo damai yang akan di gelar Senin (27/6) di kantor Gubenur Papua, terkait penunjukkan Sekretaris Daerah (Sekda) Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gurbernur Papua.
Kepada wartawan (27/06), Wakil Ketua I DPD Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak menjelaskan sebagai kader dan pengurus kami berkewajiban untuk membela dan juga menjaga Ketua DPD Demokrat Papua, Lukas Enembe yang juga Gubernur Papua.
Ia juga menambahkan bahwa dua hari yang lalu telah menerima masyarakat Demokrat dan juga masyarakat umum datang dan menyatakan sikap di kantor Demokrat Papua dimana permintaan masyarakat juga untuk turun melakukan tuntutan kepada Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan Penunjukan Sekda Provinsi Papua sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua.
“Kami Partai Demokrat menerima dan mutuskan untuk ikut dalam demo damai yang di lakukan hari Senin,” Ujar Ham Pagawak.
Ricky Ham Pagawak atau sering disapa RHP mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Gubernur Papua yang juga selaku ketua DPD Demokrat Papua yang sedang berada di Singapura dalam mempertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan untuk tidak melakukan aksi demo damai tersebut.
“Yakni pertama sesuai dengan arahan Ketua DPD Partai Demokrat Papua dalam rangka menyukseskan pekan olahraga Nasional (PON) XX semua elemen masyarakat harus menjaga keamanan dan ketertiban di Papua lebih khusus empat Klaster penyelenggaraan PON,” Ungkapnya
Sedangkan alasan kedua di sampaikan RHP, sesuai dengan arahan Ketua DPD terkait kondisi terkini penambahan kasus Covid-19 di Indonesia yang sangat tinggi, dimana dua hari terakhir tercatat terjadi kasus 10 ribu perhari.
RHP menambahkan bahwa hal tersebut berdampak pada turunnya massa aksi demo, sehingga ketua DPD meminta agar tidak dilakukannya aksi demo yang sudah di rencanakan pihaknya tersebut.
” Sesuai dua arahan ini, kami pengurus di tingkat DPD, DPC Demokrat di 29 kabupaten kota di Papua, tidak akan melakukan aksi demo damai di kota Jayapura maupun beberapa kota lain di Papua,” Ungkapnya
Disisi lain Diaz Gwijangge selaku Ketua Koalisi Rakyat Papua mengatakan bahwa rencana untuk melakukan aksi demo atas SK Mendagri yang menunjuk Sekda Papua sebagai PLH Gubernur tidak di lakukan sesuai dengan arahan Gubernur Papua.
“Kami dari rakyak pendukung pak Lukas Enembe sebagai gubernur Papua yang sah sesuai dengan konstitusi tidak akan melakukan aksi demo damai besok, sesuai dengan arahan pak Gubernur,” Ungkapnya
Diaz menyampaikan bahwa pihaknya meminta Mendagri untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat Papua atas pencabutan SK penunjukan Sekda Papua sebagai PLH Gubernur Papua.
“Dan tuntutan kami yang kedua berkaitan dengan waktu pensiun sekda saat ini akan berakhir pada bulan Juli mendatang sehingga segera di usulkan sekda yang baru,” Ujarnya. (Akim)
Berita dengan Judul: Inilah Alasan Partai Demokrat dan Koalisi Rakyat Papua Batalkan Rencana Aksi Demo pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Abdul Mutakim
