Liputan4.com, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, H.Sahbirin Noor mengingat semua kepala daerah di Kalimantan Selatan, untuk komitmen menjauhi korupsi. Komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, untuk mencegah terjadinya korupsi, perlu diikuti oleh penguatan strategi dan aksi dengan pendekatan secara teknokratis.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor saat membuka Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi yang dihadiri oleh semua Kepala Daerah se Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (17/3/2022).
Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini juga mengungkapkan isu korupsi masih menjadi salah satu isu utama dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan saat ini. Berbagai upaya dan strategi dilakukan pemerintah dalam upaya pencegahan praktek korupsi, mulai dari melakukan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan dan sumber daya aparatur, hingga membangun budaya-budaya antikorupsi di sektor pelayanan publik.
“Maka pentingnya pimpinan daerah seperti gubernur, bupati atau walikota mengukur sejauh mana efektivitas langkah-langkah pencegahan yang sudah dijalankan, sektor-sektor mana saja yang masih diperlukan penguatan,” kata Paman Birin.
Lebih lanjut Gubernur Paman Birin membeberkan, sejumlah program untuk perbaikan layanan publik, sebagai salah satu bentuk komitmen terhadap upaya pencegahan korupsi.Mulai dari pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM), Monitoring Control For Prevention (MCP) atau sistem kontrol, sebagai sistem pencegahan korupsi terintegrasi, serta program-program lainnya.
Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPK pada program monitoring center for prevention tahun 2021, diketahui secara umum terjadi peningkatan dalam capaian MCP dan program tematik tahun 2021 bagi pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
“Terkait ini saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada bupati – walikota, atas komitmennya dalam upaya-upaya pencegahan korupsi di wilayah kerja masing-masing,” ucap Paman Birin.
Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron membenarkan bahwa Kalsel mengalami peningkatan dalam capaian MCP dan program tematik di tahun 2021 bagi pemerintah daerah di Kalsel.
MCP atau Monitoring Center for Prevention merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.
“Saya memberikan apresiasi kepada pimpinan daerah atas komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah kerja masing-masing,” ujar Ghufron.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M. Harahap menyampaikan paparannya selama satu tahun ini telah melakukan observasi dalam mengendalikan korupsi, terkait aspek keuangan daerah, keuangan desa, bencana, penanganan COVID-19, hingga reformasi birokrasi yang ada di Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
“Jadi, tantangan kita kedepannya tidak hanya bebas dari korupsi terhadap peraturan, tetapi harus juga profesional,” imbuh Rudy. (Rilis)
Berita dengan Judul: Ini Pesan Khusus Paman Birin Agar Kepala Daerah di Kalsel untuk Jauhi Korupsi pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : Tornado
