Liputan4.Com – Lombok Timur – Bupati Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) H.M. Sukiman Azmy membuka Rapat Kerja PGRI tingkat Kabupaten Lombok Timur, bertempat di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Wakapolres, serta jajaran Pengurus PGRI Kabupaten Lombok Timur. Rabu (10/03/2021).
Bupati Lombok Timur dalam sambutannya menyampaikan, terdapat 5 hal yang harus dilaksanakan PGRI Kabupaten Lombok Timur. Pertama, PGRI Kabupaten Lombok Timur harus meningkatkan eksistensinya sehingga kehadiran PGRI dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Kedua, PGRI diminta memantapkan Kembali organisasi dengan memberikan batas waktu yang jelas bagi pelaksanaan musyawarah cabang agar dapat terlaksana dengan sabik-baiknya. Dengan harapan, organisasi yang mantap dapat terbentuk bahkan sampai ke tingkat desa.
Disampaikan oleh bupati, pemerintah daerah siap mendukung pemantapan organisasi PGRI dengan menyediakan sekertariat agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. “eksistensi kemantapan organisasi ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan sekertariat”, tegas Bupati.
Bupati meminta agar sekertariat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai penanda mantapnya organisasi PGRI Kabupaten Lombok Timur dengan cara memaksimalkan aktifitas dan menghidupkan suasana organisasi. Setelah memantapkan organisasi, PGRI diminta memantapkan personil dengan cara memilih orang-orang yang benar-benar berkompeten sebagai pengurus, yaitu orang-orang yang mau, mampu dan punya waktu untuk mengkonsolidasikan PGRI dengan sebaik-baiknya. Menurut bupati, kunci dari pemantapan personil ini adalah personil professional.
Yang ketiga, PGRI diminta memantapkan program kerja. Menurut bupati, program kerja yang dibuat harus memiliki target pencapaian, sehingga terlaksananya program kerja yang bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Bupati berharap, PGRI dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan IPM Lombok Timur.
Bupati juga menyinggung Kasus pernikahan dini yang angkanya lumayan tinggi di daerah ini. dalam hal ini, guru diminta untuk tidak langsung memberhentikan atau memutus pendidikan anak-anak yang sudah terlanjur menikah. Guru diminta untuk bisa membimbing dan mengakomodasi siswa yang sudah terlanjur menikah agar maksimal mendapatkan ijazah.
Keempat PGRI diminta memantapkan konsolidasi yang menyangkut internal organisasi. PGRI harus mampu meneguhkan persatuan dan kesatuan sehingga tidak ada lagi organisasi-organisasi lain. Bupati berharap, dengan adanya konsolidasi maka faksi-faksi yang ada bisa terakomodir dan dapat mempermudah pemerintah dalam memfasilitasi organisasi PGRI.
Terakhir bupati meminta PGRI untuk memantapkan koordinasi bukan hanya dengan internal PGRI, namun juga dengan eksternal organisasi, seperti organisasi-organisasi kemasyarakatan.
“Kelima “Mantap” ini jika dipraktikkan dengan serius, akan menghasilkan sesuatu di luar dugaan. Dengannya, suatu organisasi akan mampu melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban yang diamanatkan oleh organisasi kepada pengurus.”, tutup Bupati.(Bul)
