LIPUTAN4.COM,JAKARTA- Ketua Indonesia Civilian Police Watch (ICPW), Bambang Suranto mengungkapkan rasa kesalnya ketika mendengar kabar, jika seorang keluarga yang dimakamkan karena covid-19 harus merogoh koceknya sejumlah empat juta rupiah di Yempat Pemakaman Umum (TPU).
“Kita tahu, masyarakat kita tahu kok! Jika pasien covid-19 semuanya dibiayai pemerintah, ini pungutan liar(pungli) yang terorganisir, jangan-jangan pejabatnya juga bisa terlibat dalam kasus ini,” ujar Bamsur panggilan akrabnya.
Dia menilai, ini sebuah kejahatan kemanusiaan yang terorganisir sekaligus bagian dari sindikat dan cerita panjang di tengah wabah korban covid-19 yang melanda masyarakat saat ini. Bagaimana, seorang memalaki biaya pemakaman hingga Empat juta rupiah, oleh petugas TPU jika tidak membayarkan maka jenazahnya tidak jadi dimakamkan.
Ia mencontohkan, berdasarkan informasi masyarakat lewat WAG yang beredar, keluarga korban meninggal dunia akibat Covid-19 yang di makamkan di TPU Cikadut Bandung menceritakan kondisi yang dihadapi dilapangan.
Sebelumnya, seorang putri kandung dari Binsar Tambunan YT (perempuan) saat datang ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikadut guna mengurus pemakaman ayahnya yang di vonis Covid-19.
YT didatangi oleh Koodinator C TPU Cikadut Redi dengan meminta uang untuk biaya pemakaman orangtuanya, karena liang lahatnya sudah disiapkan. YS sempat melakukan tawar menawar kepada petugas pemakaman. Yang mana, berakhir dengan pembayaran sejumlah rincian dengan biaya gali 1,5 juta rupiah, biaya pikul sejuta rupiah, salib 300 ribu rupiah.
Bukti rincian tercantum dalam secarik kertas putih berikut nama, tanda tangan dan nomor seluler handphonenya.
Selanjutnya, Bamsur mengatakan pungli ini adalah gambaran masyarakat hingga pejabat yang sarat dengan korupsi. “Satuan petugas harus serius agar menyelidiki kasus ini, siapa saja yang terlibat, sehingga tidak ada lagi pungli yang berulang di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat,” tandas Bamsur.
Ia juga menilai praktik pungli ada karena pejabat terutama setiap Kepala TPU yang melakukan pembiaran kepada bawahannya.
Sangat disayangkan, kata Bamsur, mengingat pemerintah kota Bandung sudah mengeluarkan pernyataan tidak ada pungutan biaya apapun untuk pemakaman jenazah pasien Covid. “Masyarakat bisa cek, kok! Budget biaya pemakaman pasien covid,” jelasnya., di Jakarta, Minggu tadi (11/7/21).
Hal senada juga disampaikan Edriyos, dikatakan saat bulan puasa tepatnya di Mei 2021 kakek dan neneknya juga dimakamkan di TPU khusus covid-19 Cikadut. Tetapi dirinya sebagai keluarga yang ditinggalkan dikenakan biaya sebesar tiga juta rupiah juga. “Saya juga bulan puasa kemarin kakek dan nenek saya dimakamkan dimintain tiga juga sama petugasnya,” ujar Edriyos.
Dibutuhkan tindakan tegas dari penegak hukum, kata Bamsur dalam menyikapi persoalan pungli dilingkungan TPU dan ini bukan ‘barang’ baru. “Situasi ini adalah sebuah kesempatan yang dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab dengan cara ‘main belakang’,” pungkas aktivis ’98 ini.
“Bukan berarti tindakan tegas dengan memecat pelaku pungli, terus kasus sudah selesai, “ ujarnya.
Hal ini, kata Bamsur, membutuhkan penyelidikan lebih lanjut, sehingga kejadian serupa tidak terulang.
Tentunya, Polri sebagai institusi yang menjadi harapan masyarakat dibutuhkan ketanggapan kecakapan dalam menegakkan marwah polisi . “Dan pasien covid-19 yang meninggal dunia dapat dimakamkan tanpa pungli dan tanpa SARA,” tutupnya.
Diketahui pemakaman jenazah hingga saat ini tidak dipungut biaya dan tertuang dalam lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-275/MK.02/2020 tertanggal 6 April 2020.
Setiap jenazah Covid-19 terdiri dari tujuh item. Adapun Item pemulasaraa jenazah Rp 550 000, kantong jenazah Rp 100 000, peti jenazah Rp 1 750 000, plastic erat Rp 260 000, disinfektan jenazah Rp 100 000, transport mobil jenazah Rp 500 000 dan disinfektan mobil jenazah Rp 100 000.
Berita dengan Judul: ICPW Kecam Maraknya Praktik Pungli Pemakaman Kasus Covid- 19 pertama kali terbit di: Berita Terkini, Kabar Terbaru Indonesia – Liputan4.com oleh Reporter : taufik
