Liputan4.com, Sumenep – Wakabid Hukum dan HAM DPD KNPI Jatim tegaskan Kapolres dan Satgas Covid-19 Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, perlu dievaluasi kinerjanya terkait acara pernikahan putra dari Ketua Badan Anggaran DPR RI yang mengundang kerumunan.
Pada hal tersebut, pihaknya juga meminta kepada Presiden dan Kemendagri RI juga wajib melakukan Evaluasi terhadap kinerja Polres dan Tim Satgas Covid-19 Sumenep.
Acara tersebut, mengundang ratusan bahkan ribuan orang lintas kabupaten dan lintas provinsi, mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai pejabat negara.
Bahkan beberapa akses jalan ditutup akibat acara tersebut dan beberapa ruas jalan di daerah lokasi acara bahkan disulap jadi gedung hajatan.
Pihaknya menyampaikan, Kapolres Sumenep pada 10 Maret 2021 3 hari yang lalu, memberikan pernyataan tidak akan memberikan ijin kegiatan yang mengundang terjadinya kerumunan dan meminta masyarakat untuk tetap disiplin melaksanakan prokes Covid-19.
“Berarti hanya masyarakat yang diminta disiplin sementara para oknum pejabat tidak termasuk. Inilah yang menjadi kehawatiran publik bahwa hukum hanya tajam kebawah tapi tumpul ke atas,? sungguh kenyataan ini tidak sesuai dengan azas hukum aqulity before the law,” kata Nur Faisal saat diwawancarai, Senin (15/3/2021).
Ia juga mengatakan, keberadaan hukum di Indonesia jangan sampai dicederai oleh perbuatan dan kedudukan para oknum yang bisa-bisa menjadikan rakyat hilang kepercayaannya pada Negara dan Hukum yang berlaku di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumenep.
“Jangan salahkan Rakyat jika hilang kepercayaannya terhadap hukum negara. Jika prilaku para pejabat negara itu sendiri yang menjadi penyebab hilangnya kepercayaan terhadap hukum negara itu sendiri,” ungkapnya.
Tambah Faisal, negara jangan terkesan main-main dengan kenyataan pandemi Covid-19, yang sudah menyebabkan penderitaan pada bangsa dan negara secara politik, ekonomi dan sosial. Bahkan negara mengalami Resesi ekonomi karena Covid-19 dan masyarakat yang terdampak langsung oleh Covid-19. Jangan sampai karena pejabat negara kemudian memberi contoh yang tidak baik.
“Semua orang memiliki kesamaan derajat dimuka hukum. Kami meminta Kapolres Sumenep dan satgas Covid-19 Kabupaten Sumenep bisa mempertanggung jawabkan hal tersebut kepada publik dan kami minta Kapolda Jatim dan Kapolri. Untuk melakukan evakuasi dan investigatif yang transparan pada jajaran Polres Sumenep,” paparnya.
Kasubbag Humas Polres Sumenep, AKP. Widiarti saat dihubungi melalui via WhatsApp mau ditemui di ruangannya, ia mengaku masih rapat. Pihaknya juga mengatakan konfirmasi melalui via chat WhatsApp saja.
Saat disoal bagaimana tanggapan Polres Sumenep terkait acara hajatan Ketua Banggar DPR RI yang mengundang kerumunan. Ia menjawab masih menunggu petunjuk dari atasannya.
Anehnya, lokasi acara hajatan tersebut berada di wilayah Hukum Polres Sumenep. Tapi, kenapa pihaknya tidak bisa memberikan tanggapan dan tindakan terhadap pada acara itu.
“Kita masih menunggu petunjuk Mas. Menunggu jukrah dari Polda maupun Mabes,” tandasnya.
Artikel Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas, KNPI Jatim Minta Evaluasi Kinerja Polres Sumenep pertama kali tampil pada LIPUTAN4.COM. Oleh: Syarif Hidayat
